. Arus Bawah: Penculikan Aktivis 98 Fakta Pelanggaran HAM Berat

Rabu, 11 Juni 2014

Penculikan Aktivis 98 Fakta Pelanggaran HAM Berat













“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Mayjen TNI Purn Syamsoedin, mantan anggota Komnas HAM, dalam diskusi bertajuk "Penculikan Aktivis: Fakta atau Fitnah?", di Jakarta, Minggu (8/6).Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
  Komisi Nasional Hak Asasi Manusa (Komnas HAM) menyatakan, penculikan dan penghilangan pakasa para aktivis pro demokrasi tahun 1998 merupakan sebuah fakta pelanggaran HAM berat. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah segera menyelesaikannya di Pengadilan HAM.“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Mayjen TNI Purn Syamsoedin, mantan anggota Komnas HAM, dalam diskusi bertajuk "Penculikan Aktivis: Fakta atau Fitnah?", di Jakarta, Minggu (8/6).Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Mayjen TNI Purn Syamsoedin, mantan anggota Komnas HAM, dalam diskusi bertajuk "Penculikan Aktivis: Fakta atau Fitnah?", di Jakarta, Minggu (8/6).Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Mayjen TNI Purn Syamsoedin, mantan anggota Komnas HAM, dalam diskusi bertajuk "Penculikan Aktivis: Fakta atau Fitnah?", di Jakarta, Minggu (8/6).Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Mayjen TNI Purn Syamsoedin, mantan anggota Komnas HAM, dalam diskusi bertajuk "Penculikan Aktivis: Fakta atau Fitnah?", di Jakarta, Minggu (8/6).Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
Mirisnya, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut, hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga kian mengoyak rasa keadilan keluarga korban yang belum mengetahui nasib para orang tercintanya.Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
Syamsoedin mengatakan, Komnas HAM telah memperbaiki laporan hasil penyelidikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, harusnya ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus jelang masa reformasi, termasuk 13 aktivis yang belum diketahui kabarnya, menjadi salah satu bagian penyelidikan Komnas HAM dan kasus tersebut diduga melibatkan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini turut bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.Menurut Syamsoedin, prosses penyelidikan Komnas HAM berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI kala itu. Meski DKP tidak menyatakan ada pelanggaran HAM berat, namun berdasarkan surat putusan yang bocor ke media, Prabowo dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.“Putusan DKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak, dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” tandasnya.Sementara Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengatakan, keluarga korban mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaraan HAM berat atas penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan orde baru tersebut.Desakan itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, karena keluarga korban merindukan keadilan agar tidak ada lagi impunitas terhadap para pelanggar hukum di negeri ini untuk membuktikan semua sama di hadapan hukum.“Bagi keluarga korban adalah untuk mengetahui apakah mereka (para korban) masih hidup atau sudah meninggal,” ujarnya.Adapun ke-13 aktivis pro demokrasi yang belum diketahui nasib dan keberadaannya pasca diculik, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Widji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah