. Arus Bawah

Selasa, 23 Mei 2017

Prosedur dan Syarat Sah Jual beli Tanah


Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari: PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat disini diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya. PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu. Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut: Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai harga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang menangung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual dan pembeli, maka para pihak harus datang ke kantor PPAT untuk membuat akta jual beli tanah.Persyaratan Akta Jual Beli (AJB) Hal-hal yang diperlukan dalam membuat Akta Jual Beli tanah di kantor PPAT adalah sebagai berikut:
  1.  Asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual;
  2. Kartu Tanda Penduduk;
  3. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh tahun terakhir; 
  4. Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang telah berkeluarga.                         Syarat-syarat yang harus dibawa oleh Calon Pembeli
  1.  Kartu Tanda Penduduk
  2. Kartu Keluarga 
  3. Proses pembuatan AJB di Kantor PPAT Persiapan pembuatan AJB sebelum dilakukan proses jual beli: Dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian dari sertipikat termaksud di kantor Pertanahan untuk mengetahui status sertifikat saat ini seperti keasliannya, apakah sedang dijaminkan kepada pihak lain atau sedang dalam sengketa kepemilikan, dan terhadap keterangan sengketa atau tidak, maka harus disertai surat pernyataan tidak sengketa atas tanah tersebut;Terkait status tanah dalam keadaan sengketa, maka PPAT akan menolak pembuatan AJB atas tanah tersebut;Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;Penjual diharuskan membayar Pajak Penghasilan (Pph) sedangkan pembeli diharuskan membayar bea perolehan hak atas tanah dan anggunan (BPHTB) dengan ketentuan berikut ini: Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual X 5 % Pajak Pembeli (BPHTB) = {NJOP/harga jual - nilai tidak kena pajak} X 5% Pembuatan Akta Jual Beli Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi; PPAT akan membacakan serta menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta tersebut akan ditandatangani oleh para pihak, sekaligus saksi dan pejabat pembuat akta tanah sendiri; Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh di kantor PPAT dan lembar lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat untuk keperluan balik nama atas tanah, sedangkan salinannya akan diberikan kepada masing-masing pihak. Setelah Pembuatan Akta Jual Beli Setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, PPAT menyerahkan berkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertipikat; dan Penyerahan akta harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani, dengan berkas-berkas yang harus diserahkan antara lain: surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli, Akta Jual Beli dari PPAT, Sertipikat hak atas tanah, Kartu tanda penduduk kedua belah pihak, Bukti lunas pembayaran Pph, serta bukti lunas pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Proses di Kantor Pertanahan Saat berkas diserahkan kepada kantor pertanahan, maka kantor pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan akan diberikan kepada pembeli; Nama penjual dalam buku tanah dan sertipikat akan docoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; Nama pembeli selaku pemegang hak atas tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta tandatangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; dan Dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli berhak mengambil sertipikat yang sudah dibalik atas nama pembeli di kantor pertanahan setempat. Demikian penjelasan mengenai tata cara jual beli tanah, semoga bermanfaat.
Read more >>

Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan


Tanah dan bangunan adalah kebutuhan primer manusia yang tidak terelakkan. Akan datang saatnya nanti Anda ingin mencari rumah idaman Anda. Untuk itu, Anda akan melalui serangkaian transaksi jual beli tanah dan bangunan. Meskipun rumit, Anda perlu bersabar demi mewujudkan mimpi Anda memperoleh tanah dan rumah impian.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu transaksi dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Ini artinya jika harga yang dibayarkan tidak lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan.

Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kewenangannya untuk membuat akta-akta tertentu, seperti Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan ke dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama dan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.

Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau tanggungan di Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka PPAT dapat menolak pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan.

Adapun transaksi jual beli membutuhkan data-data yang akurat selama proses berlangsung.
1. Data Penjual
Adapun, data penjual yang perlu disiapkan, antara lain:
Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP Suami dan Istri);
Kartu Keluarga (KK);
Surat Nikah (jika sudah nikah);
Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi (Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun). Selain 4 jenis sertifikat tersebut, bukan Akta PPAT yang digunakan, melainkan Akta Notaris;
Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun terakhir;
NPWP;
Fotokopi Surat Keterangan WNI atau ganti nama, bila ada untuk WNI keturunan;
Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga);
Jika suami/istri penjual sudah meninggal maka yang harus dibawa adalah akta kematian;
Jika suami istri telah bercerai, yang harus dibawa adalah Surat Penetapan dan Akta Pembagian Harta Bersama yang menyatakan tanah/bangunan adalah hak dari penjual dari pengadilan.
2. Data Pembeli
Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP suami dan Istri);
Kartu Keluarga (KK);
Surat Nikah (jika sudah nikah);
NPWP.

3. Proses Pembuatan AJB di Kantor PPAT

Sebelum membuat AJB, PPAT akan melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan. Penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh, sedangkan pembeli diharuskan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pajak Penjual (PPh = NJOP/Harga Jual x 5 %

Pajak Pembeli (BPHTB) = {NJOP/Harga Jual – Nilai Tidak Kena Pajak} x 5 %

NJOP adalah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak, yakni harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Calon pembeli dapat membuat surat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang Hak Atas Tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.

PPh maupun BPHTB dapat dibayarkan di Bank atau Kantor Pos. sebelum PPh dan BPHTB dilunasi maka akta belum dapat dibayarkan. Biasanya untuk mengurus pembayaran PPh dan BPHTB dibantu oleh PPAT bersangkutan.

Anda perlu mengecek apakah jangka waktu Hak Atas Tanah sudah berakhir atau belum. Sebab untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) ada jangka waktunya. Jangan sampai membeli tanah SHGB atau SHGU dengan kondisi sudah jatuh tempo.

Selanjutnya, Anda perlu mengecek apakah di atas tanah yang akan dibeli ada Hak yang lebih tinggi. Misalkan, tanah yang akan dibeli adalah tanah SHGB yang di atasnya ada Hak Pengelolaan (HP). Penjual dan pembeli harus meminta izin dahulu kepada pemegang hak pengelolaan tersebut.

Berikutnya, apakah rumah yang akan dibeli pernah menjadi jaminan kredit dan belum dilakukan penghapusan (roya) atau tidak. Apabila pernah, harus diminta surat roya dan surat lunas dari penjual agar nantinya bisa balik nama.
4. Pembuatan AJB
Pembuatan AJB harus dihadiri penjual dan pembeli (suami istri bila sudah menikah) atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. Adapun, saksi yang perlu dihadirkan sekurang-kurangnya dua saksi.

PPAT akan membacakan dan menjelaskan isi akta. Apabila pihak penjual dan pembeli menyetujui isinya, akta akan ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi dan PPAT. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh PPAT dan satu lembar lain akan diserahkan ke kantor pertahanan untuk keperluan balik nama. Salinannya akan diberikan pada pihak penjual dan pembeli.
5. Proses ke Kantor Pertanahan

Setelah AJB selesai di buat, PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk balik nama. Penyerahan berkas AJB harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatangani.

Adapun berkas-berkas yang diserahkan meliputi:
Surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli;
Akta Jual Beli dari PPAT;
Sertifikat Hak Atas Tanah;
Fotokopi KTP penjual dan pembeli;
Bukti lunas pembayaran PPh dan BPHTB.

Setelah berkas diserahkan di kantor pertanahan, akan ada tanda bukti penerimaan yang akan diserahkan kepada pembeli. Nama pemegang hak lama atau penjual akan dicoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Nama pembeli selaku pemegang hak baru atas tanah akan ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat, dengan pembubuhan tandatangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu empat belas hari, pembeli berhak mengambil sertifikat yang sudah balik atas nama pembeli di kantor pertahanan setempat.
6. Tanah Warisan

Apabila suami atau istri atau keduanya yang namanya tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia dan ahli warisnya akan melakukan jual beli, tanah tersebut harus dibalik nama terlebih dahulu atas nama ahli waris. Selain itu, sebelum melakukan proses jual beli seperti di atas, data tambahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
Surat keterangan waris. Untuk WNI pribumi berupa surat keterangan waris yang diajukan disaksikan dan dibenarkan oleh lurah yang dikuatkan Camat. Untuk WNI keturunan berupa surat keterangan waris dari notaris;
Fotokopi KTP seluruh ahli waris;
Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
Fotokopi Surat Nikah;
Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda tangan AJB, atau Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris jika tidak bisa hadir;
Bukti Pembayaran BPHTB waris atau pajak ahli waris yang besarannya adalah 50% dari BPHTB jual beli setelah dikurangi dengan nilai tidak kena pajaknya.
Baca Juga : Mengurus dan Menghitung BPHTB Tanah Warisan
7. Tanah Girik

Tanah girik merupakan tanah-tanah bekas hak milik adat yang belum didaftarkan atau dibuatkan sertifikat di kantor pertahanan setempat. Jadi girik bukan tanda bukti atas tanah, melainkan merupakan bukti bahwa pemilik girik adalah pembayar pajak dan orang menguasai tanah milik adat atas bidang tanah tersebut beserta bangunan, jika tersedia di atasnya.

Adapun jual beli tanah girik dapat dilakukan sebagai berikut:
Akta girik yang dipakai adalah girik asli;
Bukti pembayaran PBB dari pemilik girik;
Surat keterangan bahwa tanah girik tersebut tidak sedang dalam persengketaan;
Surat keterangan Riwayat Tanah dari kelurahan, kecamatan, atau kepala desa. Adapun, surat riwayat ini menerangkan asal tanah dan siapa saja pemilik tanah sebelumnya hingga sampai saat ini;
Surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa tanah tersebut belum diperjualbelikan kepada siapapun;
Tanah tersebut tidak sedang dijaminkan.

Anda perlu meminta girik asli dari penjual dan memastikan nama penjual dalam girik tersebut adalah nama yang tercantum dalam AJB. Pastikan bahwa objek yang termasuk di dalam tanah girik dikuasai secara fisik. Ajukan permohonan Hak ke Kantor BPN wilayah dengan tahapan :
Pengakuan pemilikan fisik tanah dilanjutkan dengan pembuatan gambar situasi;
Penelitian dan pembahasan panitia ajudikasi. Panitia ajudikasi ini dibentuk oleh menteri negara agraria atau kepala BPN yang bertugas membantu kepala kantor pertanahan untuk melakukan pendaftaran tanah sistemik. Ajudikasi sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;
Pengumuman surat permohonan tersebut;
Penerbitan surat keputusan pemberian hak;
Pencetakan sertifikat tanah.

Namun, mengingat girik bukanlah bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sah, sebaiknya sebelum proses jual beli girik diubah menjadi sertifikat. Disebutkan bahwa pengurusan sertifikat ini membutuhkan waktu sembilan bulan. Adapun, berkas yang perlu disiapkan adalah:
Asli Girik dan asli AJB;
Fotokopi KTP;
Surat penguasaan fisik bidang tanah;
Surat keterangan kepala desa atau kelurahan;
Surat bukti PBB;
Surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain.

Setelah berkas-berkasnya lengkap, proses selanjutnya diteruskan ke BPN setempat dan petugas ukur akan segera mensosialisasikan luas bidang tanah yang akan dibuatkan sertifikat aslinya. Setelah berkas selesai diproses, petugas administrasi BPN akan memberikan sertifikasi kepemilikan tanah yang sah sebagai pengganti girik.
Teliti dan Tidak Terburu-Buru

Memang akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak usaha dalam melakukan transaksi pembelian tanah atau rumah impian Anda. Bersabar dan pelajari setiap langkahnya dengan cermat sehingga terhindar dari kekeliruan yang dapat mengulur penyelesaian transaksi lebih lama lagi.
Read more >>

Jumat, 19 Mei 2017

=>

Kasus Diksar Mapala UII Sidang Perdananya Hanya Lima Menit

Arusbawah.com 19 Mei 2017 0:23 WIB  KARANGANYAR – Sidang perdana kasus Diksar Mapala UII hanya berlangsung singkat, tak lebih dari lima menit. Pasalnya, dua terdakwa yang dihadapkan, Muhammad Wahyudi dan Angga Setiawan belum didampingi penasihat hukum.
Ketua Majelis Hakim Mujiono SH didampingi Muhammad Nafis SH dan Nevy Wahyu SH yang membuka sidang langsung meminta jaksa penuntut umum Heru Prasetyo menghadirkan dua terdakwa di kursi persidangan. Setelah itu, keduanya ditanya identitas dan ditanya kenapa tidak didampingi penasehat hukum. Wahyudi menjawab sebetulnya mereka sudah mempunyai dan menunjuk penasehat hukum sendiri. Namun kemarin belum bisa datang. Karena kasus itu, terdakwa dikenai pasal 170 dan 365 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan tuntutan penjara 12 tahun. Karena itu terdakwa harus didampingi penasihat hukum. “Sidang kami tutup untuk dilanjutkan pada Rabu (24/5) pekan depan, sambil menunggu penasehat hukum terdakwa,” kata Mujiono dan langsung mengetukkan palu. Kepada wartawan, dia mengatakan karena terdakwa sudah memiliki penasihat hukum sendiri, maka sidang akan memberi waktu kepada mereka untuk menghadirkan penasehat hukum mendampingi di persidangan. “Sampai kapan waktunya, tetap ada batas waktunya. Namun kami berharap minggu depan pada sidang lanjutan sudah ada. Kalau terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum, maka pengadilan yang akan menyediakan, demi terselenggaranya peradilan yang cepat, efisien dan murah,” kata dia. Sampaikan Berkas Jaksa Heru Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan berkas perkara dua terdakwa itu ke pengadilan untuk memohonkan jadwal persidangan. Setelah itu pihaknya sudah berkoordinasi dan menyerahkan berkas perkara itu kepada terdakwa untuk keperluan penjadwalan dan juga penunjukan penasehat hukum. “Jadi sebetulnya dari sepekan lalu kami sudah memberi tembusan jadwal sidang kepada terdakwa sehingga ada waktu untuk menunjuk penasihat hukum. Namun kalau hari ini belum bisa datang, kami serahkan kepada majelis hakim,” kata dia. Sementara itu, Polres akan menjadwalkan pemeriksaan enam tersangka baru dalam kasus Mapala UII tersebut hari ini. Rencana ini sesuai dengan pemanggilan kedua yang sudah dilayangkan Senin (15/5) lalu saat pemanggilan pertama dan keenamnya mangkir. Sebetulnya penasehat hukum mereka yakni Aciel Suyanto SH dan rekan sudah melayangkan surat permohonan penundaan pemeriksaan sampai Senin mendatang. Namun karena surat itu tidak dilengkapi dengan surat kuasa yang menyebutkan pengangkatan Aciel sebagai penasihat hukum dan alasan penundaan dinilai tidak jelas, maka ditolak. “Kami tetap merencanakan pemeriksaan pada pukul 10.00. Kami berharap para tersangka kooperatif. Jika tidak datang, kami akan melayangkan panggilan ketiga sekaligus perintah membawa tersangka untuk menjalani pemeriksaan ke Mapolres Karanganyar.”
Read more >>

Tim pengacara pemimpin FPI menyusul ke Arab Saudi

Read more >>

Kamis, 11 Mei 2017

2 Oknum PNS di Kuningan Ditangkap karena Diduga Pungli Kades

Arusbawah.com .Dua oknum pegawai negeri sipil (PNS), Atang Suhanda (52) dan Sidik (45), terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Aparat turut menciduk dua pria lainnya, Budy Firdaus (38) dan Andi Hermawan (38). Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan keempat orang tersebut ditangkap Tim Saber Pungli di Kantor Desa Langseb, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Kuningan, Rabu (8/2) kemarin. Para pelaku diduga melakoni praktik pungli kepada para kepala desa."Modus operandi pelaku menawarkan program bantuan desa dari APBD Pemprov Jabar kepada para kepala desa dan menjanjikan akan mengurus dana tersebut hingga turun," kata Yusri via pesan singkat, Kamis (9/2/2017).Mereka selama ini disinyalir mengajukan syarat berupa duit 'pelicin' kepada para kepala desa guna memproses cairnya dana bantuan desa. Gerak-gerik kelakuan menyimpang dua oknum PNS dan dua wiraswasta tersebut tercium Tim Saber Pungli Kuningan. "Pelaku meminta pungutan kepada para kepala desa dengan besaran antara 2,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku. Dua pelaku, Atang dan Sidik, merupakan PNS," kata Yusri.Empat pria tersebut diboyong di Mapolres Kuningan guna proses hukum lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti berupa enam lembar salinan kuitansi, uang tunai Rp 2,5 juta dari tersangka Sidik, dan uang tunai Rp 2,6 juta dari tersangka Andi.
Read more >>

Rabu, 10 Mei 2017

=>

PEJABAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT DIVONIS 20 BULAN

Read more >>

Halaman penjara Cipinang penuh pendukung Ahok

Read more >>

Kamis, 19 Januari 2017

Selain desersi, polisi di Semarang ini ditangkap karena bawa sabu

Arusbawah.com - Bripda Teguh, anggota Polsek Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng. Penangkapan ini diduga terkait narkoba.Bripda Teguh ditangkap di Jalan Veteran, Kota Semarang dan kedapatan membawa sabu, Selasa (10/1). Selanjutnya ditahan di sel tahanan Markas Ditresnarkoba Polda Jateng untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.Ditersnarkoba Polda Jateng Kombes Pol Krisno Halumuan Siregar saat dikonfirmasi tidak membantah adanya penangkapan yang bersangkutan. Krisno belum bersedia membeberkan secara detail."Ini masih kita dalami dan dikembangkan kasusnya," ungkapnya singkat, Senin (16/1).Informasi yang dihimpun, selain ditangkap karena sabu, Bripda Teguh juga anggota Polri yang desersi, tidak aktif melakukan kedinasan kurang lebih selama 1 tahun tanpa keterangan. Sebelum bertugas di Polsek Semarang Timur, Bripda Teguh menjadi Unit Samapta Bhayangkara (Shabara) bertugas di Polsek Gayamsari, Kota Semarang.Kasubag Humas Polrestabes Semarang Kompol Suwarna mengakui adanya penangkapan tersebut. Namun Suwarna belum bisa memberikan keterangan secara lengkap terkait ditangkapnya anggota Polsek Semarang Timur."Ya ditangkap dan ditangani di sana (Ditresnarkoba Polda Jateng). Itu ada dua sanksi yang dihadapi, sanksi pertama pidananya masih diproses Ditresnarkoba Polda (Jateng). Nanti kan disidangkan di pengadilan umum (Pengadilan Negeri). Setelah itu inkracht baru menjalani sidang proses disiplin di Polrestabes Semarang diankumnya (penegakan hukumnya)," jelasnya.Suwarna juga mengakui jika Bripda Teguh, selain terjerat kasus narkoba juga merupakan anggota Polri yang desersi. "Iya selain narkoba memang dia desersi," tuturnya.Kepala Sie Profesi dan Pengamanan (Kasie Propam) Polrestabes Semarang Kompol I Ketut Raman menyatakan akan menggelar sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) dalam waktu dekat terkait desersinya Bripda Teguh."Sebetulnya sudah mau disidang soal desersinya. Tapi ini malah ketambahan kena kasus narkoba. Tapi nanti akan digelar sidang internal dulu terkait desersinya, karena lebih duluan kasusnya yang masuk itu (desersi)," paparnya.Ketut menegaskan Bripda Teguh bakal dikenai sanksi berat akibat pelanggaran yang dilakukanya. Sanksi berat tersebut bisa sampai pemecatan."Sekarang ini, penanganan deisersi sudah dalam tahap proses pemberkasan persiapan persidangan. Desersi satu bulan saja bisa PTDH, apalagi ini sampai setahun. Sekarang masih proses berkas untuk persiapan sidang. Kalau pidana narkoba sekarang ini masih ditangani di Polda Jateng," pungkasnya. 
Read more >>

Terlibat kasus penjualan mobil bodong, Kapolsek Burau dicopot

Read more >>

Selasa, 29 November 2016

Cikijing Banjir






ARUSBAWAH.COM MAJALENGKA, Sep 26, 2016

Sedikitnya puluhan rumah di Desa Kasturi di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
terendam banjir selutut orang dewasa, Minggu (25/9/2016) sore. Bukan hanya itu, banjir juga merendam puluhan hektare (ha) sawah di area lokasi tersebut.
Banjir langganan ini disebabkan akibat curah hujan yang lebat hingga mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Cilutung, Sungai Cilancang, dan Sungai Cisorogan yang ada di kawasan setempat. Akibat kejadian itu, kerugian belum bisa ditaksir.
Camat Cikijing Kabupaten Majalengka, Ading Madudin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut dia, banjir yang terjadi di Desa Kasturi tidak memakan korban jiwa, tapi kerugian akibat musibah itu belum bisa ditaksir. Namun banjir ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Talaga maupun Cikijing terpaksa satu jalur. “Karena air tinggi, tidak semua kendaraan bisa dialalui. Dan arus lalu lintas terpaksa menggunakan sistem buka tutup,”jelasnya.
Dijelaskan dia, banjir yang terjadi di wilayahnya itu akibat meluapnya aliran sungai yang ada di kawasan itu. Akibatnya air sungai menerjang pemukiman warga dan sawah milik para petani. Hingga malam ini, kata dia, hujan masih mengguyur kawasan itu meski dalam intensitas kecil. “Kalau saat ini air mulai berangsur surut, besok pagi air juga sudah kembali normal,” katanya.

Pengerukan

Salah seorang aparat d desa setempat, Bpk Kukun meminta, agar Pemerintah Kabupaten Majalengka bergerak mengatasi masalah banjir langganan ini.
Dikatakan dia, penyebab banjir ini di antarannya diakibatkan aliran Sungai Kasturi yang meluap hingga membanjiri permukiman penduduk dan menggenangi ruas jalan provinsi yakni Cikijing-Talaga. “Salah satu upaya agar banjir tidak terulang kembali harus dilakukan pengerukan terhadap ketiga sungai tersebut,”
Jika hal itu tidak dilakukan, sambung dia, maka banjir tahunan ini akan terus menimpa warga di tiga desa di Kec. Cikijing. “Kalau tidak dikeruk, pencegahan sementara harus membuat tanggul buatan dengan menumpuk karung di sepanjang aliran sungai yang berdekatan dengan permukiman penduduk,” katanya.
Penuturan serupa diungkapkan warga lainnya, Totong Sugiharto warga Desa Kasturi. Menurut dia, warga sudah berulangkali melakukan pengerukan terhadap ketiga sungai tersebut, namun hasilnya kurang maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Kalau pengerukan menggunakan dana swadaya sudah dilakukan tapi belum optimal. Misalnya dengan membuat tanggul buatan dengan menumpuk karung di sepanjangan aliran sungai tapi hasilnya masih belum maksimal,” ujarnya.
Warga berharap, pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir tahunan yang kerap menyengsarakan rakyat ini. “Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, sudah dipastikan setiap tahun ketika musim hujan tiba, kami harus selalu menderita,” ujarnya.
Read more >>

Sabtu, 19 November 2016

Banjir Bandang di Cimahi Hancurkan Belasan Rumah Warga


Banjir Bandang di Cimahi Hancurkan Belasan Rumah WargaCIMAHI, arusbawah,com - Banjir bandang memporakporandakan belasan rumah warga di Kampung Babakan Anyar RT 07/13 dan Babakan Baru RT 06/20, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (18/11/2016).
Menurut penuturan warga, arus deras itu datang dari sungai irigasi yang meluap akibat tertutup longsoran tembok penahan tanah (TPT) yang ambruk menimpa aliran sungai.
Awalnya, Oay tidak menyadari luapan air sungai mulai masuk rumah. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan air langsung masuk dari arah belakang rumah, dan beberapa menit kemudian air semakin tinggi hingga mencapai pinggang orang dewasa.
Read more >>

Jaksa Agung Harap Kasus Ahok Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Read more >>
, =>

Sutan Bhatoegana Meninggal Dunia, Dimakamkan Sore Ini











arusbawah.com Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, meninggal dunia hari ini, Sabtu, 19 November 2016. "Meninggal jam 8 pagi," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Dedi Handoko
Dedi mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak keluarga, Sutan meninggal di Rumah Sakit BMC Bogor. Jenazah Sutan hingga kini masih berada di rumah sakit. Rencananya, ujar dia, pemakaman dilaksanakan sore ini. "Setelah salat Asar," tuturnya.

Menurut Dedi, sejak 8 Oktober 2016, Sutan sudah tidak lagi ditempatkan di tahanan. Dia menjalani perawatan di RS Hermina Bandung pada 8-11 Oktober. Kemudian, mantan politikus Partai Demokrat itu dirujuk ke RS Medistra Jakarta. Terakhir, Sutan dirawat di RS BMC Bogor atas permintaannya karena dekat dengan keluarga.

Sejak dirawat, kondisi kesehatan mantan Ketua Komisi VII DPR itu terus memburuk lantaran menderita kanker hati atau lever. Dia juga harus dipindahkan ke ruang high care unit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Sutan merupakan terpidana kasus suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia terbukti menerima uang sebesar US$ 140 ribu, satu unit mobil Toyota Alphard, serta rumah dari pengusaha bernama Saleh Abdul Malik. Sutan juga terbukti menerima uang sebesar US$ 200 ribu dari mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta Rp 50 juta dari bekas Menteri ESDM, Jero Wacik. Sutan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Sutan juga dikenai denda Rp 500 juta serta subsider 8 bulan penjara.
Read more >>

Rabu, 24 Agustus 2016

FISUM AKAN WUJUDKAN MAJALENGKA BERSIH


ARUSBAWAH. “Membangun Majalengka Bersih” sebuah tekad yang mendorong sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Majalengka bersatu dalam menyamakan visi untuk mewujudkan kota angin ini bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebanyak 11 LSM di Majalengka akhirnya sepakat membentuk Forum Silaturahim Untuk Majalengka (FISUM), guna mewujudkan Kabupaten Majalengka yang bersih. Serta mempunyai kepedulian terhadap problem kemasyarakatan dan kebangsaan dan upaya-upaya mengatasi berbagai persoalannya baik pada level administrasi maupun praktis. Kesebelas LSM tersebut diantaranya: Mabi (Misi Arusbawah Indonesia) yang dipimpin oleh Tatang Sofyan Iskandar, FKBR (Forum Komando Bela Rakyat) dipimpin Ahmad LS, LAKI (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) dipimpin Deni Perdiana, LIPA (Lembaga Independen Pemantau Anggaran) dipimpin Agus R, Penjara Indonesia (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia) dipimpin Agung Trihandono, BASMI (Barisan Muslim Indonesia) dipimpin E. Budiman, GEMPUR (Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan) dipimpin Irin Damiri, FKMPB (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bangsa) dipimpin, M. Gito Mandela, FPI (Front Pembela Islam) dipimpin, M. Yusup Komarudin, S.Pdi, LIMA (Lembaga Indonesia Maju) dipimpin Ade Barzhi, SE, M.Si, LPM RI (Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia) dipimpin, Dedi Supriadi. Ketua  FISUM, Ade Barzhi didampingi Sekjen Tatang Sofyan Iskandar ,mengatakan Forum ini didirikan sebagai renspons atas menguatnya tuntutan terhadap sistematika pemerintahan yang berkualitas dan berbudaya, dan terwujudnya masyarakat yang berperadaban. Selain itu persoalan lainya adalah masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, birokrasi yang masih lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi problem yang harus dipecahkan segera dipecahkan bangsa ini. “Kami akan mendorong pemerintah daerah melakukan pembaruan pelayanan terpadu (Integrated service) dan keadilan (Integrated justice) yakni berupa pembaruan pelayanan meliputi: memberantas korupsi, membangun aparat yang bersih, mendukung dunia usaha yang akuntabel, dan menciptakan otonomi daerah menuju otonomi rakyat. Selain itu juga menciptakan keadilan terpadu meliputi: menegakan hukum untuk menjamin keadilan bagi rakyat dan memantapkan sektor keamanan dan pertahanan,” katanya. Lebih lanjut kata Budhiman, Fisum juga akan lebih fokus terhadap bidang politik, hukum dan HAM. Yakni dengan melakukan monitoring, mengkritisi dan mengontrol program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, DPRD serta aparat penegak hukum dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mencerdaskan masyarakat. “Ini penting agar pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di Majalengka ini lebih terarah, efektif, efesien transparan dan akuntabel,” katanya. Selain itu juga, kata Budhiman Fisum juga menampung segala aspirasi masyarakat dan memberi masukan data dan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD dalam upaya menciptakan Good Goverment dan Clean Goverment. Selain itu meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM kepada masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum. “Fisum akan fokus pada tiga persoalan diantaranya : demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, menciptakan wawasan dan prilaku sosial masyarakat dalam hubunganya dengan pembangunan ekonomi, sosial politik dan pendidikan, dan melaksanakan program percepatan majalengka bersih untuk membangun Majalengka bersih,” paparnya.
Read more >>

Sabtu, 09 April 2016

DUA ANGGOTA POLSEK CIKIJING DITANGKAP KARENA NYABU



ARUSBAWAH-MAJALENGKA - Dua oknum anggota Polsek Cikijing ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu."Ya betul, ada penangkapan dua oknum anggota kepolisian. Atas perbuatan tersangka bakal dikenai Pasal 112 ayat 1 UU RI junto 127 ayat a tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara," kata Kasat Narkoba Polres Majalengka, AKP Darli, Rabu (29/3).Menurut Darli, selain dua oknum petugas kepolisiaan, aparat juga mengamankan salah seorang warga Cikijing Endang alias Gober (40), warga Blok Mayasari RT 01/RW 04 Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.Dikatakan, kedua anggota kepolisian yang ditangkap itu Aiptu ER (42), dengan NRP 74100050, yang bersangkutan ditangkap di rumahnya di Desa Sukasari Kecamatan Cikijing. Sedangkan Brigadir Rom (31), NRP 85110299 bertugas di SPK Polsek Cikijing. "Kami pertama kali menangkap Endang alias Gober, lalu kami melakukan pengembangan dan dari keterangan Endang bahwa dirinya memakai Sabu bersama dua anggota kepolisian," katanya.Setelah dilakukan tes urine terhadap ketiga tersangka mereka positif mengonsumsi narkoba. "Mereka akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.Masih dikatakan Darli, dari tangan ketiga tersangka diamankan barang bukti berupa 5 paket sabu sisa pakai seberat 1,30 gram, uang sebesar Rp 4,4 juta, 1 buah bong dan cangklong yang digunakan sebagai alat hisap sabu. Kemudian, 8 buah plastik bening kosong bekas bungkus sabu, serta 1 buah buku tabungan BRI serta 2 buah telefon seluler merk Advan dan Samsung. Razia tersebut, lanjut dia, merupakan operasi khusus atau operasi bersinar lodaya 201 yang dilakukan aparat kepolisiaan.Darli menambahkan, dari hasil penyidikan sementara sabu yang mereka gunakan berasal dari seseorang asal Jakarta yang kini masih dalam pengejaran. Hanya belum diketahui secara pasti apakah ketiganya selain pemakai juga pengedar atau bukan, saat ini penyidik masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut. "Ketiganya sudah diamankan dan terus dilakukan pemeriksaan," pungkasnya.
Read more >>

Jumat, 29 Januari 2016

Arus Bawah

Arus Bawah
Setiap kekuasaan itu cenderung menumpas dirinya sendiri. Rakyat itu sendiri tak bergantung kepada kekuasaan. Hanya kekuasaan yang sangat bergantung kepada rakyat. Seperti kesementaraan bergantung kepada keabadian. (Hal. 111)






Arus Bawah pertama kali terbit dalam wujud buku dengan judul “Gerakan Punakawan atawa Arus Bawah” pada tahun 1994. Dengan mengalami sedikit perubahan (entah penyesuaian) judul, buku ini hadir kembali setelah dua dasawarsa. ‘Arus Bawah’ mengangkat persoalan kebangsaan yang masih erat kaitannya dengan Bangsa Indonesia. Penulis sepertinya sengaja menyisipkan para punakawan sebagai tokoh utama dalam cerita.

Pembaca barangkali sudah tidak asing lagi dengan punakawan yang diwakili Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar dikisahkan sebagai penjaga keseimbangan , Gareng adalah rakyat biasa yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, ia adalah filsuf desa. Petruk merepresentasikan dirinya sebagai pengamat, ia tidak terlalu serius dalam menanggapi ocehan Gareng, namun ia juga tak kalah kritis dibanding kakaknya itu. Bagong, sebagai representasi Semar yang lahir dari bayangan Semar menjadi kebalikan dari Sang Ismaya Badranaya.

Kehadiran punakawan dalam pementasan pewayangan seringkali diawali oleh ‘goro-goro’ yaitu keteika cerita dalam konflik telah mencapai klimaksnya. Novel karya Emha Ainun Nadjib ini mengisahkan tentang hilangnya Kiai Semar ditengah-tengah masyarakat Karang Kedempel. Karang Kedempel mengalami dekadensi dan kekacauan dalam segala bidang akibat penguasa yang terlalu lama berkuasa. Struktur masyarakat Karang Kedempel tidak lagi menjunjung demokrasi sebagai pengejawantahan lima azas Karang Kedempel.

Menghilangnya Kiai Semar ini mendatangkan sekian ribu teka-teki bagi warga desa Karang Kedempel. Banyak tafsir atas kejadian ini. Terutama dari Gareng, yang tak henti-hentinya meyakinkan Petruk, Bagong, dan warga desa untuk ikut mencari Kiai Semar. Padahal, sebenarnya Kiai Semar tidak benar-benar menghilang. Semar selalu jadi bagian warga desa.

Kiai Semar selalu hadir sebagai penyeimbang. Bahwa ke-punakawan-an adalah tugas menemani dan menggembalakan kaum penguasa menuju sesuatu yang benar. Ke-punakawan-an, dengan demikian, berarti semacam kontrol sosial, bukan loyalitas buta, bukan sikap membiarkan ketidakbenaran, apapun akibatnya. Kiai Semar agaknya memberi kesempatan warga desa Karang Kedempel untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri atas segenap kejadian yang mereka alami. Lebih jauh, Kiai Semar mengajak warga desa untuk berkuasa atas nasib mereka sendiri.

Tidak banyak buku di tahun 90-an yang menampilkan dirinya sebagai kritik bagi pemerintah. Terlebih dengan segala batasan yang diterapkan Orde Baru pada waktu itu. Emha Ainun Nadjib menemukan cara yang apik untuk mengkritisi keadaan bangsa dan tata pemerintahannya. Dominasi pakem Mahabarata yang kental menjadi bahan bakar yang tepat bagi Emha untuk mengadaptasi realitas dalam bentuk kisah pewayangan. Hal ini menjadi pintu masuk yang tepat karena analogi budaya yang dilakukan Emha mampu menyentuh segala lapisan masyarakat.

Buku ini seakan menggambarkan keadaan Indonesia kontemporer. Bahwa keadaan dalam sebuah cerita fiksi menjadi sebuah representasi realitas yang benar-benar berlangsung. Relevansinya dengan kondisi Indonesia kekinian adalah alasan yang tepat untuk terbitnya kembali buku ini. Dengan demikian, kita disadarkan kembali untuk senantiasa berkaca dan berkontemplasi atas segenap kejadian yang menimpa bangsa ini. Demi menjadi manusia yang seutuhnya.

Judul : Arus Bawah
Penulis : Emha Ainun Nadjib
Penerbit : Penerbit Bentang
Tebal : 240 Hal.
Tahun : 2014
Genre : Novel

Dharmawangsa, 8 Maret 2015.
Read more >>

BELAJAR HUKUM YUK



Berkecimpung didunia praktik hukum saya merasa kurang terus soal materi hukum dan berhukum yang baik serta benar. Perasaan inipun kemudian selalu menguat ketika menghadapi hal-hal baru cara berhukum yang tidak ditemukan saat kuliah dulu, maupun Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Saya sependapat dengan pandangan bahwa seorang praktisi hukum (baca: advokat) harus mampu mengkontruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya. Bila kita tidak bisa mengimbangi, terutama dari sisi keilmuan, maka pada prinsipnya akan melibas siapa saja yang ‘tuli’ dan ‘buta’. Begitulah kira-kira pesan yang saya tangkap dari bagian pengantar bukunya Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. dan Anton F. Susanto, SH., M.Hum. (lihat Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) Untuk dapat mengkontruksikan, menciptakan dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya harus berapa literatur lagi yang dibaca dan mungkin perlu waktu puluhan tahun jam terbang (pengalaman praktik) atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih lebih tinggi lagi. Disinilah pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu perkembangan hukum secara utuh dan mendalam dan itulah proses pemaknaan. Menurut saya mungkin kata kuncinya selain menjadi praktisi hukum jadilah ‘Penstudi Hukum”. Sidarta menggunakan istilah “Partisipan (medespeler) Hukum” untuk menunjukan Penstudi Hukum yang sekaligus juga sebagai pengemban hukum (pengemban hukum menurutnya dibedakan menjadi pengemban hukum teoritis dan praktisi). Selain itu ada juga istilah “Pengamat (toeschouwer) Hukum”, yaitu penstudi hukum, tetapi bukan pengemban hukum. (Lihat Shidarta, Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum) Mengacu pada penyebutan istilah tersebut, maka titik tolak belajar hukum saya akan memposisikan sebagai Partisipan Hukum (Praktis) disingkat PHP. Seorang PHP memiliki perbedaan sangat tipis sekali dengan Seorang Pengamat Hukum. PHP akan berkenaan langsung dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat. Bila dihubungkan dengan kerja-kerja mengkonstruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum, maka PHP harus dapat memiliki kemampuan semuanya. Sedangkan seorang Pengamat hukum hanya dua bidang, yaitu mengkonstruksikan dan menafsirkan hukum sesuai hasil amatannya. Meskipun keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama sebagai penstudi hukum. Sebagai peta belajar hukum bagi seorang PHP setidaknya harus mengetahui bahwa hukum sebagai ilmu setidaknya memiliki struktur keilmuan yang dapat dipelajari. Untuk memudahkan belajar, saya sependapat dengan tingkatan (level) abstraksi mulai dari yang terendah sampai tertinggi yaitu (1) dokmatika hukum (ilmu hukum positif atau ada juga yang menyebutnya ilmu hukum dalam arti sempit), (2) teori hukum, dan (3) filsafat hukum. Gambaran sederhananya, dokmatika hukum dipelajari terutama di jenjang S-1 (Sarjana), Teori hukum dipelajari terutama dijenjang S-2 (Magister), dan Filsafat hukum dipelajari terutama dijenjang S-3 (Doktor). Inilah menurut saya proses pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran dilihat dari sisi jenjang pendidikan di Fakultas Hukum yang bagi PHP harus memahami prosesnya secara utuh, namun tidak berarti mengikuti semua proses itu secara formal. Argumen pembenarnya adalah banyak cara dan media untuk belajar hukum, toh hukum sebagai objek ilmu sangat terbuka ruang untuk dipelajari dari berbagai sudut pandang keilmuan. Sebagai disiplin hukum dengan abstraksi terendah (untuk kepentingan praktis saja), maka belajar dogmatika hukum diarahkan untuk dapat memenuhi kegiatan praktik hukum seperti inventarisasi, kompilasi, interpretasi, konstruksi, sistimatisasi, dan/atau evaluasi terhadap teks otoritatif sumber hukum seperti perundang-undangan. Intinya kegiatan ini adalah untuk menerapkan hukum positif terhadap peristiwa kongkret di masyarakat. Sindiran terhadap PHP golongan ini mungkin pernah dengar istilah hanya corong undang-undang saja. Tingkat lebih tinggi dari dokmatika hukum adalah Teori Hukum. Istilah Teori Hukum ini sering kebolak-balik dengan istilah Teori Ilmu Hukum. (lanjut nanti,,,,hehehe)
Read more >>

Pro Bono Paralegal



Bagi sebagian teman mungkin sangatlah asing dengan istilah Paralegal dan bagi sebagian lagi sudah mengenalnya dengan baik. Pengembangan keparalegalan inilah, yang sudah ataupun sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga donor seperti Bank Dunia , yang bekerjasama dengan NGO lokal di beberapa daerah di Indonesia, melalui programnya yang bernama Revitalization of Legal Aid (RLA).

Paralegal diperkenalkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan variasi yang cukup berbeda bila merujuk pada definisi paralegal yang secara umum sudah dikenal. Mungkin, ini terobosan cara berhukum terkini dari para perancang program tersebut.

Lembaga donor dan NGO lokal itu, memperkenalkan istilah paralegal kepada kelompok masyarakat yang memiliki kendala akses hukum dan keadilan yang cukup berarti, terutama yang disebabkan oleh dua hal:
Lemahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat; dan
Lemahnya kelompok masyarakat tersebut ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang sering kali tidak memihak mereka.

Berangkat dari dua hal tersebut, munculah kelompok dampingan yaitu kelompok tani dan kelompok buruh. Paralegal dipilih dari anggota kelompok dampingan dengan kriteria: (1) sudah terbiasa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat; dan (2) memiliki pengalaman dalam advokasi kasus.

Dengan demikian meskipun menggunakan istilah yang sama yaitu Paralegal, namun pengertiannya menjadi lain dengan apa yang sudah dikenal lebih dulu dalam praktik kantor hukum atau keadvokatan. Untuk itu, bila memang serius untuk mengembangkan keparalegalan pada kelompok dampingan tersebut, menurut saya istilah Paralegalnya ditambah embel-embel “Pro Bono”, sehingga menjadi “Pro Bono Paralegal”. Hal ini untuk membedakan dengan istilah Paralegal yang biasa digunakan oleh kantor hukum yang memang sudah menjadi pekerjaan bahkan sudah menjadi profesi penunjang praktik keadvokatan.

Saya akan coba menguraikan wacana tersebut yang lebih lengkap sebagai berikut:

Istilah dan Pengertian Paralegal (Perbandingan)

Sekali lagi, istilah paralegal merupakan barang impor, yang kata padanannya yaitu “legal assistant”. Saya merujuk pada definisi berikut ini:
Legal assistants, also known as paralegals, are a distinguishable group of persons who assist attorneys in the delivery of legal services. Through formal education, training and experience, legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law which qualify them to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.(klik)


Bila dari definisi tersebut diuraikan dan dibandingkan dengan konsep dan praktik paralegal dalam program RLA, maka saya dapat uraikan sebagai berikut:

1. person who assist attorneys in the delivery of legal services

RLA: secara konseptual menurut saya kebalikannya, Paralegal yang aktif menangani perkara di tingkat masyarakat (legal service), sedangkan advokat sifatnya pasif selama perkara dimaksud belum masuk proses beracara dipengadilan, terkecuali di PHI wakil buruh (pengurus organisasi)/paralegal sudah dapat beracara.
Temuan: dengan konsep seperti itu, kita jangan menutup mata, bahwa dengan lemahnya peran aktif advokat/pendamping dalam penanganan perkara, paralegal dalam praktiknya menjadi semacam pekerjaan tambahan. Ada yang meminta imbalan, bahkan ada yang menjadi malas lagi bertani dan memilih menjadi paralegal kesana kemari aktif menyelesaikan kasus, bahkan sampai jauh diluar desa tempat tinggalnya.


Saran: (1) Advokat/Pendamping harus lebih aktif lagi dalam membantu menangani perkara yang muncul dan meningkatkan supervisi perkara, harus mengetahui dengan jelas apa-apa saja perkara yang sedang ditangani oleh paralegal. (2) paralegal dan advokat harus menjalin komunikasi yang baik dan efektif. (3) Untuk menghilangkan kesan bahwa paralegal bisa jadi pekerjaan tambahan, maka istilah paralegal di tambah embel-embel pro bono,,,jadi bisa “Probono Paralegal”.

Penggunaan kata pro bono tersebut untuk membedakannya dengan definisi impor yang sudah terlanjur diterapkan yaitu ada unsur “legal services” (jasa/pelayanan hukum) yang cenderung mengacu pada unsur imbalan, karena jasa. Sedangkan, bila ditambah embel-embel menjadi “Probono Paralegal”, maka jelas konsepsi dan penekanannya bahwa dia secara sukarela memberikan bantuan hukum kepada kelompok dampingan dan masyarakat sekitarnya tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan.

2. Through formal education, training and experience,

RLA: Seseorang menjadi Probono Paralegal setelah sebelumnya menjalankan pelatihan secara bertahap dengan kurikulum hukum tertentu. Sebelumnya probono paralegal ini dipilih terutama yang telah memiliki pengalaman penanganan kasus.
Temuan: Masih Banyak Probono Paralegal dipilih jauh dari harapan. Padahal kalau mau serius banyak sekali yang berminat. Sebagai ex,Fasko, menurut saya kelemahannya terutama dalam mengkomunikasikan dengan calon Pro Bono Paralegal dan sosialisasi program, khususnya dalam memberikan penjelasan apa itu (probono) Paralegal.


Saran: Ya,,Fasko-nya di tranning ajah dulu yang bener. Buat buku panduan bersama tentang konsepsi yang mendasar dalam program.Kenapa? karena yang akan banyak menjelaskan RLA di lapangan adalah Fasko. Bagaimana Fasko bisa mendapat pemahaman dan menjelaskan kembali RLA secara baik,trainning faskonya ajah belum.

3. legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law

RLA: Untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang memadai praktik Probono Paralegal dikembangkan Kurikulum yang diberikan secara bertahap dalam pelatihan berjenjang selama program. Ada tiga materi yang penting: (1) Pengetahuan Sistem Hukum; (2) Pengetahuan Substansi Hukum;dan (3) Pengetahuan Hukum Acara. Dalam RLA saya liat mulai dikembangkan Pendokumentasian Hukum (ini adalah nilai plus-nya menurut saya).
Temuan: Ada pergantian Pro Bono Paralegal antar waktu. So, pengetahuan hukumnya dapetnya setengah-setengah.


Saran: (1) Pelaksanaan trainningnya bila memungkinkan untuk pelatihan I, II,di lokasi pro bono parelegal saja. Untuk memudahkan aksesibilitas, selama ini banyak calon probono paralegal mundur karena tempat pelatihannya so far,,so good,,,heheh. Jadi PAW (ParalegalAntar Waktu). Ya gimana diatur lah kemudahan aksesibilitasnya. Bahasanya mungkin seperti itu. (2) Tambahan Model Trainning dari kasus kutipan berita surat kabar lokal kemudiian dianalisis dan didiskusikan, dan ambil kesimpulannya. Kaya acara parodi ahli komunikasi politik itu lho,,,berita di koran dianalisa. Menurut saya hal ini merupakan jalan untuk menumbuhkan ketertarikan belajar hukum masyarakat. Fasko/Pendamping harus bisa memberikan analisa hukum yang mudah dimengerti, sederhana, namun lengkap.

4. which qualify them (paralegal) to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.
RLA: Desain RLA terlalu membebankan banyak tugas ke Fasko, saya inventarisasi dulu sekitar ada 18 tugas Fasko. Bila konsisten pada konsepsi paralegal yang impor itu, maka peran aktif juga seharusnya muncul dari Advokat. Advokat aktif melaksanakan fungsi supervisi minimal selama program. Klo setelah program selesai gimana ya? heheh,,,maaf kondisi riil-nya adalah mari kita lari sekuat tenaga!
Saran: (1) Tenaga Advokatnya ya tambah, klo tidak ya minta bantuan yang lain; (2) SOP-nya dibuat dan dijalankan, model komunikasinya diperbaiki.

Kedudukan dan Cara Pandang “Pro Bono” Paralegal

Mengenal istilah “Pro Bono” Paralegal, pikiran saya selalu nyangkut dan selalu mengkait-kaitkan dengan Fungsi, Peran dan Kedudukan pengemban hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim). Mengapa? sebab “Pro Bono” Paralegal merupakan seseorang (person) yang ‘diciptakan’ untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat setempat. Artinya, secara konseptual, praktik keparalegalan akan langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan area tugas pengembangan hukum di lapangan terutama Advokat dan Polisi.

Pertanyaannya adalah adakah penjelasan teoritis yang sederhana mengenai relasi ini? sehingga ada penggangan perspektif yang kuat dan kokoh bagi seorang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Dari segi Ilmu sosial (sudut pandang sosiologis dan antropologi) saya pikir sudah dapat jawabannya. Namun dari sudut pandang Ilmu Hukum, saya rasa wacananya belum muncul.

Saya sudah memiliki jawaban sementara (mungkin) seperti ini:
Secara konseptual, kedudukan Polisi dan Jaksa dalam menangani perkara berada pada sisi pemerintah (menjalankan kekuasaan Eksekutif), sehingga posisinya SUBJEKTIF. Sudut pandang yang digunakan juga SUBJEKTIF. Oleh karena itu, dalam menangani perkara, seorang Polisi dan Jaksa istilahnya menggunakan kaca mata kuda. Ada Pasal yang dilanggar (pidana), maka mereka masing-masing diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Mereka tidak akan pernah menyentuh pada kenapa/alasan-alasan pembenar seseorang melakukan TP, yang penting ada pasal yang dilanggar, memiliki bukti permulaan yang cukup,,,Ok jalan. Bahasa klisenya mungkin mereka ditugaskan sebagai penegak hukum (undang-undang), bukan penegak keadilan.
Secara konseptual, kedudukan Hakim dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya adalah OBJEKTIF. Hakim berkedudukan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman dalam negara (Yudikatif). Fungsinya juga termasuk sebagai penyeimbang kekuatan kekuasaan negara (Eksekutif-Legislatif). Sudut pandang yang digunakan adalah OBJEKTIF, hakim akan menilai alat bukti, akan menimbang-nimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan suatu perkara. Inilah,makanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam setiap putusan hakim muncul. Tujuan putusan hakim adalah KEADILAN.
Secara konseptual, kedudukan Advokat dalam menangani perkara adalah SUBJEKTIF. Advokat berkedudukan di pihak masyarakat (klien). Advokat berdasarkan keahliannya akan sekuat tenaga memunculkan hal-hal yang meringankan kliennya. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang dengan Polisi dan Jaksa. Seorang advokat meskipun kedudukannya SUBJEKTIF, namun sudut pandang dalam menangani perkara seyogyanya OBJEKTIF. Advokat yang baik, akan memberikan penjelasan yang se-OBJEKTIF mungkin mengenai posisi klien dalam suatu perkara. Kata advokat senior, inilah yang membedakan advokat dengan klien, advokat meskipun kedudukannya membela Klien, tapi harus memiliki sudut pandang yang objektif dalam menangani perkara, memberikan penjelasan hukum berdasarkan keahliannya seobjektif mungkin kepada klien. Hal ini berbeda dengan klien, yang cenderung bersudut pandang subjektif, yang mungkin akan senantiasa mencari alasan-alasan pembenar dari perbuatannya. So,,seorang advokat akan melakukan fungsi kontrol sosial, kontrol terhadap sistem hukum, dan kontrol terhadap penegakan hukum.

Dengan bertitik tolak pada konsepsi tersebut, lalu bagaimanakah kedudukan dan cara pandang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan kasus hukum di masyarakat yang perlu dibangun dengan kokoh? Hal inilah yang sampai dengan saat ini saya belum dapatkan dalam Pelatihan “Probono” Paralegal. Padahal menurut saya inilah paradigma penggeraknya bagi seseorang menjalankan aktifitas probono paralegal. Bila hal ini kurang dipahami, maka yang terjadi adalah “kebingungan”, “obscure”, dkk, he.

Contoh: Ada “Pro Bono Paralegal” dilapangan yang menghadapi masalah seperti ini, dia melakukan sosialisasi ada paralegal di Desa A ke Polsek. Kemudian Polsek menyambut positif adanya Paralegal tersebut, dan mengajaknya merangkap sebagai Polmas (Polisi Masyarakat), sebab kebetulan di Institusi kepolisian ada juga dikembangkan yang mirip-mirip seperti itu.

Kemudian, Pro Bono Paralegal bertanya kepada saya, boleh tidak Paralegal merangkap sebagai kader Polmas? Pertanyaan ini setidaknya muncul 2 kali: pertama, di Posko Dipasena Lampung, dulu (RLA I), dan di Posko Cisewu Garut (RLA II). Agak ribet juga menjelaskannya, tapi saya jawab dengan titik tolak konsepsi kedudukan dan cara pandang pengemban hukum dalam menangani perkara di atas. Sehingga jawaban singkatnya adalah “Probono” Paralegal tidak boleh merangkap sebagai POLMAS. Harus pilih salah satu. Mengapa?

Secara konsep tidak nyambung. POLMAS diadakan oleh Institusi Kepolisian untuk membantu, setidak-tidaknya meringankan tugas-tugas kepolisian di masyarakat. Seorang POLMAS dilapangan berkordinasi dengan Polisi,yang nota bene secara konseptual berkedudukan di pihak eksekutif (pemerintah), dan memiliki sudut pandang yang Subjektif dalam menangani perkara. Sedangkan seorang “Pro Bono Paralegal” kedudukannya di pihak masyarakat dalam menangani perkara, dia akan menjalankan fungsi sosial kontrol bersama-sama masyarakat, melakukan kontrol terhadap penegakan hukum di tingkat lokal.

Begitupun dengan sudut pandang (paradigma) dalam membantu menyelesaikan masalah hukum juga akan berbeda. Seorang “Pro Bono Paralegal” harus memiliki sudut pandang yang OBJEKTIF dalam membantu menangani masalah hukum (mirip praktik keadvokatan). Objektif dalam pengertian mampu memberikan informasi dan analisa hukum sederhana, namun tepat. Mengapa? sederhana saja, seorang “Pro Bono Paralegal” diproyeksikan sebagai kader hukum masyarakat ke depan. “Pro Bono Paralegal” lah yang diharapkan menjadi sarana bertanya dan informasi awal bila ada masalah hukum di masyarakatnya. So,, keberadaan “Pro Bon Paralegal” bukan untuk memberikan informasi dan analisa hukum yang menyesatkan masyarakat. Untuk itu, sudut pandang Objektifitas harus dimunculkan dalam menginformasikan, menganalisa, dan membantu menyelesaikan masalah hukum setempat.

Menurut saya itulah jawaban saya terhadap pertanyaan teman-teman “Pro Bono Paralegal” tersebut. Mungkin bisa dikembangkan bila ada pertanyaan serupa seperti itu lagi.

Mudah-mudahan sharingannya bermanfaat. Hatur Nuhun,,,

Salam “Pro Bono Paralegal”
Read more >>

Selasa, 19 Januari 2016

KEPSEK SMPNEGERI SATUATAP 1 SUKAMANTRI CIAMIS SIMPANGKAN BSM 2016

kepada siswa lain yang tidak menerima. Alasan tersebut tidak mereka terima, karena pemotongan yang dilakukan pihak sekolah ini bukan Cuma kali ini saja dengan alasan yang sama.

Sementara itu,kepala SMPNegeri SATUATAP-1 Sukamantri, saat hendak dikonfirmasi tidak ada berdasarkan informasi beliau sakit. tapi yang luar biasa ketika team dari LEMBAGA MISI ARUSBAWAH INDONESIA menemui salah seorang Guru berinitial Y menanggapi hal tersebut, bersikap arogan.
....................................................................
Read more >>
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah