Purwakarta, arusbawah.com – Guna meningkatkan pelayanan masyarakat , Negara melaksanakan perbaikan di segala sektor. Salah satu Program Pemerintah Pusat dan daerah yang sangat ini lagi di genjot adalah Pembangunan Infrastruktur. Salah satu contoh :

Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat

Nomor SPK      :  601/ 54/ SP/ Rehab- PN / Tabang /VII / 2023

Tanggal                : 18 Juli 2023

SUB KEGIATAN : REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAH SUA BAGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KOTA

PEKERJAAN      : REHABILITASI KANTOR PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

LOKASI               : KABUPATEN PURWAKARTA

NILAI KONTRAK  : RP. 2.919.520.000-.

WAKTU PELAKSANAAN  : 150 HARI KALENDER

PENYEDIA JASA      : CV. YOS AND CO

KONSULTAN PENGAWAS ; TIDAK DI CANTUMKAN

Menurut Pantauan Tim Media online  setelah beberapa kali berkunjung ke Lokasi pekerjaan ,tentang siapa sebenarnya Pelaksana di lapangan, tidak jelas alias tertutup informasi terhadap Wartawan

. Pasalnya, Menurut informasi yang di himpun Media  di lapangan dari beberapa Pekerja,ketika di tanya siapa pemborong dan PelaksanaNya? Tidak menjawab  , lebih lanjut ketika di tanya siapa  yang meng ‘gaji sekaligus yang memberi langsung Upah kepada Pekerja, Jawaban ya Ayub

Konfirmasi lebih lanjut,beberapa hari kemudian, ke pekerjaan  ketika di Konfirmasi,Dia mengaku baru bekerja, sepengetahuan kita  sebagai  mandor dan mengarahkan pekerja dari pihak penyedia Jasa, ada Ayub

Namun  pak ayub nya tidak ada sekarang, kalau pengawas atau konsultan kita tidak tahu disini semùa pekerja “. Ucap narsum.

Ironisnya, Ayub sebagai mandor dari penyedia jasa dan  konsultan pengawas tidak ada di lokasi proyek padahal lagi pekerjaan pengecoran balok dan lantai Senin 30/10/23

Ironisnya lagi “Pekerja tidak mengunakan sefty kerja seperti helm Rompi, tali sepatu dll kelengkapan K – 3 keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Saat di tanya berapa ukuran cara bikin coran, seraya megatakan kita tidak tahu”.

Ridho Sekjen WRC ( Watch Relation Of Corruption ) Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta  Saat dimintai tanggapan nya mengenai Perihal diatas mengatakan,Proyek sebesar ini diduga tidak ada pengawasan baik dari dinas atau dari konsultan padahal dia udah di gaji oleh negara untuk mengawasi di lokasi  proyek, supaya pekerjaan sesuai dengan RAB dan kualitas baik”.

Kalau tidak ada pengawasan bisa dibilang pekerjaan  Asal asalan,alias Asal Jadi Asal terpasang

Lanjutnya mengatakan Meminta Aparat Terkait segera bertindak, untuk mengatasi tidakan  korupsi, supaya tidak terjadi penyimpangan keuangan negara di karnakan uang pembangunan tersebut dari pajak rakyat bukan uang pribadi pemborong dan kadis ucap Ridho Sekjen WRC kab purwakarta.

Sementara,sampai berita ini di Terbit kan  Pihak pengawas, Konsultan, Direktur CV, YOS AND CO dan ( KPA) Kuasa penguna Angaran ( APH ) Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purwakarta ,belum bisa di Konfirmasi. (Agung)