TULUNGAGUNG – Arusbawah.com – Proses rujukan pasien di rumah sakit mulai diarahkan menuju sistem yang tidak lagi hanya mengandalkan kelas atau tipe rumah sakit. RSUD dr Iskak Tulungagung menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dipercaya untuk menguji sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP).
Salah satu hasil simulasi di RSUD dr Iskak menunjukkan proses input pasien dapat dilakukan dalam waktu 2 menit 47 detik. Capaian tersebut berada di bawah batas waktu maksimal empat menit yang ditetapkan dalam pelaksanaan uji coba.
Sistem RBKP dirancang agar pasien mendapatkan rujukan berdasarkan kebutuhan medis serta kemampuan pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit tujuan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenjang atau tipe fasilitas kesehatan.
Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, setiap rumah sakit memiliki kompetensi yang berbeda pada jenis pelayanan tertentu. Karena itu, rumah sakit dengan tipe lebih tinggi belum tentu menjadi pilihan untuk seluruh kebutuhan medis pasien.
“Tidak selalu rumah sakit tipe yang lebih tinggi unggul di semua layanan. Ada rumah sakit yang memiliki kompetensi khusus pada bidang tertentu sehingga pasien bisa langsung dirujuk sesuai kebutuhan pelayanan,” ujar Emil saat menghadiri advokasi uji coba RBKP, iDRG, dan KRIS di Tulungagung, Jumat (25/9/2026).
RSUD dr Iskak termasuk dalam empat lokasi di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokus uji coba sistem secara terintegrasi. Selain Tulungagung, pengujian dilakukan di Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.
Melalui mekanisme tersebut, informasi mengenai kondisi pasien dan kebutuhan layanan menjadi bagian penting dalam menentukan rumah sakit rujukan. Pemerintah berharap proses ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan pelayanan lanjutan.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, pemilihan RSUD dr Iskak mempertimbangkan kesiapan rumah sakit, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.
“Harapannya masyarakat bisa memperoleh rujukan lebih cepat, tenaga medis memiliki fleksibilitas lebih baik dalam menentukan layanan, dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat,” kata Azhar.
Uji coba di RSUD dr Iskak tidak hanya berkaitan dengan RBKP. Pemerintah juga menguji penerapan Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG) sebagai bagian dari transformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan.
Sistem iDRG diproyeksikan menggantikan mekanisme INA-CBG. Pengelompokan kasus medis diharapkan dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.
Berdasarkan evaluasi awal, pemenuhan standar KRIS di RSUD dr Iskak berada di kisaran 59 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 79 persen pada tahun depan.
Peningkatan pemenuhan standar akan dilakukan melalui penyesuaian fasilitas dan renovasi ruang perawatan. Penataan tersebut tetap memperhatikan kapasitas pelayanan agar kebutuhan pasien tetap dapat terpenuhi.
Rangkaian uji coba RBKP, iDRG, dan KRIS akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun. Evaluasi dari pelaksanaan di sejumlah daerah nantinya menjadi bahan pemerintah untuk menentukan penerapan sistem secara lebih luas.
Emil menekankan bahwa perubahan sistem pelayanan kesehatan harus memberikan manfaat nyata bagi pasien dan tidak menambah pekerjaan administratif tenaga kesehatan secara berlebihan.
“Yang jelas harus lebih baik dari sebelumnya, tidak boleh membuat tenaga kesehatan lebih sibuk dengan urusan administratif dibanding menyelamatkan pasien,” tegasnya.
Dengan sistem rujukan berbasis kompetensi tersebut, pemerintah berharap pasien dapat lebih cepat memperoleh layanan yang sesuai dengan kondisi medisnya. Pada saat yang sama, kompetensi masing-masing rumah sakit dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (AG)
