. Arus Bawah

Rabu, 24 Agustus 2016

FISUM AKAN WUJUDKAN MAJALENGKA BERSIH


ARUSBAWAH. “Membangun Majalengka Bersih” sebuah tekad yang mendorong sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Majalengka bersatu dalam menyamakan visi untuk mewujudkan kota angin ini bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebanyak 11 LSM di Majalengka akhirnya sepakat membentuk Forum Silaturahim Untuk Majalengka (FISUM), guna mewujudkan Kabupaten Majalengka yang bersih. Serta mempunyai kepedulian terhadap problem kemasyarakatan dan kebangsaan dan upaya-upaya mengatasi berbagai persoalannya baik pada level administrasi maupun praktis. Kesebelas LSM tersebut diantaranya: Mabi (Misi Arusbawah Indonesia) yang dipimpin oleh Tatang Sofyan Iskandar, FKBR (Forum Komando Bela Rakyat) dipimpin Ahmad LS, LAKI (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) dipimpin Deni Perdiana, LIPA (Lembaga Independen Pemantau Anggaran) dipimpin Agus R, Penjara Indonesia (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia) dipimpin Agung Trihandono, BASMI (Barisan Muslim Indonesia) dipimpin E. Budiman, GEMPUR (Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan) dipimpin Irin Damiri, FKMPB (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bangsa) dipimpin, M. Gito Mandela, FPI (Front Pembela Islam) dipimpin, M. Yusup Komarudin, S.Pdi, LIMA (Lembaga Indonesia Maju) dipimpin Ade Barzhi, SE, M.Si, LPM RI (Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia) dipimpin, Dedi Supriadi. Ketua  FISUM, Ade Barzhi didampingi Sekjen Tatang Sofyan Iskandar ,mengatakan Forum ini didirikan sebagai renspons atas menguatnya tuntutan terhadap sistematika pemerintahan yang berkualitas dan berbudaya, dan terwujudnya masyarakat yang berperadaban. Selain itu persoalan lainya adalah masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, birokrasi yang masih lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi problem yang harus dipecahkan segera dipecahkan bangsa ini. “Kami akan mendorong pemerintah daerah melakukan pembaruan pelayanan terpadu (Integrated service) dan keadilan (Integrated justice) yakni berupa pembaruan pelayanan meliputi: memberantas korupsi, membangun aparat yang bersih, mendukung dunia usaha yang akuntabel, dan menciptakan otonomi daerah menuju otonomi rakyat. Selain itu juga menciptakan keadilan terpadu meliputi: menegakan hukum untuk menjamin keadilan bagi rakyat dan memantapkan sektor keamanan dan pertahanan,” katanya. Lebih lanjut kata Budhiman, Fisum juga akan lebih fokus terhadap bidang politik, hukum dan HAM. Yakni dengan melakukan monitoring, mengkritisi dan mengontrol program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, DPRD serta aparat penegak hukum dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mencerdaskan masyarakat. “Ini penting agar pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di Majalengka ini lebih terarah, efektif, efesien transparan dan akuntabel,” katanya. Selain itu juga, kata Budhiman Fisum juga menampung segala aspirasi masyarakat dan memberi masukan data dan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD dalam upaya menciptakan Good Goverment dan Clean Goverment. Selain itu meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM kepada masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum. “Fisum akan fokus pada tiga persoalan diantaranya : demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, menciptakan wawasan dan prilaku sosial masyarakat dalam hubunganya dengan pembangunan ekonomi, sosial politik dan pendidikan, dan melaksanakan program percepatan majalengka bersih untuk membangun Majalengka bersih,” paparnya.
Read more >>

Sabtu, 09 April 2016

DUA ANGGOTA POLSEK CIKIJING DITANGKAP KARENA NYABU



ARUSBAWAH-MAJALENGKA - Dua oknum anggota Polsek Cikijing ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu."Ya betul, ada penangkapan dua oknum anggota kepolisian. Atas perbuatan tersangka bakal dikenai Pasal 112 ayat 1 UU RI junto 127 ayat a tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara," kata Kasat Narkoba Polres Majalengka, AKP Darli, Rabu (29/3).Menurut Darli, selain dua oknum petugas kepolisiaan, aparat juga mengamankan salah seorang warga Cikijing Endang alias Gober (40), warga Blok Mayasari RT 01/RW 04 Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.Dikatakan, kedua anggota kepolisian yang ditangkap itu Aiptu ER (42), dengan NRP 74100050, yang bersangkutan ditangkap di rumahnya di Desa Sukasari Kecamatan Cikijing. Sedangkan Brigadir Rom (31), NRP 85110299 bertugas di SPK Polsek Cikijing. "Kami pertama kali menangkap Endang alias Gober, lalu kami melakukan pengembangan dan dari keterangan Endang bahwa dirinya memakai Sabu bersama dua anggota kepolisian," katanya.Setelah dilakukan tes urine terhadap ketiga tersangka mereka positif mengonsumsi narkoba. "Mereka akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.Masih dikatakan Darli, dari tangan ketiga tersangka diamankan barang bukti berupa 5 paket sabu sisa pakai seberat 1,30 gram, uang sebesar Rp 4,4 juta, 1 buah bong dan cangklong yang digunakan sebagai alat hisap sabu. Kemudian, 8 buah plastik bening kosong bekas bungkus sabu, serta 1 buah buku tabungan BRI serta 2 buah telefon seluler merk Advan dan Samsung. Razia tersebut, lanjut dia, merupakan operasi khusus atau operasi bersinar lodaya 201 yang dilakukan aparat kepolisiaan.Darli menambahkan, dari hasil penyidikan sementara sabu yang mereka gunakan berasal dari seseorang asal Jakarta yang kini masih dalam pengejaran. Hanya belum diketahui secara pasti apakah ketiganya selain pemakai juga pengedar atau bukan, saat ini penyidik masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut. "Ketiganya sudah diamankan dan terus dilakukan pemeriksaan," pungkasnya.
Read more >>

Jumat, 29 Januari 2016

Arus Bawah

Arus Bawah
Setiap kekuasaan itu cenderung menumpas dirinya sendiri. Rakyat itu sendiri tak bergantung kepada kekuasaan. Hanya kekuasaan yang sangat bergantung kepada rakyat. Seperti kesementaraan bergantung kepada keabadian. (Hal. 111)






Arus Bawah pertama kali terbit dalam wujud buku dengan judul “Gerakan Punakawan atawa Arus Bawah” pada tahun 1994. Dengan mengalami sedikit perubahan (entah penyesuaian) judul, buku ini hadir kembali setelah dua dasawarsa. ‘Arus Bawah’ mengangkat persoalan kebangsaan yang masih erat kaitannya dengan Bangsa Indonesia. Penulis sepertinya sengaja menyisipkan para punakawan sebagai tokoh utama dalam cerita.

Pembaca barangkali sudah tidak asing lagi dengan punakawan yang diwakili Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar dikisahkan sebagai penjaga keseimbangan , Gareng adalah rakyat biasa yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, ia adalah filsuf desa. Petruk merepresentasikan dirinya sebagai pengamat, ia tidak terlalu serius dalam menanggapi ocehan Gareng, namun ia juga tak kalah kritis dibanding kakaknya itu. Bagong, sebagai representasi Semar yang lahir dari bayangan Semar menjadi kebalikan dari Sang Ismaya Badranaya.

Kehadiran punakawan dalam pementasan pewayangan seringkali diawali oleh ‘goro-goro’ yaitu keteika cerita dalam konflik telah mencapai klimaksnya. Novel karya Emha Ainun Nadjib ini mengisahkan tentang hilangnya Kiai Semar ditengah-tengah masyarakat Karang Kedempel. Karang Kedempel mengalami dekadensi dan kekacauan dalam segala bidang akibat penguasa yang terlalu lama berkuasa. Struktur masyarakat Karang Kedempel tidak lagi menjunjung demokrasi sebagai pengejawantahan lima azas Karang Kedempel.

Menghilangnya Kiai Semar ini mendatangkan sekian ribu teka-teki bagi warga desa Karang Kedempel. Banyak tafsir atas kejadian ini. Terutama dari Gareng, yang tak henti-hentinya meyakinkan Petruk, Bagong, dan warga desa untuk ikut mencari Kiai Semar. Padahal, sebenarnya Kiai Semar tidak benar-benar menghilang. Semar selalu jadi bagian warga desa.

Kiai Semar selalu hadir sebagai penyeimbang. Bahwa ke-punakawan-an adalah tugas menemani dan menggembalakan kaum penguasa menuju sesuatu yang benar. Ke-punakawan-an, dengan demikian, berarti semacam kontrol sosial, bukan loyalitas buta, bukan sikap membiarkan ketidakbenaran, apapun akibatnya. Kiai Semar agaknya memberi kesempatan warga desa Karang Kedempel untuk mengintrospeksi diri mereka sendiri atas segenap kejadian yang mereka alami. Lebih jauh, Kiai Semar mengajak warga desa untuk berkuasa atas nasib mereka sendiri.

Tidak banyak buku di tahun 90-an yang menampilkan dirinya sebagai kritik bagi pemerintah. Terlebih dengan segala batasan yang diterapkan Orde Baru pada waktu itu. Emha Ainun Nadjib menemukan cara yang apik untuk mengkritisi keadaan bangsa dan tata pemerintahannya. Dominasi pakem Mahabarata yang kental menjadi bahan bakar yang tepat bagi Emha untuk mengadaptasi realitas dalam bentuk kisah pewayangan. Hal ini menjadi pintu masuk yang tepat karena analogi budaya yang dilakukan Emha mampu menyentuh segala lapisan masyarakat.

Buku ini seakan menggambarkan keadaan Indonesia kontemporer. Bahwa keadaan dalam sebuah cerita fiksi menjadi sebuah representasi realitas yang benar-benar berlangsung. Relevansinya dengan kondisi Indonesia kekinian adalah alasan yang tepat untuk terbitnya kembali buku ini. Dengan demikian, kita disadarkan kembali untuk senantiasa berkaca dan berkontemplasi atas segenap kejadian yang menimpa bangsa ini. Demi menjadi manusia yang seutuhnya.

Judul : Arus Bawah
Penulis : Emha Ainun Nadjib
Penerbit : Penerbit Bentang
Tebal : 240 Hal.
Tahun : 2014
Genre : Novel

Dharmawangsa, 8 Maret 2015.
Read more >>

BELAJAR HUKUM YUK



Berkecimpung didunia praktik hukum saya merasa kurang terus soal materi hukum dan berhukum yang baik serta benar. Perasaan inipun kemudian selalu menguat ketika menghadapi hal-hal baru cara berhukum yang tidak ditemukan saat kuliah dulu, maupun Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Saya sependapat dengan pandangan bahwa seorang praktisi hukum (baca: advokat) harus mampu mengkontruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya. Bila kita tidak bisa mengimbangi, terutama dari sisi keilmuan, maka pada prinsipnya akan melibas siapa saja yang ‘tuli’ dan ‘buta’. Begitulah kira-kira pesan yang saya tangkap dari bagian pengantar bukunya Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. dan Anton F. Susanto, SH., M.Hum. (lihat Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) Untuk dapat mengkontruksikan, menciptakan dan menafsirkan hukum dalam konteks perkembangannya tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya harus berapa literatur lagi yang dibaca dan mungkin perlu waktu puluhan tahun jam terbang (pengalaman praktik) atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih lebih tinggi lagi. Disinilah pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu perkembangan hukum secara utuh dan mendalam dan itulah proses pemaknaan. Menurut saya mungkin kata kuncinya selain menjadi praktisi hukum jadilah ‘Penstudi Hukum”. Sidarta menggunakan istilah “Partisipan (medespeler) Hukum” untuk menunjukan Penstudi Hukum yang sekaligus juga sebagai pengemban hukum (pengemban hukum menurutnya dibedakan menjadi pengemban hukum teoritis dan praktisi). Selain itu ada juga istilah “Pengamat (toeschouwer) Hukum”, yaitu penstudi hukum, tetapi bukan pengemban hukum. (Lihat Shidarta, Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum) Mengacu pada penyebutan istilah tersebut, maka titik tolak belajar hukum saya akan memposisikan sebagai Partisipan Hukum (Praktis) disingkat PHP. Seorang PHP memiliki perbedaan sangat tipis sekali dengan Seorang Pengamat Hukum. PHP akan berkenaan langsung dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat. Bila dihubungkan dengan kerja-kerja mengkonstruksikan, menciptakan, dan menafsirkan hukum, maka PHP harus dapat memiliki kemampuan semuanya. Sedangkan seorang Pengamat hukum hanya dua bidang, yaitu mengkonstruksikan dan menafsirkan hukum sesuai hasil amatannya. Meskipun keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama sebagai penstudi hukum. Sebagai peta belajar hukum bagi seorang PHP setidaknya harus mengetahui bahwa hukum sebagai ilmu setidaknya memiliki struktur keilmuan yang dapat dipelajari. Untuk memudahkan belajar, saya sependapat dengan tingkatan (level) abstraksi mulai dari yang terendah sampai tertinggi yaitu (1) dokmatika hukum (ilmu hukum positif atau ada juga yang menyebutnya ilmu hukum dalam arti sempit), (2) teori hukum, dan (3) filsafat hukum. Gambaran sederhananya, dokmatika hukum dipelajari terutama di jenjang S-1 (Sarjana), Teori hukum dipelajari terutama dijenjang S-2 (Magister), dan Filsafat hukum dipelajari terutama dijenjang S-3 (Doktor). Inilah menurut saya proses pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran dilihat dari sisi jenjang pendidikan di Fakultas Hukum yang bagi PHP harus memahami prosesnya secara utuh, namun tidak berarti mengikuti semua proses itu secara formal. Argumen pembenarnya adalah banyak cara dan media untuk belajar hukum, toh hukum sebagai objek ilmu sangat terbuka ruang untuk dipelajari dari berbagai sudut pandang keilmuan. Sebagai disiplin hukum dengan abstraksi terendah (untuk kepentingan praktis saja), maka belajar dogmatika hukum diarahkan untuk dapat memenuhi kegiatan praktik hukum seperti inventarisasi, kompilasi, interpretasi, konstruksi, sistimatisasi, dan/atau evaluasi terhadap teks otoritatif sumber hukum seperti perundang-undangan. Intinya kegiatan ini adalah untuk menerapkan hukum positif terhadap peristiwa kongkret di masyarakat. Sindiran terhadap PHP golongan ini mungkin pernah dengar istilah hanya corong undang-undang saja. Tingkat lebih tinggi dari dokmatika hukum adalah Teori Hukum. Istilah Teori Hukum ini sering kebolak-balik dengan istilah Teori Ilmu Hukum. (lanjut nanti,,,,hehehe)
Read more >>

Pro Bono Paralegal



Bagi sebagian teman mungkin sangatlah asing dengan istilah Paralegal dan bagi sebagian lagi sudah mengenalnya dengan baik. Pengembangan keparalegalan inilah, yang sudah ataupun sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga donor seperti Bank Dunia , yang bekerjasama dengan NGO lokal di beberapa daerah di Indonesia, melalui programnya yang bernama Revitalization of Legal Aid (RLA).

Paralegal diperkenalkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan variasi yang cukup berbeda bila merujuk pada definisi paralegal yang secara umum sudah dikenal. Mungkin, ini terobosan cara berhukum terkini dari para perancang program tersebut.

Lembaga donor dan NGO lokal itu, memperkenalkan istilah paralegal kepada kelompok masyarakat yang memiliki kendala akses hukum dan keadilan yang cukup berarti, terutama yang disebabkan oleh dua hal:
Lemahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat; dan
Lemahnya kelompok masyarakat tersebut ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang sering kali tidak memihak mereka.

Berangkat dari dua hal tersebut, munculah kelompok dampingan yaitu kelompok tani dan kelompok buruh. Paralegal dipilih dari anggota kelompok dampingan dengan kriteria: (1) sudah terbiasa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat; dan (2) memiliki pengalaman dalam advokasi kasus.

Dengan demikian meskipun menggunakan istilah yang sama yaitu Paralegal, namun pengertiannya menjadi lain dengan apa yang sudah dikenal lebih dulu dalam praktik kantor hukum atau keadvokatan. Untuk itu, bila memang serius untuk mengembangkan keparalegalan pada kelompok dampingan tersebut, menurut saya istilah Paralegalnya ditambah embel-embel “Pro Bono”, sehingga menjadi “Pro Bono Paralegal”. Hal ini untuk membedakan dengan istilah Paralegal yang biasa digunakan oleh kantor hukum yang memang sudah menjadi pekerjaan bahkan sudah menjadi profesi penunjang praktik keadvokatan.

Saya akan coba menguraikan wacana tersebut yang lebih lengkap sebagai berikut:

Istilah dan Pengertian Paralegal (Perbandingan)

Sekali lagi, istilah paralegal merupakan barang impor, yang kata padanannya yaitu “legal assistant”. Saya merujuk pada definisi berikut ini:
Legal assistants, also known as paralegals, are a distinguishable group of persons who assist attorneys in the delivery of legal services. Through formal education, training and experience, legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law which qualify them to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.(klik)


Bila dari definisi tersebut diuraikan dan dibandingkan dengan konsep dan praktik paralegal dalam program RLA, maka saya dapat uraikan sebagai berikut:

1. person who assist attorneys in the delivery of legal services

RLA: secara konseptual menurut saya kebalikannya, Paralegal yang aktif menangani perkara di tingkat masyarakat (legal service), sedangkan advokat sifatnya pasif selama perkara dimaksud belum masuk proses beracara dipengadilan, terkecuali di PHI wakil buruh (pengurus organisasi)/paralegal sudah dapat beracara.
Temuan: dengan konsep seperti itu, kita jangan menutup mata, bahwa dengan lemahnya peran aktif advokat/pendamping dalam penanganan perkara, paralegal dalam praktiknya menjadi semacam pekerjaan tambahan. Ada yang meminta imbalan, bahkan ada yang menjadi malas lagi bertani dan memilih menjadi paralegal kesana kemari aktif menyelesaikan kasus, bahkan sampai jauh diluar desa tempat tinggalnya.


Saran: (1) Advokat/Pendamping harus lebih aktif lagi dalam membantu menangani perkara yang muncul dan meningkatkan supervisi perkara, harus mengetahui dengan jelas apa-apa saja perkara yang sedang ditangani oleh paralegal. (2) paralegal dan advokat harus menjalin komunikasi yang baik dan efektif. (3) Untuk menghilangkan kesan bahwa paralegal bisa jadi pekerjaan tambahan, maka istilah paralegal di tambah embel-embel pro bono,,,jadi bisa “Probono Paralegal”.

Penggunaan kata pro bono tersebut untuk membedakannya dengan definisi impor yang sudah terlanjur diterapkan yaitu ada unsur “legal services” (jasa/pelayanan hukum) yang cenderung mengacu pada unsur imbalan, karena jasa. Sedangkan, bila ditambah embel-embel menjadi “Probono Paralegal”, maka jelas konsepsi dan penekanannya bahwa dia secara sukarela memberikan bantuan hukum kepada kelompok dampingan dan masyarakat sekitarnya tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan.

2. Through formal education, training and experience,

RLA: Seseorang menjadi Probono Paralegal setelah sebelumnya menjalankan pelatihan secara bertahap dengan kurikulum hukum tertentu. Sebelumnya probono paralegal ini dipilih terutama yang telah memiliki pengalaman penanganan kasus.
Temuan: Masih Banyak Probono Paralegal dipilih jauh dari harapan. Padahal kalau mau serius banyak sekali yang berminat. Sebagai ex,Fasko, menurut saya kelemahannya terutama dalam mengkomunikasikan dengan calon Pro Bono Paralegal dan sosialisasi program, khususnya dalam memberikan penjelasan apa itu (probono) Paralegal.


Saran: Ya,,Fasko-nya di tranning ajah dulu yang bener. Buat buku panduan bersama tentang konsepsi yang mendasar dalam program.Kenapa? karena yang akan banyak menjelaskan RLA di lapangan adalah Fasko. Bagaimana Fasko bisa mendapat pemahaman dan menjelaskan kembali RLA secara baik,trainning faskonya ajah belum.

3. legal assistants have knowledge and expertise regarding the legal system and substantive and procedural law

RLA: Untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang memadai praktik Probono Paralegal dikembangkan Kurikulum yang diberikan secara bertahap dalam pelatihan berjenjang selama program. Ada tiga materi yang penting: (1) Pengetahuan Sistem Hukum; (2) Pengetahuan Substansi Hukum;dan (3) Pengetahuan Hukum Acara. Dalam RLA saya liat mulai dikembangkan Pendokumentasian Hukum (ini adalah nilai plus-nya menurut saya).
Temuan: Ada pergantian Pro Bono Paralegal antar waktu. So, pengetahuan hukumnya dapetnya setengah-setengah.


Saran: (1) Pelaksanaan trainningnya bila memungkinkan untuk pelatihan I, II,di lokasi pro bono parelegal saja. Untuk memudahkan aksesibilitas, selama ini banyak calon probono paralegal mundur karena tempat pelatihannya so far,,so good,,,heheh. Jadi PAW (ParalegalAntar Waktu). Ya gimana diatur lah kemudahan aksesibilitasnya. Bahasanya mungkin seperti itu. (2) Tambahan Model Trainning dari kasus kutipan berita surat kabar lokal kemudiian dianalisis dan didiskusikan, dan ambil kesimpulannya. Kaya acara parodi ahli komunikasi politik itu lho,,,berita di koran dianalisa. Menurut saya hal ini merupakan jalan untuk menumbuhkan ketertarikan belajar hukum masyarakat. Fasko/Pendamping harus bisa memberikan analisa hukum yang mudah dimengerti, sederhana, namun lengkap.

4. which qualify them (paralegal) to do work of a legal nature under the supervision of an attorney.
RLA: Desain RLA terlalu membebankan banyak tugas ke Fasko, saya inventarisasi dulu sekitar ada 18 tugas Fasko. Bila konsisten pada konsepsi paralegal yang impor itu, maka peran aktif juga seharusnya muncul dari Advokat. Advokat aktif melaksanakan fungsi supervisi minimal selama program. Klo setelah program selesai gimana ya? heheh,,,maaf kondisi riil-nya adalah mari kita lari sekuat tenaga!
Saran: (1) Tenaga Advokatnya ya tambah, klo tidak ya minta bantuan yang lain; (2) SOP-nya dibuat dan dijalankan, model komunikasinya diperbaiki.

Kedudukan dan Cara Pandang “Pro Bono” Paralegal

Mengenal istilah “Pro Bono” Paralegal, pikiran saya selalu nyangkut dan selalu mengkait-kaitkan dengan Fungsi, Peran dan Kedudukan pengemban hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim). Mengapa? sebab “Pro Bono” Paralegal merupakan seseorang (person) yang ‘diciptakan’ untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat setempat. Artinya, secara konseptual, praktik keparalegalan akan langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan area tugas pengembangan hukum di lapangan terutama Advokat dan Polisi.

Pertanyaannya adalah adakah penjelasan teoritis yang sederhana mengenai relasi ini? sehingga ada penggangan perspektif yang kuat dan kokoh bagi seorang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Dari segi Ilmu sosial (sudut pandang sosiologis dan antropologi) saya pikir sudah dapat jawabannya. Namun dari sudut pandang Ilmu Hukum, saya rasa wacananya belum muncul.

Saya sudah memiliki jawaban sementara (mungkin) seperti ini:
Secara konseptual, kedudukan Polisi dan Jaksa dalam menangani perkara berada pada sisi pemerintah (menjalankan kekuasaan Eksekutif), sehingga posisinya SUBJEKTIF. Sudut pandang yang digunakan juga SUBJEKTIF. Oleh karena itu, dalam menangani perkara, seorang Polisi dan Jaksa istilahnya menggunakan kaca mata kuda. Ada Pasal yang dilanggar (pidana), maka mereka masing-masing diberikan ruang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Mereka tidak akan pernah menyentuh pada kenapa/alasan-alasan pembenar seseorang melakukan TP, yang penting ada pasal yang dilanggar, memiliki bukti permulaan yang cukup,,,Ok jalan. Bahasa klisenya mungkin mereka ditugaskan sebagai penegak hukum (undang-undang), bukan penegak keadilan.
Secara konseptual, kedudukan Hakim dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya adalah OBJEKTIF. Hakim berkedudukan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman dalam negara (Yudikatif). Fungsinya juga termasuk sebagai penyeimbang kekuatan kekuasaan negara (Eksekutif-Legislatif). Sudut pandang yang digunakan adalah OBJEKTIF, hakim akan menilai alat bukti, akan menimbang-nimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan suatu perkara. Inilah,makanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam setiap putusan hakim muncul. Tujuan putusan hakim adalah KEADILAN.
Secara konseptual, kedudukan Advokat dalam menangani perkara adalah SUBJEKTIF. Advokat berkedudukan di pihak masyarakat (klien). Advokat berdasarkan keahliannya akan sekuat tenaga memunculkan hal-hal yang meringankan kliennya. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang dengan Polisi dan Jaksa. Seorang advokat meskipun kedudukannya SUBJEKTIF, namun sudut pandang dalam menangani perkara seyogyanya OBJEKTIF. Advokat yang baik, akan memberikan penjelasan yang se-OBJEKTIF mungkin mengenai posisi klien dalam suatu perkara. Kata advokat senior, inilah yang membedakan advokat dengan klien, advokat meskipun kedudukannya membela Klien, tapi harus memiliki sudut pandang yang objektif dalam menangani perkara, memberikan penjelasan hukum berdasarkan keahliannya seobjektif mungkin kepada klien. Hal ini berbeda dengan klien, yang cenderung bersudut pandang subjektif, yang mungkin akan senantiasa mencari alasan-alasan pembenar dari perbuatannya. So,,seorang advokat akan melakukan fungsi kontrol sosial, kontrol terhadap sistem hukum, dan kontrol terhadap penegakan hukum.

Dengan bertitik tolak pada konsepsi tersebut, lalu bagaimanakah kedudukan dan cara pandang “Pro Bono Paralegal” dalam membantu menyelesaikan kasus hukum di masyarakat yang perlu dibangun dengan kokoh? Hal inilah yang sampai dengan saat ini saya belum dapatkan dalam Pelatihan “Probono” Paralegal. Padahal menurut saya inilah paradigma penggeraknya bagi seseorang menjalankan aktifitas probono paralegal. Bila hal ini kurang dipahami, maka yang terjadi adalah “kebingungan”, “obscure”, dkk, he.

Contoh: Ada “Pro Bono Paralegal” dilapangan yang menghadapi masalah seperti ini, dia melakukan sosialisasi ada paralegal di Desa A ke Polsek. Kemudian Polsek menyambut positif adanya Paralegal tersebut, dan mengajaknya merangkap sebagai Polmas (Polisi Masyarakat), sebab kebetulan di Institusi kepolisian ada juga dikembangkan yang mirip-mirip seperti itu.

Kemudian, Pro Bono Paralegal bertanya kepada saya, boleh tidak Paralegal merangkap sebagai kader Polmas? Pertanyaan ini setidaknya muncul 2 kali: pertama, di Posko Dipasena Lampung, dulu (RLA I), dan di Posko Cisewu Garut (RLA II). Agak ribet juga menjelaskannya, tapi saya jawab dengan titik tolak konsepsi kedudukan dan cara pandang pengemban hukum dalam menangani perkara di atas. Sehingga jawaban singkatnya adalah “Probono” Paralegal tidak boleh merangkap sebagai POLMAS. Harus pilih salah satu. Mengapa?

Secara konsep tidak nyambung. POLMAS diadakan oleh Institusi Kepolisian untuk membantu, setidak-tidaknya meringankan tugas-tugas kepolisian di masyarakat. Seorang POLMAS dilapangan berkordinasi dengan Polisi,yang nota bene secara konseptual berkedudukan di pihak eksekutif (pemerintah), dan memiliki sudut pandang yang Subjektif dalam menangani perkara. Sedangkan seorang “Pro Bono Paralegal” kedudukannya di pihak masyarakat dalam menangani perkara, dia akan menjalankan fungsi sosial kontrol bersama-sama masyarakat, melakukan kontrol terhadap penegakan hukum di tingkat lokal.

Begitupun dengan sudut pandang (paradigma) dalam membantu menyelesaikan masalah hukum juga akan berbeda. Seorang “Pro Bono Paralegal” harus memiliki sudut pandang yang OBJEKTIF dalam membantu menangani masalah hukum (mirip praktik keadvokatan). Objektif dalam pengertian mampu memberikan informasi dan analisa hukum sederhana, namun tepat. Mengapa? sederhana saja, seorang “Pro Bono Paralegal” diproyeksikan sebagai kader hukum masyarakat ke depan. “Pro Bono Paralegal” lah yang diharapkan menjadi sarana bertanya dan informasi awal bila ada masalah hukum di masyarakatnya. So,, keberadaan “Pro Bon Paralegal” bukan untuk memberikan informasi dan analisa hukum yang menyesatkan masyarakat. Untuk itu, sudut pandang Objektifitas harus dimunculkan dalam menginformasikan, menganalisa, dan membantu menyelesaikan masalah hukum setempat.

Menurut saya itulah jawaban saya terhadap pertanyaan teman-teman “Pro Bono Paralegal” tersebut. Mungkin bisa dikembangkan bila ada pertanyaan serupa seperti itu lagi.

Mudah-mudahan sharingannya bermanfaat. Hatur Nuhun,,,

Salam “Pro Bono Paralegal”
Read more >>
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah