Surabaya, Isu dugaan penyimpangan anggaran APBD 2026, dalam proyek rehabilitasi gedung dan pengadaan barang di Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Jawa Timur, diduga syarat dengan penyimpangan.

Proyek rehabilitasi gedung dan pengadaan barang, dengan anggaran Rp 197 juta, yang dikerjakan oleh CV Rahayu Persada, menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Dan patut dipertanyan ?? Diduga kuat pengerjaannya syarat dengan Penyimpangan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Surabaya (LSM) Front Pembela Rakyat (FPR), Rustam Efendi, SH, menegaskan bahwa proyek tersebut berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mendesak agar Polda Jawa Timur untuk segera menelusuri dugaan pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Berdasarkan sumber dan penelusuran dilapangan, bahwa proyek rehabilitasi gedung dan pengadaan barang di Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Jawa Timur, anggaran tahun 2026, diduga syarat dengan Penyimpangan.

‘Diduga kuat, adanya keterlibatan dengan oknum pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk menunjuk salah satu rekanan yang tidak berkopeten untuk mengerjakan proyek tersebut, ujar sumber dari orang dalam yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu saat dihubungi Dwi Widyarto selaku Kabid Budidaya saat dikonfirmasi pada Senin (30/3) mengarahkan ke Rusmawanto selalu PPK proyek.

Sementara saat Rusmawanto dihubungi, melalui stafnya mengatakan, bahwa masalah proyek rehab gedung dan pengadaan barang, kita sudah koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur yang mengetahui bidang konstruksi.

“Jaman sekarang ini, kita tidak bisa macam-macam, sebab segala proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan anggaran negara dari APBD, selalu diawasi oleh Inspektorat.

Sehingga dalam pengerjaan proyek, kita harus cermat, teliti, dan sesuai prosedur.” ujar salah satu staf Rusmawanto.
(budi/Bersambung)