Bojonegoro, arusbawah.com – Reses anggota DPRD kabupaten Bojonegoro masa sidang II tahun 2023 telah dilaksanakan. Begitu juga dengan fraksi demokrat yang dilaksanakan di sebuah tempat yang ramai dan gampang dikerahui halayak umum yaitu tempat salah satu gedung di depan terminal.
H. Sukur Priyanto, SE. M.AP. telah melaksanakan reses tersebut dengan dihadiri para kader pendukung serrta halayak umum. Hadir pula monitoring dari sekrerariat DPRD, Kesbangpol, polsek kota Bojonegoro, kodim dan juga kades Ngampel, kades Sambiroto selaku pemilik wilayah yang ditempati.
Dalam.menampung aspirasi masyarakat, Ada beberapa poin usulan yang di usulkan oleh masyarakat 1. Masalah tenaga kerja di kabupaten Bojonegoro. Dimana kabupaten Bojonegoro kelulusan anak sekolah makin banyak. Begitu juga dengan pengangguran semakin banyak. 2. Terkait dengan biaya anak sekolah yang semakin tinggi. Padahal kabupaten Bojonegoro APBD tinggi. Dulu anak sekolah dibiayai atau dikasih bosda. Sekarang program tersebut hilang menjadi program kuliah untuk perangkat desa yang sebenarnya tidak perlu. Kalau peeangkat dikuliahkan kenapa tidak dari awal pendaftaran persyaratannya harusnya memakai pendidikan terakhir sarjana saja. 3. Upah tenaga kerja yang dibawah upah minimum regional.
Sukur panggilan akrab Sukur Priyanto menjawab semua usulan masyarakat tersebut” Terkait dengan adanya pengangguran banyak. Anak – anak kita lulusan SMA, Sarjana banyak namun lapangan pekerjaan kurang. Kita harus bisa merubah. Kita harus punya ruang untuk merubah. Meskipun APBD kita tinggi nyatanya tidak ada investor masuk. Hal itulah menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar di daerah kita ini ada investor masuk untuk membuat pabrik sepatu, pabrik rokok atau yang lainnya”.
Dengan demikian kita bisa merubah perekonomian dan untuk pembiayaan anak sekolah akan dapat teratasi. Kita tidak kesulitan dalam membiayai anak sekolah. Terkait dengan adanya program yang pernah ada di Bojonegoro, Tentang bantuan anak sekolah, kita dari anggota DPRD sudah mengagendakan 3 triliun untuk pendidikan. Dana 3 T tersebut untuk pendidikan tentunya bisa membuat gratis pendidikan. Namun fakta di lapangan berbeda. Untuk anak sekolah SD, SMP dan SMU masih ada pungutan. Apalagi biaya uang gedung. Padahal uang gedung itu tidak wajib hukumnya.
Sukur juga menjawab permintaan atau usulan masyarakat tentang upah kerja di Bojonegoro yang kurang memenuhi stndart UMR. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya juga melihat perusahaannya. Kalau perusahaan tersebut kurang dalam penghasilannya, Tentunya hal tersebut akan terjadi. Kita harus melihat seberapa besar kemajuan perusahaan tersebut. Pungkasnya di hadapan para undangan. (Edy)
