. Arus Bawah

Kamis, 19 Januari 2017

Selain desersi, polisi di Semarang ini ditangkap karena bawa sabu

Arusbawah.com - Bripda Teguh, anggota Polsek Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng. Penangkapan ini diduga terkait narkoba.Bripda Teguh ditangkap di Jalan Veteran, Kota Semarang dan kedapatan membawa sabu, Selasa (10/1). Selanjutnya ditahan di sel tahanan Markas Ditresnarkoba Polda Jateng untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.Ditersnarkoba Polda Jateng Kombes Pol Krisno Halumuan Siregar saat dikonfirmasi tidak membantah adanya penangkapan yang bersangkutan. Krisno belum bersedia membeberkan secara detail."Ini masih kita dalami dan dikembangkan kasusnya," ungkapnya singkat, Senin (16/1).Informasi yang dihimpun, selain ditangkap karena sabu, Bripda Teguh juga anggota Polri yang desersi, tidak aktif melakukan kedinasan kurang lebih selama 1 tahun tanpa keterangan. Sebelum bertugas di Polsek Semarang Timur, Bripda Teguh menjadi Unit Samapta Bhayangkara (Shabara) bertugas di Polsek Gayamsari, Kota Semarang.Kasubag Humas Polrestabes Semarang Kompol Suwarna mengakui adanya penangkapan tersebut. Namun Suwarna belum bisa memberikan keterangan secara lengkap terkait ditangkapnya anggota Polsek Semarang Timur."Ya ditangkap dan ditangani di sana (Ditresnarkoba Polda Jateng). Itu ada dua sanksi yang dihadapi, sanksi pertama pidananya masih diproses Ditresnarkoba Polda (Jateng). Nanti kan disidangkan di pengadilan umum (Pengadilan Negeri). Setelah itu inkracht baru menjalani sidang proses disiplin di Polrestabes Semarang diankumnya (penegakan hukumnya)," jelasnya.Suwarna juga mengakui jika Bripda Teguh, selain terjerat kasus narkoba juga merupakan anggota Polri yang desersi. "Iya selain narkoba memang dia desersi," tuturnya.Kepala Sie Profesi dan Pengamanan (Kasie Propam) Polrestabes Semarang Kompol I Ketut Raman menyatakan akan menggelar sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) dalam waktu dekat terkait desersinya Bripda Teguh."Sebetulnya sudah mau disidang soal desersinya. Tapi ini malah ketambahan kena kasus narkoba. Tapi nanti akan digelar sidang internal dulu terkait desersinya, karena lebih duluan kasusnya yang masuk itu (desersi)," paparnya.Ketut menegaskan Bripda Teguh bakal dikenai sanksi berat akibat pelanggaran yang dilakukanya. Sanksi berat tersebut bisa sampai pemecatan."Sekarang ini, penanganan deisersi sudah dalam tahap proses pemberkasan persiapan persidangan. Desersi satu bulan saja bisa PTDH, apalagi ini sampai setahun. Sekarang masih proses berkas untuk persiapan sidang. Kalau pidana narkoba sekarang ini masih ditangani di Polda Jateng," pungkasnya. 
Read more >>

Terlibat kasus penjualan mobil bodong, Kapolsek Burau dicopot

Read more >>

Selasa, 29 November 2016

Cikijing Banjir






ARUSBAWAH.COM MAJALENGKA, Sep 26, 2016

Sedikitnya puluhan rumah di Desa Kasturi di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
terendam banjir selutut orang dewasa, Minggu (25/9/2016) sore. Bukan hanya itu, banjir juga merendam puluhan hektare (ha) sawah di area lokasi tersebut.
Banjir langganan ini disebabkan akibat curah hujan yang lebat hingga mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Cilutung, Sungai Cilancang, dan Sungai Cisorogan yang ada di kawasan setempat. Akibat kejadian itu, kerugian belum bisa ditaksir.
Camat Cikijing Kabupaten Majalengka, Ading Madudin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut dia, banjir yang terjadi di Desa Kasturi tidak memakan korban jiwa, tapi kerugian akibat musibah itu belum bisa ditaksir. Namun banjir ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Talaga maupun Cikijing terpaksa satu jalur. “Karena air tinggi, tidak semua kendaraan bisa dialalui. Dan arus lalu lintas terpaksa menggunakan sistem buka tutup,”jelasnya.
Dijelaskan dia, banjir yang terjadi di wilayahnya itu akibat meluapnya aliran sungai yang ada di kawasan itu. Akibatnya air sungai menerjang pemukiman warga dan sawah milik para petani. Hingga malam ini, kata dia, hujan masih mengguyur kawasan itu meski dalam intensitas kecil. “Kalau saat ini air mulai berangsur surut, besok pagi air juga sudah kembali normal,” katanya.

Pengerukan

Salah seorang aparat d desa setempat, Bpk Kukun meminta, agar Pemerintah Kabupaten Majalengka bergerak mengatasi masalah banjir langganan ini.
Dikatakan dia, penyebab banjir ini di antarannya diakibatkan aliran Sungai Kasturi yang meluap hingga membanjiri permukiman penduduk dan menggenangi ruas jalan provinsi yakni Cikijing-Talaga. “Salah satu upaya agar banjir tidak terulang kembali harus dilakukan pengerukan terhadap ketiga sungai tersebut,”
Jika hal itu tidak dilakukan, sambung dia, maka banjir tahunan ini akan terus menimpa warga di tiga desa di Kec. Cikijing. “Kalau tidak dikeruk, pencegahan sementara harus membuat tanggul buatan dengan menumpuk karung di sepanjang aliran sungai yang berdekatan dengan permukiman penduduk,” katanya.
Penuturan serupa diungkapkan warga lainnya, Totong Sugiharto warga Desa Kasturi. Menurut dia, warga sudah berulangkali melakukan pengerukan terhadap ketiga sungai tersebut, namun hasilnya kurang maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Kalau pengerukan menggunakan dana swadaya sudah dilakukan tapi belum optimal. Misalnya dengan membuat tanggul buatan dengan menumpuk karung di sepanjangan aliran sungai tapi hasilnya masih belum maksimal,” ujarnya.
Warga berharap, pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir tahunan yang kerap menyengsarakan rakyat ini. “Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, sudah dipastikan setiap tahun ketika musim hujan tiba, kami harus selalu menderita,” ujarnya.
Read more >>

Sabtu, 19 November 2016

Banjir Bandang di Cimahi Hancurkan Belasan Rumah Warga


Banjir Bandang di Cimahi Hancurkan Belasan Rumah WargaCIMAHI, arusbawah,com - Banjir bandang memporakporandakan belasan rumah warga di Kampung Babakan Anyar RT 07/13 dan Babakan Baru RT 06/20, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (18/11/2016).
Menurut penuturan warga, arus deras itu datang dari sungai irigasi yang meluap akibat tertutup longsoran tembok penahan tanah (TPT) yang ambruk menimpa aliran sungai.
Awalnya, Oay tidak menyadari luapan air sungai mulai masuk rumah. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan air langsung masuk dari arah belakang rumah, dan beberapa menit kemudian air semakin tinggi hingga mencapai pinggang orang dewasa.
Read more >>

Jaksa Agung Harap Kasus Ahok Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Read more >>
, =>

Sutan Bhatoegana Meninggal Dunia, Dimakamkan Sore Ini











arusbawah.com Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, meninggal dunia hari ini, Sabtu, 19 November 2016. "Meninggal jam 8 pagi," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Dedi Handoko
Dedi mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak keluarga, Sutan meninggal di Rumah Sakit BMC Bogor. Jenazah Sutan hingga kini masih berada di rumah sakit. Rencananya, ujar dia, pemakaman dilaksanakan sore ini. "Setelah salat Asar," tuturnya.

Menurut Dedi, sejak 8 Oktober 2016, Sutan sudah tidak lagi ditempatkan di tahanan. Dia menjalani perawatan di RS Hermina Bandung pada 8-11 Oktober. Kemudian, mantan politikus Partai Demokrat itu dirujuk ke RS Medistra Jakarta. Terakhir, Sutan dirawat di RS BMC Bogor atas permintaannya karena dekat dengan keluarga.

Sejak dirawat, kondisi kesehatan mantan Ketua Komisi VII DPR itu terus memburuk lantaran menderita kanker hati atau lever. Dia juga harus dipindahkan ke ruang high care unit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Sutan merupakan terpidana kasus suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia terbukti menerima uang sebesar US$ 140 ribu, satu unit mobil Toyota Alphard, serta rumah dari pengusaha bernama Saleh Abdul Malik. Sutan juga terbukti menerima uang sebesar US$ 200 ribu dari mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta Rp 50 juta dari bekas Menteri ESDM, Jero Wacik. Sutan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Sutan juga dikenai denda Rp 500 juta serta subsider 8 bulan penjara.
Read more >>

Rabu, 24 Agustus 2016

FISUM AKAN WUJUDKAN MAJALENGKA BERSIH


ARUSBAWAH. “Membangun Majalengka Bersih” sebuah tekad yang mendorong sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Majalengka bersatu dalam menyamakan visi untuk mewujudkan kota angin ini bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebanyak 11 LSM di Majalengka akhirnya sepakat membentuk Forum Silaturahim Untuk Majalengka (FISUM), guna mewujudkan Kabupaten Majalengka yang bersih. Serta mempunyai kepedulian terhadap problem kemasyarakatan dan kebangsaan dan upaya-upaya mengatasi berbagai persoalannya baik pada level administrasi maupun praktis. Kesebelas LSM tersebut diantaranya: Mabi (Misi Arusbawah Indonesia) yang dipimpin oleh Tatang Sofyan Iskandar, FKBR (Forum Komando Bela Rakyat) dipimpin Ahmad LS, LAKI (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) dipimpin Deni Perdiana, LIPA (Lembaga Independen Pemantau Anggaran) dipimpin Agus R, Penjara Indonesia (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia) dipimpin Agung Trihandono, BASMI (Barisan Muslim Indonesia) dipimpin E. Budiman, GEMPUR (Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan) dipimpin Irin Damiri, FKMPB (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bangsa) dipimpin, M. Gito Mandela, FPI (Front Pembela Islam) dipimpin, M. Yusup Komarudin, S.Pdi, LIMA (Lembaga Indonesia Maju) dipimpin Ade Barzhi, SE, M.Si, LPM RI (Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia) dipimpin, Dedi Supriadi. Ketua  FISUM, Ade Barzhi didampingi Sekjen Tatang Sofyan Iskandar ,mengatakan Forum ini didirikan sebagai renspons atas menguatnya tuntutan terhadap sistematika pemerintahan yang berkualitas dan berbudaya, dan terwujudnya masyarakat yang berperadaban. Selain itu persoalan lainya adalah masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, birokrasi yang masih lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi problem yang harus dipecahkan segera dipecahkan bangsa ini. “Kami akan mendorong pemerintah daerah melakukan pembaruan pelayanan terpadu (Integrated service) dan keadilan (Integrated justice) yakni berupa pembaruan pelayanan meliputi: memberantas korupsi, membangun aparat yang bersih, mendukung dunia usaha yang akuntabel, dan menciptakan otonomi daerah menuju otonomi rakyat. Selain itu juga menciptakan keadilan terpadu meliputi: menegakan hukum untuk menjamin keadilan bagi rakyat dan memantapkan sektor keamanan dan pertahanan,” katanya. Lebih lanjut kata Budhiman, Fisum juga akan lebih fokus terhadap bidang politik, hukum dan HAM. Yakni dengan melakukan monitoring, mengkritisi dan mengontrol program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, DPRD serta aparat penegak hukum dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mencerdaskan masyarakat. “Ini penting agar pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di Majalengka ini lebih terarah, efektif, efesien transparan dan akuntabel,” katanya. Selain itu juga, kata Budhiman Fisum juga menampung segala aspirasi masyarakat dan memberi masukan data dan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD dalam upaya menciptakan Good Goverment dan Clean Goverment. Selain itu meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM kepada masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum. “Fisum akan fokus pada tiga persoalan diantaranya : demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, menciptakan wawasan dan prilaku sosial masyarakat dalam hubunganya dengan pembangunan ekonomi, sosial politik dan pendidikan, dan melaksanakan program percepatan majalengka bersih untuk membangun Majalengka bersih,” paparnya.
Read more >>

Sabtu, 09 April 2016

DUA ANGGOTA POLSEK CIKIJING DITANGKAP KARENA NYABU



ARUSBAWAH-MAJALENGKA - Dua oknum anggota Polsek Cikijing ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu."Ya betul, ada penangkapan dua oknum anggota kepolisian. Atas perbuatan tersangka bakal dikenai Pasal 112 ayat 1 UU RI junto 127 ayat a tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara," kata Kasat Narkoba Polres Majalengka, AKP Darli, Rabu (29/3).Menurut Darli, selain dua oknum petugas kepolisiaan, aparat juga mengamankan salah seorang warga Cikijing Endang alias Gober (40), warga Blok Mayasari RT 01/RW 04 Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.Dikatakan, kedua anggota kepolisian yang ditangkap itu Aiptu ER (42), dengan NRP 74100050, yang bersangkutan ditangkap di rumahnya di Desa Sukasari Kecamatan Cikijing. Sedangkan Brigadir Rom (31), NRP 85110299 bertugas di SPK Polsek Cikijing. "Kami pertama kali menangkap Endang alias Gober, lalu kami melakukan pengembangan dan dari keterangan Endang bahwa dirinya memakai Sabu bersama dua anggota kepolisian," katanya.Setelah dilakukan tes urine terhadap ketiga tersangka mereka positif mengonsumsi narkoba. "Mereka akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.Masih dikatakan Darli, dari tangan ketiga tersangka diamankan barang bukti berupa 5 paket sabu sisa pakai seberat 1,30 gram, uang sebesar Rp 4,4 juta, 1 buah bong dan cangklong yang digunakan sebagai alat hisap sabu. Kemudian, 8 buah plastik bening kosong bekas bungkus sabu, serta 1 buah buku tabungan BRI serta 2 buah telefon seluler merk Advan dan Samsung. Razia tersebut, lanjut dia, merupakan operasi khusus atau operasi bersinar lodaya 201 yang dilakukan aparat kepolisiaan.Darli menambahkan, dari hasil penyidikan sementara sabu yang mereka gunakan berasal dari seseorang asal Jakarta yang kini masih dalam pengejaran. Hanya belum diketahui secara pasti apakah ketiganya selain pemakai juga pengedar atau bukan, saat ini penyidik masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut. "Ketiganya sudah diamankan dan terus dilakukan pemeriksaan," pungkasnya.
Read more >>

Jumat, 29 Januari 2016

Arus Bawah

Arus Bawah
Setiap kekuasaan itu cenderung menumpas dirinya sendiri. Rakyat itu sendiri tak bergantung kepada kekuasaan. Hanya kekuasaan yang sangat bergantung kepada rakyat. Seperti kesementaraan bergantung kepada keabadian. (Hal. 111)






Arus Bawah pertama kali terbit dalam wujud buku dengan judul “Gerakan Punakawan atawa Arus Bawah” pada tahun 1994. Dengan mengalami sedikit perubahan (entah penyesuaian) judul, buku ini hadir kembali setelah dua dasawarsa. ‘Arus Bawah’ mengangkat persoalan kebangsaan yang masih erat kaitannya dengan Bangsa Indonesia. Penulis sepertinya sengaja menyisipkan para punakawan sebagai tokoh utama dalam cerita.

Pembaca barangkali sudah tidak asing lagi dengan punakawan yang diwakili Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar dikisahkan sebagai penjaga keseimbangan , Gareng adalah rakyat biasa yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, ia adalah filsuf desa. Petruk merepresentasikan dirinya sebagai pengamat, ia tidak terlalu serius dalam menanggapi ocehan Gareng, namun ia juga tak kalah kritis dibanding kakaknya itu. Bagong, sebagai representasi Semar yang lahir dari bayangan Semar menjadi kebalikan dari Sang Ismaya Badranaya.

Kehadiran punakawan dalam pementasan pewayangan seringkali diawali oleh ‘goro-goro’ yaitu keteika cerita dalam konflik telah mencapai klimaksnya. Novel karya Emha Ainun Nadjib ini mengisahkan tentang hilangnya Kiai Semar ditengah-tengah masyarakat Karang Kedempel. Karang Kedempel mengalami dekadensi dan kekacauan dalam segala bidang akibat penguasa yang terlalu lama berkuasa. Struktur masyarakat Karang Kedempel tidak lagi menjunjung demokrasi sebagai pengejawantahan lima azas Karang Kedempel.

Menghilangnya Kiai Semar ini mendatangkan sekian ribu teka-teki bagi warga desa Karang Kedempel. Banyak tafsir atas kejadian ini. Terutama dari Gareng, yang tak henti-hentinya meyakinkan Petruk, Bagong, dan warga desa untuk ikut mencari Kiai Semar. Padahal, sebenarnya Kiai Semar tidak benar-benar menghilang. Semar selalu jadi bagian warga desa.

Kiai Semar selalu hadir sebagai penyeimbang. Bahwa ke-punakawan-an adalah tugas menemani dan menggembalakan kaum penguasa menuju sesuatu yang benar. Ke-punakawan-an, dengan demikian, berarti semacam kontrol sosial, bukan loyalitas buta, bukan sikap membiarkan ketidakbenaran, apapun akibatnya. Kiai Semar agaknya memberi kesempatan warga desa Karang Kedempel untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri atas segenap kejadian yang mereka alami. Lebih jauh, Kiai Semar mengajak warga desa untuk berkuasa atas nasib mereka sendiri.

Tidak banyak buku di tahun 90-an yang menampilkan dirinya sebagai kritik bagi pemerintah. Terlebih dengan segala batasan yang diterapkan Orde Baru pada waktu itu. Emha Ainun Nadjib menemukan cara yang apik untuk mengkritisi keadaan bangsa dan tata pemerintahannya. Dominasi pakem Mahabarata yang kental menjadi bahan bakar yang tepat bagi Emha untuk mengadaptasi realitas dalam bentuk kisah pewayangan. Hal ini menjadi pintu masuk yang tepat karena analogi budaya yang dilakukan Emha mampu menyentuh segala lapisan masyarakat.

Buku ini seakan menggambarkan keadaan Indonesia kontemporer. Bahwa keadaan dalam sebuah cerita fiksi menjadi sebuah representasi realitas yang benar-benar berlangsung. Relevansinya dengan kondisi Indonesia kekinian adalah alasan yang tepat untuk terbitnya kembali buku ini. Dengan demikian, kita disadarkan kembali untuk senantiasa berkaca dan berkontemplasi atas segenap kejadian yang menimpa bangsa ini. Demi menjadi manusia yang seutuhnya.

Judul : Arus Bawah
Penulis : Emha Ainun Nadjib
Penerbit : Penerbit Bentang
Tebal : 240 Hal.
Tahun : 2014
Genre : Novel

Dharmawangsa, 8 Maret 2015.
Read more >>

BELAJAR HUKUM YUK



Berkecimpung didunia praktik hukum saya merasa kurang terus soal materi hukum dan berhukum yang baik serta benar. Perasaan inipun kemudian selalu menguat ketika menghadapi hal-hal baru cara berhukum yang tidak ditemukan saat kuliah dulu, maupun Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Saya sependapat dengan pandangan bahwa seorang praktisi hukum (baca: advokat) harus mampu mengkontruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya. Bila kita tidak bisa mengimbangi, terutama dari sisi keilmuan, maka pada prinsipnya akan melibas siapa saja yang ‘tuli’ dan ‘buta’. Begitulah kira-kira pesan yang saya tangkap dari bagian pengantar bukunya Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. dan Anton F. Susanto, SH., M.Hum. (lihat Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) Untuk dapat mengkontruksikan, menciptakan dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya harus berapa literatur lagi yang dibaca dan mungkin perlu waktu puluhan tahun jam terbang (pengalaman praktik) atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih lebih tinggi lagi. Disinilah pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu perkembangan hukum secara utuh dan mendalam dan itulah proses pemaknaan. Menurut saya mungkin kata kuncinya selain menjadi praktisi hukum jadilah ‘Penstudi Hukum”. Sidarta menggunakan istilah “Partisipan (medespeler) Hukum” untuk menunjukan Penstudi Hukum yang sekaligus juga sebagai pengemban hukum (pengemban hukum menurutnya dibedakan menjadi pengemban hukum teoritis dan praktisi). Selain itu ada juga istilah “Pengamat (toeschouwer) Hukum”, yaitu penstudi hukum, tetapi bukan pengemban hukum. (Lihat Shidarta, Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum) Mengacu pada penyebutan istilah tersebut, maka titik tolak belajar hukum saya akan memposisikan sebagai Partisipan Hukum (Praktis) disingkat PHP. Seorang PHP memiliki perbedaan sangat tipis sekali dengan Seorang Pengamat Hukum. PHP akan berkenaan langsung dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat. Bila dihubungkan dengan kerja-kerja mengkonstruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum, maka PHP harus dapat memiliki kemampuan semuanya. Sedangkan seorang Pengamat hukum hanya dua bidang, yaitu mengkonstruksikan dan menafsirkan hukum sesuai hasil amatannya. Meskipun keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama sebagai penstudi hukum. Sebagai peta belajar hukum bagi seorang PHP setidaknya harus mengetahui bahwa hukum sebagai ilmu setidaknya memiliki struktur keilmuan yang dapat dipelajari. Untuk memudahkan belajar, saya sependapat dengan tingkatan (level) abstraksi mulai dari yang terendah sampai tertinggi yaitu (1) dokmatika hukum (ilmu hukum positif atau ada juga yang menyebutnya ilmu hukum dalam arti sempit), (2) teori hukum, dan (3) filsafat hukum. Gambaran sederhananya, dokmatika hukum dipelajari terutama di jenjang S-1 (Sarjana), Teori hukum dipelajari terutama dijenjang S-2 (Magister), dan Filsafat hukum dipelajari terutama dijenjang S-3 (Doktor). Inilah menurut saya proses pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran dilihat dari sisi jenjang pendidikan di Fakultas Hukum yang bagi PHP harus memahami prosesnya secara utuh, namun tidak berarti mengikuti semua proses itu secara formal. Argumen pembenarnya adalah banyak cara dan media untuk belajar hukum, toh hukum sebagai objek ilmu sangat terbuka ruang untuk dipelajari dari berbagai sudut pandang keilmuan. Sebagai disiplin hukum dengan abstraksi terendah (untuk kepentingan praktis saja), maka belajar dogmatika hukum diarahkan untuk dapat memenuhi kegiatan praktik hukum seperti inventarisasi, kompilasi, interpretasi, konstruksi, sistimatisasi, dan/atau evaluasi terhadap teks otoritatif sumber hukum seperti perundang-undangan. Intinya kegiatan ini adalah untuk menerapkan hukum positif terhadap peristiwa kongkret di masyarakat. Sindiran terhadap PHP golongan ini mungkin pernah dengar istilah hanya corong undang-undang saja. Tingkat lebih tinggi dari dokmatika hukum adalah Teori Hukum. Istilah Teori Hukum ini sering kebolak-balik dengan istilah Teori Ilmu Hukum. (lanjut nanti,,,,hehehe)
Read more >>

Pro Bono Paralegal



Bagi sebagian teman mungkin sangatlah asing dengan istilah Paralegal dan bagi sebagian lagi sudah mengenalnya dengan baik. Pengembangan keparalegalan inilah, yang sudah ataupun sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga donor seperti Bank Dunia , yang bekerjasama dengan NGO lokal di beberapa daerah di Indonesia, melalui programnya yang bernama Revitalization of Legal Aid (RLA).

Paralegal diperkenalkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan variasi yang cukup berbeda bila merujuk pada definisi paralegal yang secara umum sudah dikenal. Mungkin, ini terobosan cara berhukum terkini dari para perancang program tersebut.

Lembaga donor dan NGO lokal itu, memperkenalkan istilah paralegal kepada kelompok masyarakat yang memiliki kendala akses hukum dan keadilan yang cukup berarti, terutama yang disebabkan oleh dua hal:
Lemahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat; dan
Lemahnya kelompok masyarakat tersebut ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang sering kali tidak memihak mereka.

Berangkat dari dua hal tersebut, munculah kelompok dampingan yaitu kelompok tani dan kelompok buruh. Paralegal dipilih dari anggota kelompok dampingan dengan kriteria: (1) sudah terbiasa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat; dan (2) memiliki pengalaman dalam advokasi kasus.

Dengan demikian meskipun menggunakan istilah yang sama yaitu Paralegal, namun pengertiannya menjadi lain dengan apa yang sudah dikenal lebih dulu dalam praktik kantor hukum atau keadvokatan. Untuk itu, bila memang serius untuk mengembangkan keparalegalan pada kelompok dampingan tersebut, menurut saya istilah Paralegalnya ditambah embel-embel “Pro Bono”, sehingga menjadi “Pro Bono Paralegal”. Hal ini untuk membedakan dengan istilah Paralegal yang biasa digunakan oleh kantor hukum yang memang sudah menjadi pekerjaan bahkan sudah menjadi profesi penunjang praktik keadvokatan.

Saya akan coba menguraikan wacana tersebut yang lebih lengkap sebagai berikut:

Istilah dan Pengertian Paralegal (Perbandingan)

Sekali lagi, istilah paralegal merupakan barang impor, yang kata padanannya yaitu “legal assistant”. Saya merujuk pada definisi berikut ini:
Legal assistants, also known as paralegals, are a distinguishable group of persons who assist attorneys in the delivery of legal services. Through formal education, training and experience, legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law which qualify them to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.(klik)


Bila dari definisi tersebut diuraikan dan dibandingkan dengan konsep dan praktik paralegal dalam program RLA, maka saya dapat uraikan sebagai berikut:

1. person who assist attorneys in the delivery of legal services

RLA: secara konseptual menurut saya kebalikannya, Paralegal yang aktif menangani perkara di tingkat masyarakat (legal service), sedangkan advokat sifatnya pasif selama perkara dimaksud belum masuk proses beracara dipengadilan, terkecuali di PHI wakil buruh (pengurus organisasi)/paralegal sudah dapat beracara.
Temuan: dengan konsep seperti itu, kita jangan menutup mata, bahwa dengan lemahnya peran aktif advokat/pendamping dalam penanganan perkara, paralegal dalam praktiknya menjadi semacam pekerjaan tambahan. Ada yang meminta imbalan, bahkan ada yang menjadi malas lagi bertani dan memilih menjadi paralegal kesana kemari aktif menyelesaikan kasus, bahkan sampai jauh diluar desa tempat tinggalnya.


Saran: (1) Advokat/Pendamping harus lebih aktif lagi dalam membantu menangani perkara yang muncul dan meningkatkan supervisi perkara, harus mengetahui dengan jelas apa-apa saja perkara yang sedang ditangani oleh paralegal. (2) paralegal dan advokat harus menjalin komunikasi yang baik dan efektif. (3) Untuk menghilangkan kesan bahwa paralegal bisa jadi pekerjaan tambahan, maka istilah paralegal di tambah embel-embel pro bono,,,jadi bisa “Probono Paralegal”.

Penggunaan kata pro bono tersebut untuk membedakannya dengan definisi impor yang sudah terlanjur diterapkan yaitu ada unsur “legal services” (jasa/pelayanan hukum) yang cenderung mengacu pada unsur imbalan, karena jasa. Sedangkan, bila ditambah embel-embel menjadi “Probono Paralegal”, maka jelas konsepsi dan penekanannya bahwa dia secara sukarela memberikan bantuan hukum kepada kelompok dampingan dan masyarakat sekitarnya tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan.

2. Through formal education, training and experience,

RLA: Seseorang menjadi Probono Paralegal setelah sebelumnya menjalankan pelatihan secara bertahap dengan kurikulum hukum tertentu. Sebelumnya probono paralegal ini dipilih terutama yang telah memiliki pengalaman penanganan kasus.
Temuan: Masih Banyak Probono Paralegal dipilih jauh dari harapan. Padahal kalau mau serius banyak sekali yang berminat. Sebagai ex,Fasko, menurut saya kelemahannya terutama dalam mengkomunikasikan dengan calon Pro Bono Paralegal dan sosialisasi program, khususnya dalam memberikan penjelasan apa itu (probono) Paralegal.


Saran: Ya,,Fasko-nya di tranning ajah dulu yang bener. Buat buku panduan bersama tentang konsepsi yang mendasar dalam program.Kenapa? karena yang akan banyak menjelaskan RLA di lapangan adalah Fasko. Bagaimana Fasko bisa mendapat pemahaman dan menjelaskan kembali RLA secara baik,trainning faskonya ajah belum.

3. legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law

RLA: Untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang memadai praktik Probono Paralegal dikembangkan Kurikulum yang diberikan secara bertahap dalam pelatihan berjenjang selama program. Ada tiga materi yang penting: (1) Pengetahuan Sistem Hukum; (2) Pengetahuan Substansi Hukum;dan (3) Pengetahuan Hukum Acara. Dalam RLA saya liat mulai dikembangkan Pendokumentasian Hukum (ini adalah nilai plus-nya menurut saya).
Temuan: Ada pergantian Pro Bono Paralegal antar waktu. So, pengetahuan hukumnya dapetnya setengah-setengah.


Saran: (1) Pelaksanaan trainningnya bila memungkinkan untuk pelatihan I, II,di lokasi pro bono parelegal saja. Untuk memudahkan aksesibilitas, selama ini banyak calon probono paralegal mundur karena tempat pelatihannya so far,,so good,,,heheh. Jadi PAW (ParalegalAntar Waktu). Ya gimana diatur lah kemudahan aksesibilitasnya. Bahasanya mungkin seperti itu. (2) Tambahan Model Trainning dari kasus kutipan berita surat kabar lokal kemudiian dianalisis dan didiskusikan, dan ambil kesimpulannya. Kaya acara parodi ahli komunikasi politik itu lho,,,berita di koran dianalisa. Menurut saya hal ini merupakan jalan untuk menumbuhkan ketertarikan belajar hukum masyarakat. Fasko/Pendamping harus bisa memberikan analisa hukum yang mudah dimengerti, sederhana, namun lengkap.

4. which qualify them (paralegal) to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.
RLA: Desain RLA terlalu membebankan banyak tugas ke Fasko, saya inventarisasi dulu sekitar ada 18 tugas Fasko. Bila konsisten pada konsepsi paralegal yang impor itu, maka peran aktif juga seharusnya muncul dari Advokat. Advokat aktif melaksanakan fungsi supervisi minimal selama program. Klo setelah program selesai gimana ya? heheh,,,maaf kondisi riil-nya adalah mari kita lari sekuat tenaga!
Saran: (1) Tenaga Advokatnya ya tambah, klo tidak ya minta bantuan yang lain; (2) SOP-nya dibuat dan dijalankan, model komunikasinya diperbaiki.

Kedudukan dan Cara Pandang “Pro Bono” Paralegal

Mengenal istilah “Pro Bono” Paralegal, pikiran saya selalu nyangkut dan selalu mengkait-kaitkan dengan Fungsi, Peran dan Kedudukan pengemban hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim). Mengapa? sebab “Pro Bono” Paralegal merupakan seseorang (person) yang ‘diciptakan’ untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat setempat. Artinya, secara konseptual, praktik keparalegalan akan langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan area tugas pengembangan hukum di lapangan terutama Advokat dan Polisi.

Pertanyaannya adalah adakah penjelasan teoritis yang sederhana mengenai relasi ini? sehingga ada penggangan perspektif yang kuat dan kokoh bagi seorang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Dari segi Ilmu sosial (sudut pandang sosiologis dan antropologi) saya pikir sudah dapat jawabannya. Namun dari sudut pandang Ilmu Hukum, saya rasa wacananya belum muncul.

Saya sudah memiliki jawaban sementara (mungkin) seperti ini:
Secara konseptual, kedudukan Polisi dan Jaksa dalam menangani perkara berada pada sisi pemerintah (menjalankan kekuasaan Eksekutif), sehingga posisinya SUBJEKTIF. Sudut pandang yang digunakan juga SUBJEKTIF. Oleh karena itu, dalam menangani perkara, seorang Polisi dan Jaksa istilahnya menggunakan kaca mata kuda. Ada Pasal yang dilanggar (pidana), maka mereka masing-masing diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Mereka tidak akan pernah menyentuh pada kenapa/alasan-alasan pembenar seseorang melakukan TP, yang penting ada pasal yang dilanggar, memiliki bukti permulaan yang cukup,,,Ok jalan. Bahasa klisenya mungkin mereka ditugaskan sebagai penegak hukum (undang-undang), bukan penegak keadilan.
Secara konseptual, kedudukan Hakim dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya adalah OBJEKTIF. Hakim berkedudukan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman dalam negara (Yudikatif). Fungsinya juga termasuk sebagai penyeimbang kekuatan kekuasaan negara (Eksekutif-Legislatif). Sudut pandang yang digunakan adalah OBJEKTIF, hakim akan menilai alat bukti, akan menimbang-nimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan suatu perkara. Inilah,makanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam setiap putusan hakim muncul. Tujuan putusan hakim adalah KEADILAN.
Secara konseptual, kedudukan Advokat dalam menangani perkara adalah SUBJEKTIF. Advokat berkedudukan di pihak masyarakat (klien). Advokat berdasarkan keahliannya akan sekuat tenaga memunculkan hal-hal yang meringankan kliennya. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang dengan Polisi dan Jaksa. Seorang advokat meskipun kedudukannya SUBJEKTIF, namun sudut pandang dalam menangani perkara seyogyanya OBJEKTIF. Advokat yang baik, akan memberikan penjelasan yang se-OBJEKTIF mungkin mengenai posisi klien dalam suatu perkara. Kata advokat senior, inilah yang membedakan advokat dengan klien, advokat meskipun kedudukannya membela Klien, tapi harus memiliki sudut pandang yang objektif dalam menangani perkara, memberikan penjelasan hukum berdasarkan keahliannya seobjektif mungkin kepada klien. Hal ini berbeda dengan klien, yang cenderung bersudut pandang subjektif, yang mungkin akan senantiasa mencari alasan-alasan pembenar dari perbuatannya. So,,seorang advokat akan melakukan fungsi kontrol sosial, kontrol terhadap sistem hukum, dan kontrol terhadap penegakan hukum.

Dengan bertitik tolak pada konsepsi tersebut, lalu bagaimanakah kedudukan dan cara pandang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan kasus hukum di masyarakat yang perlu dibangun dengan kokoh? Hal inilah yang sampai dengan saat ini saya belum dapatkan dalam Pelatihan “Probono” Paralegal. Padahal menurut saya inilah paradigma penggeraknya bagi seseorang menjalankan aktifitas probono paralegal. Bila hal ini kurang dipahami, maka yang terjadi adalah “kebingungan”, “obscure”, dkk, he.

Contoh: Ada “Pro Bono Paralegal” dilapangan yang menghadapi masalah seperti ini, dia melakukan sosialisasi ada paralegal di Desa A ke Polsek. Kemudian Polsek menyambut positif adanya Paralegal tersebut, dan mengajaknya merangkap sebagai Polmas (Polisi Masyarakat), sebab kebetulan di Institusi kepolisian ada juga dikembangkan yang mirip-mirip seperti itu.

Kemudian, Pro Bono Paralegal bertanya kepada saya, boleh tidak Paralegal merangkap sebagai kader Polmas? Pertanyaan ini setidaknya muncul 2 kali: pertama, di Posko Dipasena Lampung, dulu (RLA I), dan di Posko Cisewu Garut (RLA II). Agak ribet juga menjelaskannya, tapi saya jawab dengan titik tolak konsepsi kedudukan dan cara pandang pengemban hukum dalam menangani perkara di atas. Sehingga jawaban singkatnya adalah “Probono” Paralegal tidak boleh merangkap sebagai POLMAS. Harus pilih salah satu. Mengapa?

Secara konsep tidak nyambung. POLMAS diadakan oleh Institusi Kepolisian untuk membantu, setidak-tidaknya meringankan tugas-tugas kepolisian di masyarakat. Seorang POLMAS dilapangan berkordinasi dengan Polisi,yang nota bene secara konseptual berkedudukan di pihak eksekutif (pemerintah), dan memiliki sudut pandang yang Subjektif dalam menangani perkara. Sedangkan seorang “Pro Bono Paralegal” kedudukannya di pihak masyarakat dalam menangani perkara, dia akan menjalankan fungsi sosial kontrol bersama-sama masyarakat, melakukan kontrol terhadap penegakan hukum di tingkat lokal.

Begitupun dengan sudut pandang (paradigma) dalam membantu menyelesaikan masalah hukum juga akan berbeda. Seorang “Pro Bono Paralegal” harus memiliki sudut pandang yang OBJEKTIF dalam membantu menangani masalah hukum (mirip praktik keadvokatan). Objektif dalam pengertian mampu memberikan informasi dan analisa hukum sederhana, namun tepat. Mengapa? sederhana saja, seorang “Pro Bono Paralegal” diproyeksikan sebagai kader hukum masyarakat ke depan. “Pro Bono Paralegal” lah yang diharapkan menjadi sarana bertanya dan informasi awal bila ada masalah hukum di masyarakatnya. So,, keberadaan “Pro Bon Paralegal” bukan untuk memberikan informasi dan analisa hukum yang menyesatkan masyarakat. Untuk itu, sudut pandang Objektifitas harus dimunculkan dalam menginformasikan, menganalisa, dan membantu menyelesaikan masalah hukum setempat.

Menurut saya itulah jawaban saya terhadap pertanyaan teman-teman “Pro Bono Paralegal” tersebut. Mungkin bisa dikembangkan bila ada pertanyaan serupa seperti itu lagi.

Mudah-mudahan sharingannya bermanfaat. Hatur Nuhun,,,

Salam “Pro Bono Paralegal”
Read more >>

Selasa, 19 Januari 2016

KEPSEK SMPNEGERI SATUATAP 1 SUKAMANTRI CIAMIS SIMPANGKAN BSM 2016

kepada siswa lain yang tidak menerima. Alasan tersebut tidak mereka terima, karena pemotongan yang dilakukan pihak sekolah ini bukan Cuma kali ini saja dengan alasan yang sama.

Sementara itu,kepala SMPNegeri SATUATAP-1 Sukamantri, saat hendak dikonfirmasi tidak ada berdasarkan informasi beliau sakit. tapi yang luar biasa ketika team dari LEMBAGA MISI ARUSBAWAH INDONESIA menemui salah seorang Guru berinitial Y menanggapi hal tersebut, bersikap arogan.
....................................................................
Read more >>

Senin, 07 Desember 2015

Minggu, 06 Desember 2015

Visi Misi Toto Menaikan elektabilitas No Urut 2



debat calon bupati indramayu    Arusbawah.com - Indramayu -Dalam tahapan proses Pilbup Indramayu 2015, debat calon putaran ke-2,Rabu (2/11/15) saat menyampaikan sesi penyampaian visi misi calon bupati Indramayu, kedua calon punya ciri khas masing-masing. Pasangan nomor urut satu membaca teks sementara pasangan nomor urut dua tanpa teks. dimana debat calon bupati dan wakil bupati Indramayu 2015-2020 bertempat di aula wisma haji Indramayu, .
Dalam pembacaan visi misinya calon bupati nomor urut 1 Anna Sophanahmenyampaikan visi misinya dengan menyampaikan beberapa hasil yang dicapai dalam masa pemerintahannya menjabat menjadi bupati pada periode kemarin (2010-2015).
Kemudian Anna Sophanah juga menyampaikan visi misinya yakni melanjutkan REMAJA (religius maju mandiri dan sejahtera).
"Melanjutkan Remaja," kata Anna Sophanah.
Sedangkan, calon bupati nomor urut 2 Toto Sucartono, ia menyampaikan visi misinya dengan tanpa teks, ia lantang menerangkan tentang perlunya Indramayu ke depan lebih baik dan bangkit dari segala ketertinggalan dengan daerah lain.
Visi misi INDRAMAYU BANGKIT menjadi pilihannya, Toto juga mengungkapkan target-target yang harus dicapai ke depan dalam menata Indramayu lebih baik, Toto memprioritas pembukaan lapangan kerja selebar-lebarnya di Indramayu.
"Indramayu harus bangkit, bangkit dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari ketertinggalan," ujar Toto.
berdasar kajian team pemantau team arusbawah.com pasca penyampaian visi misi , elektabilitas No Urut 2 pasangan TORA terdongkrak dari 35 % naik drastis diangka 45%.
Sementara sebagai moderator dalam debat itu adalah Dede Mariyana dari Unpad Bandung (M_481 )

Read more >>

Senin, 22 Juni 2015

PENANGANAN KORUPSI PIPANISASI, POLRES JUGA KEJAKSAAN MAJALENGKA KALAH SAMA KEJAKSAAN SUBANG




ARUSBAWAH.COM-MAJALENGKA – Ada apa dengan majalengka itu yang terlontar salah seorang nara sumber yang tidak mau disebut namanya ketika diminta pendapatnya tentang kasus pipanisasi di kabupaten Majalengka padahal bukti-bukti sudah ada CV. ABUL sampai sekarang untuk wilayah cikijing saja masih menyisakan tunggakan,sampai saat ini belum ada tersangka beda sama kejaksaan subang patut di acungi jempol telah memperoses tersangka AS, kini anggota DPRD Majalengka lain yakni CS ditangkap Kejari Subang. Politisi Partai Demokrat dan masuk dalam komisi C ini kini menjadi tahanan kejaksaan. Kasipenkum Kejati Jawa Barat Suparman SH membenarkan penangkapan CS. Penangkapan itu dipimpin Kasi Pidsus Kejari Subang Anang Suhartono SH, “Tersangka diduga melakukan tindakan korupsi pada bantuan pipanisasi air bersih 51 desa di Kabupaten Subang. Pagu anggaran senilai Rp3 miliar, kerugian tengah dihitung pihak BPKP. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Suparman menuturkan, saat pengerjaan proyek itu CS belum menjadi anggota DPRD. CS telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Subang sejak tahun 2014. Tersangka akhirnya ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh Kasi Pidsus selama kurang lebih empat jam. “Kita melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka ditahan setelah penandatanganan berita acara,” ujar suparman.
Tersangka telah ditahan di LP Subang sampai 20 hari kedepan. Penyidik Kejari Subang masih mengumpulkan bukti lain dan saksi. Tersangka lain dimungkinkan ada, logikanya tak mungkin dia melakukan . ada beberapa sumber lain lagi mengungkap kasus pipanisasi yaitu LEMBAGA MISI ARUSBAWAH INDONESIA sekarang fokus di kecamatan Bantarujeg yaitu di Desa salawangi, dan Silihwangi.



Read more >>

Sabtu, 21 Februari 2015

Polda Jawa Barat Siap Tangani Kasus Jual Beli Proyek Jalan










Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan siap untuk menangani kasus dugaan jual beli proyek jalan di Kabupaten Bogor yang diduga melibatkan pejabat di Dinas Bina Marga dan Pengairan setempat. Ilustrasi. Sindonews.

ARUSBAWAH.COM-BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan siap untuk menangani kasus dugaan jual beli proyek jalan di Kabupaten Bogor yang diduga melibatkan pejabat di Dinas Bina Marga dan Pengairan setempat. Hal tersebut disampaikan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Jabar AKBP Yayat Popon kepada Sindonews.com.Menurut Yayat, pihaknya siap menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Bogor termasuk adanya dugaan jual beli proyek jalan di Bumi Tegar Beriman tersebut. "Ya tentunya kita sebagai penyidik Tipikor akan senang jika diberi laporan adannya tindak pidana korupsi. Jadi jika ada datanya segera saja disampaikan ke bagian Tipikor Polda Jabar sehingga akan segera kita selidiki, " kata Yayat, Rabu (18/2/2015). Karena, kata perwira menengah Polri ini, pihaknya memang tengah menangani kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Bogor tahun 2014. Terkait kasus tersebut, Yayat mengakui memang telah memeriksa Kadis Bina Marga dan Pengairan E Wadani. Namun saat ditanya sejauh mana mengenai dugaan keterlibatannya penyidik Polri ini enggan berkomentar dengan alasan masih dalam tahap penyelidikan. "Saat ini kami memang tengah menyelidiki kasusnya. Tapi karena masih dalam tahap penyelidikan tentunya tidak bisa kita ungkap ke media massa. Jadi tunggu sajalah hasilnya," timpal Yayat. Sebelumnya sejumlah pihak baik perseorangan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengaku siap melaporkan kasus dugaan korupsi jalan termasuk adanya dugaan jual beli proyek di Kabupaten Bogor ke Polda Jabar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu di Kabupaten Bogor beredar rumor jika beberapa proyek jalan bernilai diatas Rp1 miliar yang didanai oleh APBN dan APBD Jawa Barat telah diplot ke sejumlah pihak.Ketua Gapensi Kabupaten Bogor H Enday Dasuki yang dihubungi lewat ponselnya mengaku kaget mengenai adanya rumor tersebut. "Wah saya baru tahu dari wartawan kalau ada info tersebut. Saya rasa tidaklah kalau proyeknya telah diplot atau dibagi-bagi ke pihak tertentu, " kata H Enday.Dia juga meminta kepada Pemkab Bogor dan dinas terkait agar segera melakukan tender pelelangan proyek. "Kalau bisa pelelangan tidak dilakukan pada pertengahan tahun karena berimbas pada pengerjaan dan kualitas jalan yang akan dikerjakan, " tandas H Enday. Sementara itu Kadis Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor E Wardani tidak berhasil dihubungi karena ponselnya tidak aktif.
Read more >>
, =>

HAMIL BUAH PERKOSAAN


ARUSBAWAH - CIREBON– Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah mungkin peribahasa yang tepat bagi siswi sebuah SMA di Kabupaten Cirebon. Setelah digagahi dan hamil 3 bulan, pelaku malah tak mau bertanggungjawab. Bahkan, dia diancam dibunuh oleh pelaku. Ancamannya tidak main main, pakai senjata api. Korban warga Kecamatan Pangenan itu didampingi kedua orang tuanya sudah melaporkan kejadian ini ke Unit PPA Satreskrim Polres Cirebon, Rabu (18/2).korban mengaku berkenalan dengan pelaku yang berinisial AS (30) yang masih satu desa dengannya sekitar setahun lalu. Dari perkenalan itu, mereka terlibat percintaan dan akhirnya berpacaran. Pertengahan bulan Novem­ber 2014, tragedi pahit dialami korban. Saat ia pulang sekolah, diajak pelaku bertamu ke rumah temannya di salah satu desa di Kecamatan Pangenan. Rupanya di rumah itulah korban dicecoki minuman keras dan digagahi. Saat itu korban dijanjikan akan dinikahi. Tiga hari kemudian, korban pun kembali dicabuli di tempat yang sama. Sedangkan hubungan badan ketiga dan keempat kalinya dilakukan pada bulan Desember 2014 di rumah teman pelaku yang lainnya. Bunga pun mengaku baru mengetahui kalau pelaku sudah beristri ketika beberapa minggu setelah peristiwa itu terjadi. “Saat itu saya berontak tapi tak kuasa, ia berjanji akan menikahi saya. Saya saat itu juga gak tahu kalau ia sudah punya istri,” tutur korban. Selama berhubungan badan, korban mengaku sering diancam oleh pelaku dengan senjata api jenis pistol yang dalam pengakuan pelaku senjata itu didapatkan ketika berada di penjara. Berdasarkan catatan kepolisian, AS pernah dijatuhi hukuman beberapa bulan pada tahun 2014 silam karena terlibat kasus penganiayaan. “Tiap kali dengan saya, ia selalu membawa pistol dan menakut-nakuti saya sehingga saya tidak dapat berbuat apa-apa,” tambahnya. Kini, korban akhirnya hamil 3 bulan dan terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya. IM (44), ayah korban, meminta pertanggungjawaban, namun, pelaku mengelak dan tidak mau bertanggungjawab dengan alasan sedang memikirkan istrinya yang kini tengah hamil. “Katanya dia sedang memikirkan istrinya yang juga dalam keadaan hamil,” cerita IM. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu ke polisi. Kuasa hukum korban, Qorib Magelung Sakti SH, meminta polisi segera menangkap pelaku dan juga memproses legalitas kepemilikan senjata api. “Kami menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain kasus pencabulan yang dilakukannya, kami juga berharap agar aparat kepolisian menyelidiki legalitas kepemilikan senjata api yang kerap kali dibawa pelaku,” kata Qorib.
Read more >>

Sabtu, 24 Januari 2015

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Menyulitkan



Pihak yang keberatan atas eksekusi hak tanggungan diperbolehkan melakukan perlawanan.

Krisis ekonomi diyakini berdampak pada kredit perbankan. Salah satu yang mungkin terjadi adalah kredit macet. Semakin buruk kondisi perekonomian, semakin besar kemungkinan kredit perbankan mengalami kemacetan. Dampaknya malah bisa lebih luas, yaitu penurunan nilai aset yang dijaminkan debitur. Oleh karena itu, proses penyitaan terhadap aset tidaklah gampang.

Mahkamah Agung sendiri sudah berusaha mencoba mencari solusi atas masalah-masalah perbankan. Salah satunya melalui Surat Edaran (SEMA) No. 7 Tahun 2008 tentang Sita atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank di Bank Indonesia.

Namun, menurut Laksanto Utomo, ada persoalan lain yang timbul, yaitu eksekusi aset-aset debitur yang dibebani hak tanggungan. Peneliti Lembaga Pengkajian Studi Hukum (LPSH-HILC) yang juga dosen Hukum Agraria dan Real Estate Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta ini menilai kalangan perbankan akan kesulitan menghadapi prosedur eksekusi. Eksekusinya tidak mudah, kata Laksanto.


Salah satunya datang dari sikap pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA). Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan negeri setempat. Putusan MA No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 akhirnya malah membuat rancu pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi dengan eksekusi berdasarkan grosse. Dalam putusan ini MA menyatakan berdasarkan pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Menurut Laksanto, putusan ini merancukan makna penjualan berdasarkan parate eksekusi sesuai pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata dengan penjualan atas dasar grosse akre hipotik. Jika menjual berdasarkan parate eksekusi juga harus berdasarkan persetujuan ketua pengadilan negeri, lantas apa bedanya dengan grosse akte? Inilah pertanyaan yang membuat ketidakpastian hukum, ujarnya.

Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama coba dijawab. Laksanto mencontohkan seminar yang dilaksanakan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro tahun 1990 silam. Terungkap bahwa salah satu yang menyebabkan grosse akte tidak bisa dilaksanakan langsung adalah surat MA No. 147 tanggal 1 April 1986, dan penjelasan tahun sebelumnya. MA menyatakan bahwa sebelum mengeksekusi, haruslah dipastikan terlebih dahulu jumlah utang debitur.

Pemerintah menjawab pertanyaan dan kerisauan kalangan perbankan melalui pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan wet ini, jika debitur wanprestasi, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului kreditur lain.

Jadi, melaksanakan eksekusi hak tanggungan bisa batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat. Pertama, penjualan objek hak tanggungan bisa dilakukan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Kedua, penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan oleh pemberi atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pemberitahuan juga harus ditambahkan pengumuman minimal di dua media massa. Ketiga, tidak ada pihak yang keberatan.

Persoalannya, kata Laksanto, debitur tak selamanya menerima begitu saja eksekusi. Debitur melakukan perlawanan. Jika perlawanan ini diterima, kata dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid itu, pengadilan akan memprosesnya sebagai perkara biasa. Hal ini akan menyita waktu, tenaga dan biaya bagi perbankan. Kalau UU Hak Tanggungan tetap tak menjawab kerisauan kalangan perbankan, Laksanto mengusulkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, untuk mendapatkan solusi terbaik, Pusat Studi Hukum FH Usahid dan Lembaga Pengkajian Studi Hukum berencana mengundang para pemangku kepentingan pada 20 Januari mendatang dalam seminar bertema Quo Vadis Eksekusi Hak Tanggungan?
Read more >>
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah