Surabaya – Sikap cuek dan tidak peduli ditunjukkan Lurah Nyamplungan terkait amburadulnya proyek U-Ditch dan gorong-gorong di wilayahnya sendiri.
Proyek yang ada di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya tersebut terkesan tidak sesuai spek dan ngawur total, namun Lurah Nyamplungan justru setel cuwek dan bahasa nya saya sampaikan ke pokmasnya
Warga setempat pun mengeluh dan kecewa dengan sikap Lurah tersebut. Proyek yang menggunakan uang APBD Kota Surabaya itu dibiarkan asal jadi tanpa pengawasan.
*Proyek Terkesan Tidak Sesuai Spek dan Ngawur, Papan Nama Tidak Ada*
Pantauan di lapangan, proyek saluran di Nyamplungan dikerjakan dengan metode yang gagal
Saluran yang di dalam kampung tidak konek dan pemasangan u-dith kayaknya gak ada ahli tehnik
Lebih parah lagi, papan nama proyek tidak ada sama sekali di lokasi. Warga tidak tahu itu proyek apa, anggarannya berapa, sumber dananya dari mana, dan siapa pelaksananya. Ini jelas-jelas melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang pelaksanaan proyek.
“Papan namanya gak ada. Warga disini mengeluh. Ini proyek apa? Kok tiba-tiba gali, pasang U-Ditch, terus ditinggal. Tidak sesuai spek, ngawur,” keluh warga Nyamplungan.
*Waktu Dikonfirmasi Lurah Nyamplungan Memaparkan “Itu Bukan Tanggung Jawab Saya”*
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi resmi ke Kantor Kelurahan Nyamplungan terkait proyek ngawur tersebut, Lurah Nyamplungan memberikan jawaban yang sangat mengecewakan.
Dengan santainya, Lurah Nyamplungan memaparkan bahwa proyek tersebut bukan tanggung jawab saya dan saya sampaikan ke Pokmasnya saja.
“Itu bukan tanggung jawab saya, saya sampaikan ke Pokmasnya,” ujar Lurah Nyamplungan kepada awak media.
Jawaban Lurah tersebut sontak membuat warga dan awak media kaget. Bagaimana mungkin seorang Lurah yang wilayahnya dijadikan lokasi proyek dan disebut sebagai PPK bisa mengatakan itu bukan tanggung jawabnya?
Padahal, sebagai Lurah, ia adalah pimpinan wilayah dan harus tahu apa yang terjadi di wilayahnya.
*Camat Sebagai PA Harus Bertanggung Jawab Larinya Anggaran dan Lurah Sebagai PPK Harus Bertanggung Jawab Proyek Asal Jadi*
Warga menegaskan, ada dua pejabat yang harus bertanggung jawab dalam proyek tersebut.
Pertama, *Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA)* harus bertanggung jawab ke mana larinya anggaran tersebut. Kenapa anggaran ratusan juta bisa cair untuk proyek yang tidak ada papan namanya dan dikerjakan ngawur?
Kedua, *Lurah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* harus bertanggung jawab penuh atas proyek yang asal jadi tersebut. PPK yang menunjuk Pokmas, PPK yang mengawasi pekerjaan, dan PPK yang menandatangani pencairan.
“Jangan saling lempar. Camat sebagai PA harus bertanggung jawab larinya anggaran, dan Lurah sebagai PPK harus bertanggung jawab proyek yang asal jadi ini. Tidak bisa Lurah bilang itu bukan tanggung jawab saya. Terus tanggung jawab siapa?” tegas tokoh warga Nyamplungan.
Warga meminta agar Lurah Nyamplungan tidak setel cuwek dan tidak bermain-main dengan proyek. Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah warga setempat yang mengeluh melihat saluran yang baru dipasang sudah miring dan pecah.
Mereka juga mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk segera memanggil Camat Pabean Cantian sebagai PA dan Lurah Nyamplungan sebagai PPK untuk dimintai pertanggungjawaban atas proyek tanpa papan nama dan terkesan tidak sesuai spek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, proyek di Kelurahan Nyamplungan tersebut masih dibiarkan terbengkalai tanpa pengawasan dan tanpa papan nama.
( NH/BR/team )
