ARUSBAWAH//SURABAYA//Dalam sebuah negara demokrasi, kritik seharusnya menjadi sahabat bagi kekuasaan. Demonstrasi, protes, suara lantang warga, hingga keluhan yang muncul dari pelosok adalah mekanisme alamiah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di jalur yang benar. Namun, bagi sebagian pejabat, kritik justru dianggap gangguan. Mereka lebih senang mengurung diri dalam kenyamanan jabatan ketimbang menghadapi kenyataan bahwa amanah publik selalu disertai kewajiban untuk dikoreksi.

Padahal kritik adalah cermin. Dan bangsa yang besar hanya akan tumbuh bila para pengelola kekuasaan berani bercermin. Yang terjadi hari ini, banyak pejabat memilih memecahkan cermin itu. Mereka enggan menatap wajah asli kekuasaan yang sering kali tak seindah retorika program kerja dan pidato resmi.

Masih terlalu banyak pejabat yang mengelola negara dari balik meja tertutup dalam ruangan ber-AC, duduk di kursi empuk, terpaku pada setumpuk berkas yang tidak pernah benar-benar mengetuk nurani. Ada jarak antara kabar yang masuk lewat laporan dan kenyataan pahit di lapangan. Jarak itu melebar karena mereka tak lagi hadir di tengah rakyat yang sesungguhnya mereka layani.

Mereka lupa bahwa jabatan publik bukan sekadar mandat administratif, tetapi kontrak moral dengan masyarakat. Pejabat harus hadir melihat kondisi jalan yang berlubang, mendengar keluhan petani yang gagal panen, merasakan kegalauan pedagang kecil, dan menyapa warga yang pulang ke rumah tanpa kepastian pekerjaan esok hari. Tanpa keberanian hadir, kekuasaan hanya menjadi menara gading: tinggi, megah, tetapi hampa makna.

Jika jabatan hanya menjadi ruang nyaman untuk bertahan dan menikmati fasilitas, pejabat itu telah gagal memahami tugas utama kekuasaan. Dan bila tak sanggup menunaikan amanah secara jujur dan terbuka, maka langkah paling terhormat adalah mundur. Negara terlalu besar untuk dikelola oleh mereka yang sekadar ingin singgah.

Indonesia adalah bangsa besar, besar wilayahnya, besar populasinya, besar tantangannya, tetapi juga besar harapannya. Namun yang mengecil, ironisnya justru integritas sebagian penyelenggara negara. Kita menyaksikan bagaimana kewenangan dipakai untuk memperkaya diri, jabatan dijadikan komoditas, dan kedekatan personal lebih menentukan keputusan daripada kepentingan publik.

Lebih menyedihkan lagi, ketika operasi tangkap tangan (OTT) menjerat seorang pejabat, sebagian dari mereka masih mampu tersenyum. Senyum itu bukan tanda ketabahan; dia merupakan simbol hilangnya rasa malu. Padahal rasa malu adalah pagar moral yang seharusnya menjaga kekuasaan dari penyimpangan.

Senyum itu memantulkan pesan getir: ada yang rusak dalam kesadaran etis sebagian elite. Mereka lupa bahwa kekuasaan bukan panggung untuk unjuk gaya, melainkan ladang untuk mengabdi. Dan bila ladang itu dirusak oleh ambisi pribadi, rakyatlah yang menanggung akibatnya.

Sudah saatnya kepentingan pribadi, koncoisme, dan budaya transaksional diletakkan di luar ruang kekuasaan. Negara tidak bergerak oleh geng si A atau kelompok si B, tetapi oleh pemerintahan yang bekerja dengan profesional, disiplin, dan jujur. Pejabat publik harus menjadi wajah terbaik dari institusi negara bukan titik terlemahnya.

Pemimpin yang baik tidak hanya piawai memberi instruksi, tetapi juga menjadi teladan. Teladan itu tercermin dari keberanian bekerja jujur, kesediaan menerima koreksi, dan kerendahan hati untuk mengakui kekurangan. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah bila pejabatnya berani menegakkan integritas lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, kekuasaan selalu menyeret manusia pada satu pertanyaan paling tua dalam sejarah: untuk apa engkau diberi amanah? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya menuntut kejujuran yang sering tidak sanggup diucapkan oleh mereka yang terpesona pada gemerlap jabatan. Padahal setiap kekuasaan, sesungguhnya, hanyalah titipan. Dan titipan, cepat atau lambat, akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam filsafat Timur, manusia hanyalah penjaga bagi apa yang dipercayakan kepadanya. Bukan pemilik, apalagi penguasa mutlak. Maka pejabat publik pun tak ubahnya penjaga peradaban kecil di wilayahnya masing-masing: menjaga asa rakyat, menjaga keadilan, menjaga keberlangsungan hidup yang layak bagi semua. Saat seorang penjaga lalai, tembok peradaban itu mulai retak.

Seorang pemikir pernah menulis bahwa kekuasaan, bila tidak dibingkai etika, hanya akan menjadi bayangan panjang dari keserakahan. Namun ketika etika ditegakkan, kekuasaan justru berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak orang. Di sinilah makna kekuasaan sejatinya diuji: bukan pada seberapa besar wewenang yang dimiliki, tetapi pada seberapa jernih hati yang menggunakannya.

Di tengah hiruk-pikuk politik, kita sering lupa bahwa bangsa tidak dibangun oleh keputusan besar semata. Bangsa dibangun oleh karakter para pelayannya, karakter yang tumbuh dari kebiasaan sederhana: mendengar, melihat, merasakan, dan bekerja jujur. Kebiasaan yang tampak kecil, namun menentukan arah sejarah.

Semoga para pejabat publik kembali menemukan jati dirinya sebagai abdi yang merawat kehidupan, bukan penguasa yang memanen keuntungan. Dan semoga setiap kritik, betapa pun kerasnya, diterima sebagai jalan menuju perbaikan.

Sebab bangsa ini hanya akan tumbuh bila kekuasaan dipegang oleh mereka yang sanggup menjaga nurani; oleh mereka yang melihat jabatan bukan sebagai singgasana, melainkan sebagai cermin untuk menilai sejauh mana mereka telah mengabdi.

Pada titik itu, Indonesia 2045 bukan lagi retorika. Ia menjadi janji moral yang sedang kita bangun bersama, setapak demi setapak, melalui keberanian untuk jujur kepada diri sendiri.

(Cak Deky)
Ketua DPW APMISO Jawa Timur