. Arus Bawah: Maret 2011

Kamis, 31 Maret 2011

Banjir Bandang Cihaurbeuti Korban Tewas Menjadi Tiga Orang

Kamis, 31/03/2011
CIAMIS,  Korban tewas bencana banjir bandang di Cihaurbeuti Ciamis bertambah menjadi tiga orang. Korban terkahir adalah Ny. Anih (53) warga Dusun Ciawitali. Korban meninggal di pengungsian yang terletak tidak jauh dari Posko Bencana Ciahurbeuti, Kamis (31/3) pukul 8.00 WIB.

''Sejak di pengungsian kondisi kesehatannya terus menurun. Mungkin almarhum mengalami shock karena terus kepikiran rumah yang rusak, sawahnya yang hancur. Dengan demikian jumlah korban jiwa menjadi tiga orang, sebelumnya Ikin dan Raihan,'' tutur Camat Cihaurbeuti Sahlan di dampingi Kepala Desa Padamulya, Haerudin, Kamis (31/2).

Data di Posko Bencana alam di Kecamatan Ciahurbeuti, tercatat jumlah pengungsi sebanyak 2.724 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak apabila dibandingkan sehari sebelumnya hanya 1.347 jiwa. Penambahan tersebut berasal dari pengungsi yang sebelumnya tinggal di rumah penduduk atau kerabat, pindah ke lokasi pengungsian yang telah ditentukan. Dari enam pos pengungsian, terbanyak di Dusun Ciawitali (1.204 jiwa). Kemudian Dusun Sadakaler (587), Dusun Sadakidul (343), Dusun Depok (379), Dusun Bojong (189) dan Dusun Cigorowong (22).

Rumah rusak berat sebanyak 50 unit, tujuh rusak sedang dan 138 rusak ringan. Banjir bandang juga menyebabkan hancurnya 50 hektar sawah yang sebagian besar siap panen. Sembilan hentar kolam ikan juga hancur tidak berbekas, serta sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, tiga jembatan, irigasi dan lainnya. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 6,9 miliar.

Ratusan relawan bersama masyarakat juga terus membersihkan lumpur yang masuk perumahan, serta menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan. Pos kesehatan juga ramai dikunjungi pengungsi yang mengeluh sakit. Misalnya posko kesehatan di SMP ASB Miftahul Ulum, banyak pengungsi yang mengeluh sakit kepala, dan diare.

Relawan kesehatan di posko tersebut dr. Jane mengungkapkan, setiap hari ada pengungsi yang memeriksakan kesehatannya. Umumnya pengungsi mengeluh kepala pusing, diare, flu dan demam. ''Kebanyakan pusing, karena tekanan darahnya tinggi. Mungkin karena banyak fikiran, capai sehingga tensinya tinggi. Selain itu juga diare,' ungkapnya.
Read more >>

Jenazah Tia Tiba di Rumah

Kamis, 31 March 2011
MAJALENGKA– Setelah menunggu sekitar dua bulan, jenazah Tia Mutiani, 23, TKI yang meninggal di Qatar, kembali ke pangkuan keluarga di Blok Jatiraga RT 04/02, Desa/Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (30/3) lalu.


Kedatangan jenazah dengan menggunakan ambulans tersebut, disambutdengansuasana haru dari keluarga dan tetangga mengiringi peti jenazah menuju rumah duka. Bahkan ayah almarhumah, Momon Casmadi, harus dipapah warga setempat ketika turun dari ambulans.

Kendati jenazah almarhumahbarutiba, pihakkeluarga sudah menggelar tahlilan sejak keluarga mendengar kabar Tia meninggal Februari lalu.“Pihak keluarga sudah menggelar tahlilan sejak pertama kali mendengar kabar Tia meninggal. Dan sampai saat ini,tahlilan terus berlangsung,”kata Kepala Desa Kadipaten Ade Arnayo. Menurut Ade, almarhumah adalah sosok yang dikenal ramah sehingga tidak aneh berita kematian almarhumah mengundang simpati dari tetangganya. Almarhumah Tia yang berangkat menjadi TKI pada Oktober 2010 lalu meninggalkan seorang anak laki-laki,Diandra Fahreiz Akbar, yang masih balita.“ Diandra anak tunggal almarhumah.

Dia masih berusia dua tahun,” kata nenek almarhumah, Hj Maryam, yang mengasuh anak almarhumah, di rumah duka kepada arusbawah. Kematian Tia menuai kecurigaan pihak keluarga.Kendati informasi yang diperoleh keluarga menyebutkan Tia meninggal karena menderita sakit tenggorokan dan mag, pihak keluarga menyangsikan hal tersebut. “Sebelum berangkat menjadi TKI, Tia tidak pernah mengeluh menderita mag ataupun tenggorokan. Kami antara percaya dantidakpercaya,”kataibu Tia,Dedeh Sumaryati,kemarin. Dia menjelaskan, sebelum mendapat informasi meninggalnya Tia pada 3 Februari lalu, satu hari sebelumnya dia mendapatkan telepon dari almarhumah. Saat menelepon, jelas Dedeh,Tia mengaku majikannya galak.

Kendati demikian,menurut Dedeh,pihaknya belum berminat untuk melakukan tuntutan penyelidikan terkait penyebab kematian Tia.“Kami akan menuntut hak-haknya saja, gaji, asuransi, dan hak-hak almarhumah lain,”papar Dedeh. Sementara itu,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Majalengka Wawan Gunawan menjelaskan, dalam jangka waktu dekat pihaknya akan mengurus hak-hak almarhumah.












Read more >>
, =>

Pemerintah Harus Kaji Ulang Draf RUU Tipikor

Kamis, 31 March 2011
JAKARTA– Pemerintah diminta mengkaji kembali draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor (RUU Tipikor) versi pemerintah yang dinilai lemah dan kompromistis pada pelaku tindak pidana korupsi.


Jika RUU ini tetap disahkan, menghilangkan aspek extraordinarydalam penanganan korupsi. “Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi di negeri ini ditegakan. Jangan sampai poin-poin penting dalam RUU itu dihilangkan karena akan menjadi ancaman serius pemberantasan korupsi,” kata Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto

Menurut Hasril, sembilan poin yang dipersoalkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat antikorupsi dipandang penting.Alasannya, poin-poin dalam draf versi pemerintah itu justru menghilangkan aspek extraordinary dalam penanganan korupsi. Jika itu diteruskan, akan menjadi ancaman dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia berharap,dalam draf revisi undang-undang terhadap UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus jelas dan tegas memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

“Dalam RUU Tipikor harus jelas unsur kriminalnya,juga soal pengembalian uang yang diambil koruptor,”kata dia. Dosen hukum di Universitas Indonesia (UI) ini berharap agar pemerintah bisa mengkaji kembali sembilan poin yang dipersoalkan sejumlah pihak. Di antaranya terkait pasal yang menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur di Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999.Juga menghilangnya pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan M Jasin menyayangkan pemerintah yang tidak melibatkan institusinya dalam pembahasan draf RUU Tipikor. Padahal, lanjut Jasin, lembaga tempatnya bekerja perlu dilibatkan untuk memberikan masukan dalam pembahasan sebagai pelaksana undangundang.
Read more >>

Rabu, 30 Maret 2011

Polres Majalengka Amankan Tas Mancurigakan

Kepolisian Resor (Polres) Majalengka mengamankan sebuah tas dari pinggir jalan dekat kampus Universitas Majalengka (Unma), Selasa (22/3/2011) pagi. Tas berwarna hitam itu tergeletak begitu saja hingga mengundang kecurigaan salah seorang warga.

"Memang iya, kami mengamankan sebuah tas dari pinggir jalan di dekat kampus Unma. Tadi itu ada warga yang menginformasikan melalui call center jika dirinya melihat tas tergeletak di pinggir jalan," ujar Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Luhut Sitohang saat ditemui di Mapolres Majalengka, beberapa saat lalu.

Atas informasi itu, kata Luhut, jajaran Polres Majalengka langsung mendatangi lokasi dimaksud. Petugas yang terdiri dari tim identifikasi pun langsung memeriksa tas tersebut.

Namun setelah diperiksa, tas jinjing berwarna hitam itu tak ada isinya alias kosong. "Memang kosong, tak ada isinya," kata Luhut. Akhirnya tas tersebut dibawa ke Mapolres Majalengka untuk diamankan.
Read more >>

Senin, 28 Maret 2011

Selly Sang Penipu Cantik Ditangkap di Bali


Selly penipu ulung yang tahun lalu berhasil memperdayai ratusan korban, akhirnya berhasil tertangkap oleh kepolisian.

Perjalanan wanita penipu berparas cantik itu berakhir di Bali setelah ia dicokok Kepolisian Sektor Denpasar. Selly Yustiawati alias Rasellya Rahman Taher (26) Sabtu 26 Maret 2011, dibekuk ketika ia menginap di sebuah hotel bersama pacarnya, di kawasan Seminyak Kuta.

Selama ini, Selly menjadi buronan Polda Metro Jaya dan Polresta Bogor dalam kasus penipuan dengan modus mengaku sebagai wartawan Kompas. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor sebelumnya telah resmi menetapkan Selly dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 4 Maret 2010.

Biasanya Selly menipu orang dengan berpura-pura meminjam uang untuk modal usaha. Setelah berhasil mendapatkan uang dari sang korban, biasanya Selly melarikan diri dan tak pernah mengembalikannya.

Korban-korban yang terkena tipu daya Selly berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Jogjakarta. Tak heran bila di situs jejaring sosial Facebook Selly disebut sebagai penipu ulung oleh berbagai korbannya .

Beberapa korban Selly yang melaporkannya ke polisi, yakni Ragil Yuliana (29), asal Jogja, Febriyarto Bhakti Buwono (27) Jakarta Selatan, Christina Krissetyawati (26) asal Jogja. Kerugian yang mereka derita bervariasi, yakni antara Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Leo Pasaribu mengatakan bahwa penangkapan Selly dilakukan atas koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bogor yang mendapatkan laporan bahwa Selly pergi ke Bali.

"Yang bersangkutan ditangkap pada Sabtu di Hotel Amaris, Jalan Padma Utara, Kuta Badung sekitar pukul 19.30 wita," kata Leo, Minggu 27 Maret 2011. Di hotel tersebut Selly tengah berlibur bersama pacaranya yang berinisial BM (30).

Dari pengakuannya, Selly datang di Bali pada Kamis 24 Maret 2011 untuk berlibur sekaligus bersembunyi dari orang tua pacarnya, yang tidak menyetujui hubungan keduanya.

"Setelah kita pastikan cirri-cirinya dengan surat DPO yang kita terima, ternyata benar dia dan langsung kita tangkap," Leo menjelaskan. Namun, karena tidak terkait dengan kasus Selly, pacar Selly dilepas Sabtu malam. Sementara Selly, rencananya akan dibawa ke Polresta Bogor Senin pagi 28 Maret 2011.

Read more >>

Jumat, 25 Maret 2011

SEJARAH MAJALENGKA

JAMAN HINDU
1. Kerajaan Hindu di Talaga
a. Pemerintahan Batara Gunung Picung
Kerajaan Hindu di Talaga berdiri pada abad XIII Masehi, Raja tersebut masih keturunan Ratu Galuh bertahta di Ciamis, beliau adalah putera V, juga ada hubungan darah dengan raja-raja di Pajajaran atau dikenal dengan Raja Siliwangi. Daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantarujeg, Lemahsugih, Maja dan sebagian Selatan Majalengka.
Pemerintahan Batara Gunung Picung sangat baik, agama yang dipeluk rakyat kerajaan ini adalah agama Hindu.
Pada masa pemerintahaannya pembangunan prasarana jalan perekonomian telah dibuat sepanjang lebih 25 Km tepatnya Talaga – Salawangi di daerah Cakrabuana.
Bidang Pembangunan lainnya, perbaikan pengairan di Cigowong yang meliputi saluran-saluran pengairan semuanya di daerah Cikijing.
Tampuk pemerintahan Batara Gunung Picung berlangsung 2 windu.
Raja berputera 6 orang yaitu :
- Sunan Cungkilak
- Sunan Benda
- Sunan Gombang
- Ratu Panggongsong Ramahiyang
- Prabu Darma Suci
- Ratu Mayang Karuna
Akhir pemerintahannya kemudian dilanjutkan oleh Prabu Darma Suci.

b. Pemerintahan Prabu Darma Suci
Disebut juga Pandita Perabu Darma Suci. Dalam pemerintahan raja ini Agama Hindu berkembang dengan pesat (abad ke-XIII), nama beliau dikenal di Kerajaan Pajajaran, Jawa Tengah, Jayakarta sampai daerah Sumatera. Dalam seni pantun banyak diceritakan tentang kunjungan tamu-tamu tersebut dari kerajaan tetangga ke Talaga, apakah kunjungan tamu-tamu merupakan hubungan keluarga saja tidak banyak diketahui.
Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain Benda Perunggu, Gong, Harnas atau Baju Besi.
Pada abad XIIX Masehi beliau wafat dengan meninggalkan 2 orang putera yakni:
- Bagawan Garasiang
- Sunan Talaga Manggung

c. Pemerintahan Sunan Talaga Manggung
Tahta untuk sementara dipangku oleh Begawan Garasiang,.namun beliau sangat mementingkan Kehidupan Kepercayaan sehingga akhirnya tak lama kemudian tahta diserahkan kepada adiknya Sunan Talaga Manggung.
Tak banyak yang diketahui pada masa pemerintahan raja ini selain kepindahan beliau dari Talaga ke daerah Cihaur Maja.

d. Pemerintahan Sunan Talaga Manggung
Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap beliau yang adil dan bijaksana serta perhatian beliau terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan serta kesenian rakyat.
Hubungan baik terjalin dengan kerajaan-kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh, seperti misalnya dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Cirebon maupun Kerajaan Sriwijaya.
Beliau berputera dua, yaitu :
- Raden Pangrurah
- Ratu Simbarkencana
Raja wafat akibat penikaman yang dilakukan oleh suruhan Patih Palembang Gunung bernama Centangbarang. Kemudian Palembang Gunung menggantikan Sunan Talaga Manggung dengan beristrikan Ratu Simbarkencana. Tidak beberapa lama kemudian Ratu Simbarkencana membunuh Palembang Gunung atas petunjuk hulubalang Citrasinga dengan tusuk konde sewaktu tidur.
Dengan meninggalnya Palembang Gunung, kemudian Ratu Simbarkencana menikah dengan turunan Panjalu bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu dan dianugrahi 8 orang putera diantaranya yang terkenal sekali putera pertama Sunan Parung.

e. Pemerintahan Ratu Simbarkencana
Sekitar awal abad XIV Masehi, dalam tampuk pemerintahannya Agama Islam menyebar ke daerah-daerah kekuasaannya dibawa oleh para Santri dari Cirebon.
juga diketahui bahwa tahta pemerintahan waktu itu dipindahkan ke suatu daerah disebelah Utara Talaga bernama Walangsuji dekat kampung Buniasih.
Ratu Simbarkencana setelah wafat digantikan oleh puteranya Sunan Parung.

f. Pemerintahan Sunan Parung
Pemerintahan Sunan Parung tidak lama, hanya beberapa tahun saja.
Hal yang penting pada masa pemerintahannya adalah sudah adanya Perwakilan Pemerintahan yang disebut Dalem, antara lain ditempatkan di daerah Kulur, Sindangkasih, Jerokaso Maja.
Sunan Parung mempunyai puteri tunggal bernama Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung.

g. Pemerintahan Ratu Sunyalarang
Sebagai puteri tunggal beliau naik tahta menggantikan ayahandanya Sunan Parung dan menikah dengan turunan putera Prabu Siliwangi bernama Raden Rangga Mantri atau lebih dikenal dengan Prabu Puck Umum.
Pada masa pemerintahannya Agama Islam sudah berkembang dengan pesat. Banyak rakyatnya yang memeluk aama tersebut hingga akhirnya baik Ratu Sunyalarang maupun Prabu Pucuk Umum memeluk Agama Islam. Agama Islam berpengaruh besar ke daerah-daerah kekuasaannya antara lain Maja, Rajagaluh dan Majalengka.
Prabu Pucuk Umum adalah Raja Talaga ke-2 yang memeluk Agama Islam
Hubungan pemerintahan Talaga dengan Cirebon maupun Kerajaan Pajajaran baik sekali. Sebagaimana diketahui Prabu Pucuk Umum adalah keturunan dari prabu Siliwangi karena dalam hal ini ayah beliau yang bernama Raden Munding Sari Ageng merupakan putera dari Prabu Siliwangi. Jadi pernikahan Prabu Pucuk Umum dengan Ratu Sunyalarang merupakan perkawinan keluarga dalam derajat ke-IV.
Hal terpenting pada masa pemerintahan Ratu Sunyalarang adalah Talaga menjadi pusat perdagangan di sebelah Selatan.

h. Pemerintahan Rangga Mantri atau Prabu Pucuk Umum
Dari pernikahan Raden Rangga Mantri dengan Ratu Parung (Ratu Sunyalarang) melahirkan 6 orang putera yaitu :
- Prabu Haurkuning
- Sunan Wanaperih
- Dalem Lumaju Agung
- Dalem Panuntun
- Dalem Panaekan
Akhir abad XV Masehi, penduduk Majalengka telah beragama Islam.
Beliau sebelum wafat telah menunjuk putera-puteranya untuk memerintah di daerah-daerah kekuasaannya, seperti halnya :
Sunan Wanaperih memegang tampuk pemerintahan di Walagsuji;
Dalem Lumaju Agung di kawasan Maja;
Dalem Panuntun di Majalengka sedangkan putera pertamanya, Prabu Haurkuning, di Talaga yang selang kemudian di Ciamis. Kelak keturunan beliau banyak yang menjabat sebagai Bupati.
Sedangkan dalem Dalem Panaekan dulunya dari Walangsuji kemudian berpindah-pindah menuju Riung Gunung, sukamenak, nunuk Cibodas dan Kulur.
Prabu Pucuk Umum dimakamkan di dekat Situ Sangiang Kecamatan Talaga.

i. Pemerintahan Sunan Wanaperih
Terkenal Sunan Wanaperih, di Talag sebagai seorang Raja yang memeluk Agama Islam pun juga seluruh rakyat di negeri ini semua telah memeluk Agama Islam.
Beliau berputera 6 orang, yaitu :
- Dalem Cageur
- Dalem Kulanata
- Apun Surawijaya atau Sunan Kidul
- Ratu Radeya
- Ratu Putri
- Dalem Wangsa Goparana
Diceritakan bahwa Ratu Radeya menikah dengan Arya Sarngsingan sedangkan Ratu Putri menikah dengan putra Syech Abu Muchyi dari Pamijahan bernama Sayid Ibrahim Cipager.
Dalem Wangsa Goparana pindah ke Sagalaherang Cianjur, kelak keturunan beliau ada yang menjabat sebagai bupati seperti Bupati Wiratanudatar I di Cikundul. Sunan Wanaperih memerintah di Walangsuji, tetapi beliau digantikan oleh puteranya Apun Surawijaya, maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga. Putera Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburuy atau disebut juga Sunan Ciburuy atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya menikah dengan putri Cirebon bernma Ratu Raja Kertadiningrat saudara dari Panembahan Sultan Sepuh III Cirebon.
Pangeran Surawijaya dianungrahi 6 orang anak yaitu :
- Dipati Suwarga-Mangunjaya
- Jaya Wirya
- Dipati Kusumayuda
- Mangun Nagara
- Ratu Tilarnagara
Ratu Tilarnagara menikah dengan Bupati Panjalu yang bernama Pangeran Arya Secanata yang masih keturunan Prabu Haur Kuning.
Pengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suwarga menikah dengan Putri Nunuk dan berputera 2 orang, yaitu :
- Pangeran Dipati Wiranata
- Pangeran Secadilaga atau pangeran Raji
Pangeran Surawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata dan setelah itu diteruskan oleh puteranya Pangeran Secanata
Eyang Raga Sari yang menikah dengan Ratu Cirebon mengantikan Pangeran Secanata. Arya Secanata memerintah ± tahun 1962; pengaruh V.O.C. sudah terasa sekali.
Hingga pada tahun-tahun tersebut pemerintahan di Talaga diharuskan pindah oleh V.O.C. ke Majalengka. Karena hal inilah terjadi penolakan sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Talaga.
Peninggalan masa tersebut masih terdapat di museum Talaga berupa pistol dan meriam.

2. Kerajaan Hindu Terakhir di Majalengka
Sekitar tahun 1480 (pertengahan abad XV) Mesehi, di Desa Sindangkasih 3 Km dari Kta Majalengka ke Selatan, bersemayam Ratu bernama Nyi Rambut Kasih keturunan Prabu Sliliwangi yang masih teguh memeluk Agama Hindu.
Ratu masih bersaudara dengan Rarasantang, Kiansantang dan Walangsungsang, kesemuanya telah masuk Agama Islam.
Adanya Ratu di daerah Majalengka adalah bermula untuk menemui saudaranya di daerah Talaga bernama Raden Munding Sariageng suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di Talaga.
Di perbatasan Majalengka – Talaga, Ratu mendengar bahwa di darah tersebut sudah masuk Islam. Sehingga mengurungkan maksudnya dan menetaplah Ratu tersebut di Sindangkasih, dengan daerahnya meliputi Sindangkasih, Kulur, Kawunghilir, Cieurih, Cicenang, Cigasong, Babakanjawa, Munjul dan Cijati.
Pemerintahannya sangat baik terutama masalah pertanian yang beliau perhatikan dan juga pengairan dari Beledug-Cicurug-Munjul dibuatnya secara teratur. Kira-kira tahun 1485 putera Raden Rangga Mantri yang bernama Dalem Panungtung diperintahkan menjadi Dalem di Majalengka, yang mana membawa akibat pemerintahan Nyi Rambut Kasih terjepit oleh pengaruh Agama Islam.
Kemudian lagi pada tahun 1489 utusan Cirebon, Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armilah atau Gedeng Badori diperintahkan untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih dengan maksud agar Ratu maupun Kerajaan Sindangkasih masuk Islam dan Kerajaan Sindangkasih masuk kawasan ke Kesultanan Cirebon. Nyi Rambut Kasih menolak sehingga timbul pertempuran antara pasukan Sindangkasih dengan pasukan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Sindangkasih menyerah dan masuk Islam, sedangkan Nyi Rambut Kasih tetap memeluk agama Hindu.
Mulai saat inilah ada Candra Sangkala Sindangkasih Sugih Mukti – tahun 1490.


ABAD XVI AGAMA ISLAM MASUK DAERAH MAJALENGKA
Daerah-daerah yang masuk Daerah Kesultanan Cirebon, dan telah semuanya memeluk Agama Islam adalah Pemerintahan Talaga, Maja, Majalengka. Penyebaran Agama Islam di daerah Majalengka terutama didahului dengan masuknya para Bupati kepada agama itu. Kemudian dibantu oleh penyebar-penyebar lain antaranya : Dalem Sukahurang atau Syech Abdul Jalil dan Dalem Panuntun, semua di Maja; Pangeran Suwarga di Talaga dan yang lainnya Pangeran Muhammad, Siti Armilah, Nyai Mas Lintangsari, Wiranggalaksana, Salamuddin, Puteran Eyang Tirta, Nursalim, RH Brawinata, Ibrahim, Pangeran Karawelang, Pangeran Jakarta, Sunan Rachmat di Bantarujeg dan masih banyak lagi.
Tahun 1650 Majalengka masuk pengaruh Mataram karena Cirebon telah menjadi kekuasaan Mataram. Waktu itu Cirebon dipegang oleh Panembahan Ratu II atau Sunan Girilaya.

PENGARUH SULTAN AGUNG MATARAM ABAD XVII
Tahun 1628 Tumenggung Bahureksa diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia, dengan bantuan pasukan-pasukan dari daerah-daerah manapun masalah logistiknya, juga pendirian loji-loji sebagai persediaan loistiknya di daerah Majalengka Utara, loji-loji banyak didirikan di Jatiwangi, Jatitujuh dan Ligung.
Mataram berpengaruh besar terhadap Majalengka, dimana banyak orang Mataram yang tidak sempat kembali ke tempat asalnya dan menetap di Majalengka.
Abad ke-XVII merupakan juga bagian dari pada peristiwa pertempuran Rangga Gempol yang berusaha membendung pasukan Mataram ke wilayah Priangan. Hal ini perlu diketahui bahwa wilayah Priangan akan diserahkan kepada V.O.C. (tahun 1677). Pasukan Rangga Gempol mundur ke Indramayu dan Majalengka.
Hubungan sejarah Sumedang yang menyatakan bahwa Geusan Ulun merupakan penurun para bupati Sumedang. Majalengka waktu itu masuk kekuasaan Sunan Girilaya, konon menyerahkan daerah Majalengka kepada Sunan tersebut sebagai pengganti Putri Harisbaya yang dibawa lari dari Keraton Cirebon ke Sumedang. Tahun 1684 Cirebon diserahkan Mataram kepada V.O.C. maka otomatis Majalengka masuk daerah V.O.C.

MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN PENGHAPUSAN KEKUASAAN BUPATI ABAD XVIII
Tahun 1705, seluruh Jawa Barat masuk kekuasaan Hindia Belanda, pada tahun 1706 pemerintah kolonial menetapkan Pangeran Aria Cirebon sebagai seorang Gubernur untuk seluruh Priangan. Olehnya para bupati diberi wewenang untuk mengambil pajak dari rakyat, termasuk Majalengka bagi kepentingan upeti kepada pemerintah Belanda.
Paksaan penanaman kopi di daerah Maja, Rajagaluh dan Lemahsugih mengakibatkan banyak rakyat yang jatuh kelaparan.

MAJALENGKA PADA ABAD XIX
Tidak saja tanam paksa kopi, Pemerintah Hindia Belanda pun memaksa rakyat untuk menanam lada, tebu dan tanaman lain yang laku di pasaran Eropa. Hal ini semakin menambah berat beban rakyat sehingga kesengsaraan dan kelaparan terjadi di mana-man.
Tahun 1805 terjadi pemberontakan oleh Bagus Rangin dari Bantarjati menentang Belanda. pertempuran pun pecah dengan sengitnya di daerah Pangumbahan.
Pasukan Bagus Rangin yang berkekuatan ± 10.000 orang kalah dan terpaksa mengakui keunggulan Belanda. Tanggal 12 Juli 1812 Bagus Rangin menerima hukuman penggal kepala di kali Cimanuk dekat Karangsambung, sekarang beliau dinobatkan sebagai pahlawan. Waktu itu pada masa pemerintahan Gubernur Hindia Belanda Henrick Wiesel (1804-1808) dan dilanjutkan oleh herman Willem Daendels (1808-1811) kemudian oleh Thomas ST Raffles (1811-1816).
Read more >>

Minggu, 20 Maret 2011

Kualitas Buruk, Atap Baja Ringan SD Ambruk Saat Belajar

Sebuah insiden yang menandakan jeleknya kualitas fasilitas pendidikan kembali terjadi. Kali ini plafon atap baja ringan ruang kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Babajurang I, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka ambruk saat jam pelajaran berlangsung, Rabu (16/3/2011).

Dalam insiden tersebut salah seorang guru honorer bernama Adang mengalami luka lecet ditangan karena menahan ambrukan plafon, beruntung 18 siswa Kelas III SD tersebut tidak ada yang mengalami luka karena saat kejadian berlindung di balik meja belajar masing-masing.


Kepala SDN 1 Babajurang Eha Julaeha mengatakan, ambruknya atap plafon berkonstruksi baja ringan tersebut tidak pernah diprediksi sebelumnya. Pasalnya, plafon ruang kelas tersebut baru selesai direhab tahun lalu.


"Bangunan kelas 2, kelas 3, serta ruang guru baru direhab tahun lalu melalui program dana alokasi khusus (DAK) tahun 2009 - 2010 dengan menggunakan kontruksi rangka atap baja ringan," tegasnya.


Menurutnya pengerjaan rehab ruang kelas tersebut dikerjakan oleh pihak CV Mitraku Jaya Lestari - Bandung dengan penanggung jawab lapangan bernama Dede Rizka Nugraha alias Sadut.


Selain ambruk, ditambahknya ruang kelas 2 dan ruang guru plafonnya mengalami retak-retak sehingga dikhawatirkan mengalami kejadian serupa seperti ruang kelas 3.


Atas insiden tersebut, untuk sementara kegiatan belajar siswa kelas 3 dialihkan ke ruang Kelas 1 setelah jam belajar siswa selesai yakni jam 10.00 Wib.


Menanggapi insiden ambruknya atap plafon baja ringan di sekolah dasar, Anggota Komisi D DPRD Majalengka, Asep Saepudin mengaku prihatin dan menyayangkan peristiwa yang membahayakan anak didik di Majalengka.


Politisi PKS asal Jatitujuh ini menegaskan, kemungkinan besar ambruknya atap plafon baja ringan di SD tersebut dikarenakan buruknya kualitas pengerjaan proyek.


Asep berharap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan proyek DAK, harus bisa mengevaluasi termasuk Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagi leading sektor pemegang kebijakan.


"Harus dievaluasi, jika tidak bukan tidak mungkin kejadian serupa akan menimpa pada lokasi yang lain. Bukan hanya fasilitas pendidikan akan tetapi di gedung lain yang dibiaya DAK dengan program serupa,' ujarnya saat dihubingi wartawan, Rabu (16/3/2011) malam
Read more >>

Bupati Akan Kembali Lakukan Mutasi




Majalengka--Rencana mutasi oleh Bupati Majalengka, H. Sutrisno SE.MSi sudah mulai beredar santer di lingkungan pemkab Majalengka. Selain ada beberapa sumber yang membocorkannya, juga sebagiannya mereka-reka lantaran banyak pegawai yang segera memasuki masa pensiun, diantaranya adalah Kepala inspektorat H.R. Otong Subarna S.Sos MM pada 1 April mendatang.




Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka, H. Siswantoro SH MH membenarkan akan dilakukannya mutasi.
"Mutasi itu tidak bisa dihindari karena ada yang pensiun" kata Siswantoro.




Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka itu mengungkapkan, ada sedikitnya 39 posisi pejabat struktural yang kosong karena telah memasuki masa pensiun hingga 1 April 2011 mendatang. Yang masuk masa pensiun itu dari mulai eselon II hingga VA, sehingga kekosongan itu harus segera diisi. Jika tidak, dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.




"Jabatan yang kosong itu harus segera diisi, tidak boleh dibiarkan saja, agar pelayanan kepada publik tidak terganggu" Kata dia.
Siswantoro juga membenarkan bila Kepala Inspektorat akan memasuki masa pensiun mulai 1 April mendatang.




Dalam mutasi itu tentu ada yang rotasi dan ada juga yang promosi. Artinya ada pejabat yang promosi dari jabatan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Siswantoro meminta agar pejabat tidak perlu resah dengan rencana mutasi tersebut.
"Sebagai PNS bukankah harus siap ditempatkan di mana saja" imbuhnya sambil tersenyum.




Terpisah, seorang pegawai Inspektorat yang namanya tidak mau disebutkan menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempersoalkan siapa pengganti Otong Subarna. Yang penting penggantinya mempunyia kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengawasan. Dia menyebut sejumlah kriteria, antara lain sudah pernah bekerja di BKD atau Bapeda. Alasannya, jika tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan bidang pengawasan, maka akan dimulai dari nol lagi.
Pria ini memuji kepemimpinan saat ini yang dianggap baik."Mudah-mudahan penggantinya bisa melanjutkan kepemimpinan sebelumnya", harap pria asal Kadipaten ini.
Read more >>

Sabtu, 19 Maret 2011

Kasus Penculikan Anggota DPRD Majalengka belum Terkuak


Oleh :Dede Sunarya.
Majalengka---Kasus penculikan dan penganiayan yang menimpa anggota DPRD Saleh Al Idrus yang terjadi tahun 2003 sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya. Padahal kasus ini telah terjadi beberapa tahun silam berdasarkan Laporan Polisi No.Pol:LP/37/XI/2003 tanggal 9 Nopember 2003, Visum Et Repertum No:353/1290/RSU/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004, BAP Ny. Yeti Suharti 9 Nopember 2003, Saleh Al Idrus 10 Nopember 2003, Agus Suhendar 17 Juni 2004, Totong dan Yoyon 24 Juni 2004, Robi 21 Juni, H Sutrisno dan Ano Sukarno 22 Juni 2004 serta Junaedi 17 Juli 2004.

Menurut Saleh Al Idrus, penculik dan penganiaya adalah 7 orang yang berpakaian Satgas PDI-P dan 1 orang diantaranya dikenal bernama Karjo alias Joker. Dokter Umum RSUD Majalengka dr Mike Rezeki Sugiarti dalam Visum Et Revertum menerangkan, pasien bernama Saleh Al Idrus pada Mingu 9 Nopember 2003 sekitar jam 20.00 WIB diduga dianiaya, dan jam 23.10 WIB dilakukan pemeriksan luar karena mengalami luka memar dibagian muka, kepala dan di paha kanan terdapat luka bakar bekas sundutan rokok.

Pemeriksaan Fisik berupa tanda vital; tekanan darah 160/110 mm Hg, suhu 36 derajat celcius dan nadi 84 kali/menit. Bagian anggota gerak bawah ada luka pada paha kanan sebanyak 3 buah dengan ukuran diameter 1/2 cm serta bagian muka terdapat haematom di mata kanan ukuran diameter 3 cm. Kesimpulan, luka-luka tersebut disebabkan benturan benda padat dan tumpul.

Saleh Al Idrus kepada penulis menjelaskan, bahwa sebenarnya pihak kepolisian sudah memiliki alat bukti lain yakni berupa rekaman VCD Agus Suhendar yang menerangkan siapa sebenarnya otak/dalang dari peristiwa penculikan dan penganiayaan yang menimpa dirinya. Dia yakin, meski tidak memiliki Surat/Tanda Penerimaan Barang Bukti, namun rekaman VCD Agus Suhendar tertanda 04-06-2004 sudah pernah di berikan ke Polres, DPRD dan sejumlah SKPD Majalengka.

Saleh Al Idrus bertekad akan terus memperjuangkan keadilan hukum sampai kapanpun bahkan beberapa hari kedepan ia akan mendatangi salah satu statsiun televisi nasional agar publik mengetahui peristiwa yang pernah dialaminya. "Setelah perkara ini tidak ada penyelesaian saya melapor lagi tahun 2008 kemarin ke Polwil Cirebon, tapi ternyata pengusutannya jalan ditempat," keluh Saleh. 

Data terangkum tercatat, Polwil Cirebon menerima berkas pelimpahan perkara penculikan dan penganiayaan terhadap Saleh Al Idrus dari Polres Majalengka, berupa Laporan Polisi No.Pol:LP/37/XI/2003/Polsek tanggal 9 Nopember 2003, Visum Et Repertum No:353/1290/RSU/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003, BAP Ny Yeti Suharti dan saksi-saksidi TKP masing-masing Otong Wartawa juga Yoyon Maryono. Sedangkan rekaman VCD Agus Suhendar baru di terima tanggal 7 Nopember 2007 berikut BAP-nya.

Polwil Cirebon sebenarnya sudah pernah memanggil 5 angota DPRD Majalengka untuk diminta keteranganya sebagi saksi dalam kasus ini, kelima orang tersebut masing-masing Ano Sukarno, Sudirman, Junaedi, Subur Sumarjono dan H Sutrisno (kini Bupati Majalengka). Sebanyak 4 orang datang memenuhi panggilan Polwil dan memberikan kesaksiannya, sedangkan H Sutrisno tidak datang alias mangkir tanpa keterangan apapun.

Sumber di Polwil Cirebon membeberkan, "Saleh Al Idrus bilang Ano Sukarno tau semua permasalahan ini, namun setelah beberapa anggota dewan dari orang-orang PDI-P diperiksa ternyata ada perbedaan keterangan antara Ano Sukarno dan Almarhum Subur Sumarjono. Tujuan kita kan, mengejar siapa yang nyuruh atau orang yang dicurigai sebagi dalang/otak kejahatan terhadap Saleh Al Idrus sesuai Pasal 55 juncto 56 KUHP, tapi terperiksa pada budeg hingga perlu dikonfrontir terutama keterangan Ano Sukarno dan saksi-saksi lain yang saling lempar," lanjut sumber tersebut kepada penulis. " Saya siap dikonfrontir dengan siapapun," timpal Ano Sukarno saat penulis mewawancarai dirumahnya.

Seorang anggota Polwil Cirebon yang enggan namanya dipublikasikan menerangkan, "Jika barang bukti, keterangan ahli/saksi ahli dan saksi-saksi saling mendukung atau memperkuat, maka saya yakin Bupati Majalengka H Sutrisno SE MSi patut diperiksa oleh penyidik setelah mendapat izin dari Presiden. Kendati izin Presiden belum diberikan (saat itu) tapi Surat Permohonan Izin dari Mabes Polri sudah dikirim dan diterima Sekretariat Negara (Setneg), maka andai lebih dari 2 bulan Bupati H Sutrisno bisa dijemput penyidik untuk diperiksa".Demikian gamblang menurut  sumber  tersebut ke penulis.

Bila hal itu terjadi maka penanganan perkara penculikan dan penganiayaan sebagimana termaktub dalam Pasal 328 dan 351 KUHP terhadap Saleh Al Idrus, dipastikan akan terus berlanjut. Bahkan tidak menutup kemungkinan bakal menjerat orang yang diduga turut serta atau menyuruh melakukan kejahatan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 juncto 56 KUHP. Semoga keadilan bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.Amin.

Dari berbagai sumber./DS.
Read more >>

Jojo Raharjo Terpidana Korupsi Bisa Keluar Masuk LP Majalengka?


Seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi milyaran rupiah mendapatkan perlakuan istimewa dari petugas LP Majalengka, Jawa Barat. Narapidana bernama Jojo Raharjo dapat bebas keluar masuk LP dengan semaunya.

Perlakuan istimewa yang diduga telah diberkan pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Majalengka itu terungkap setelah foto seseorang yang sangat mirip dengan terpidana kasus korupsi, Jojo Raharjo, beredar luas di media cetak lokal yang ada di Kabupaten Majalengka.

Dalam foto itu, Jojo Raharjo terlihat baru saja keluar dari LP dengan diboncengi seorang petugas LP berseragam lengkap. Jojo terlihat juga masih mengenakan baju tahanan resmi narapidana.

Foto tersebut diabadikan seorang warga Majalengka. Jojo menjadi terpidana terkait perkara korupsi milyaran rupiah dana pendidikan non formal di Dinas Pendidikan Majalengka.

Pihak LP pun tidak mau memberikan bantahan terkait perlakuan istimewa terhadap Jojo Raharjo itu.
Read more >>

Kepala Kejaksaan Majalengka dicopot karena kawin siri

Kepala Kejaksaan Majalengka dicopot karena kawin siri


Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri  Majalengka,  Jawa Barat, Alviand Deswaldy, karena yang bersangkutan kawin siri. Sedangkan  Kepala Kejaksaan Negeri  Gunung Sugih, Lampung, Djamin Susanto dan KepalaKejaksaan Negeri Arga Makmur, Bengkulu, Maizan Jafrie dicopot karena kesalahan serius.

“Tiga kepala kejaksaan negeri itu dicopot dengan surat keputusan telah kita terbitkan pada  9 Desember 2010,” ungkap  Jaksa Agung Basrief Arief usai mengadakan Media Gatering di Kejaksaan Agung, Jumat (10/12).
Menurut Basrief  tiga kepala kejaksaan itu membuat  beberapa kesalahan. Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menambahkan, salah satu dari Kajari yang dicopot karena kawin siri tanpa izin  istri pertama.
“Kajari Majalengka Alviand Deswaldy itu dicopot melakukan perbuatan kawin siri tanpa izin dari istri pertama,” ujar Marwan.
Untuk Djamin Susanto dan Maizan Jafrie dicopot karena mereka  tidak mempunyai kepribadian baik sebagai Jaksa. Kejala Kejaksaan Djamin Susanto dicopot karena  terjerat  dugaan pemerasan terhadap bekas Bupati Lampung Tengah dan 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan Kepala Kejaksaan  Arga Makmur dicopot karena tidak melakukan pengawasan melekat.
Read more >>

Bupati Bantah Tudingan Korupsi DBH Cukai Tembakau

 Bupati Majalengka, Sutrisno membantah tudingan Independet Audit Government yang menyebut adanya dugaan korupsi dan penggelapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau senilai Rp2,7 Miliar.

Bupati menyatakan, tuduhan yang disampaikan Independent Audit Government dalam selebarannya yang dibagikan kepada masyarakat sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena selebaran dengan merujuk data surat peringatan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan yang disebut-sebut oleh lembaga tersebut tidak tepat.

Dalam surat peringatan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-349/SP/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT tahun anggaran 2010, Bupati Majalengka merupakan salah satu dari 116 kepala daerah yang mendapat peringatan karena belum melaporkan penggunaan anggaran DBH CHT tahun 2008, 2009 dan tahun 2010.

"Surat dirjen perimbangan keuangan tersebut bukan surat penyalagunaan anggaran akan tetapi surat teguran pengenaan sanksi apabila sampai dengan 2010 tidak melaporkan realiasinya, maka alokasi anggaran triwulan I tahun 2011 sebagai sanksinya akan ditangguhkan penyalurannya, " tutur Bupati yang didampingi Wakil Bupati Karna Sobahi di Pendopo, Minggu (12/12).

Tambahnya, surat dirjen perimbangan tersebut seolah-olah adalah penyalagunan sehingga mereka menuduh Bupati korupsi dan melakukan menggelapkan.

"Saya tidak tau siapa itu Independent Audit Government, yang jelas tuduhan tersebut merusak tatanan demokrasi, memang era kebebasan siapa pun boleh berpendapat akan tetapi harus ada rambu-rambunya bukan asal menuduh, " ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan meminta aparat hukum menindaklanjutinya atas tuduhan yang disebut dalam selebaran IAG tersebut.

Sementara itu dalam laporan pelaksanaan kegiatan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2010 periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2010 Nomor DPKAD/909/2690/2010 tertanggal 23 November 2010. Dalam laporan tersebut disebutkan pada tahun anggaran 2010, tidak ada penggunaan anggaran dari alokasi tersebut sehingga dana yang diterima sebesar Rp2,7 Miliar masih tetap utuh.

"Kenapa anggaran tersebut masih utuh dan belum digunakan karena anggaran tersebut baru bisa dimasukan dalam APBD Perubahan 2010, sehingga saat ini masih rencana, uangnya pun tetap utuh, jadi tuduhan mereka sangat tidak beralasan, " ujarnya pula.

Read more >>

Komisi A DPRD Minta Proyek GITET Dihentikan

MAJALENGKA - DPRD Majalengka melalui Komisi A meminta proyek pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) yang berlokasi di Blok Mulyasari, Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka dihentikan.


Demikian sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Majalengka Ani Supriyani, Rabu (16/3/2011).


Dikatakannya dalam rapat dengan ASDA I ,Satpol PP, BPN, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP), Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT),Camat Cikijing,Kuwu Desa Banjaransari, LSM arusbawah,Tokoh Masyarakat. yang tidak dihadiri pihak PLN proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) tersebut tidak memiliki izin Ho dan Amdal dari Pemerintah Kabupaten Majalengka.


"Nota komisi akan kita layangkan kepada PLN karena proyek tersebut meskipun izin prinsip telah dikeluarkan oleh mantan Bupati Tutty Hayati Anwar pada tahun 2007, akan tetapi izin Ho dan Amdalnya tidak ada selain itu sosialisasi kepada warga pun tidak dilakukan, " tegas Ani.


Ada dua hal dalam nota komisi yang akan disampaikan kepada pihak PLN, pertama menghentikan proses pembangunan GITET, kedua lokasi pembangunan harus dipindahkan karena lokasi tersebut berdekatan dengan pemukiman warga.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi A DPRD Majalengka, Cecep Kandar Sofyan, menurutnya proyek tersebut ilegal sehingga wajib dihentikan apalagi warga setempat mengeluhkan karena khawatir terkena radiasi.
Read more >>

Minggu, 13 Maret 2011

Para Kajari Siap Usut Dana Bansos

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bale Bandung Ranu Mihardja menegaskan, pihaknya siap melaksanakan instruksi kejati untuk mengawasi dana bantuan sosial secara intensif.

Menurut Ranu, sejak awal dirinya sudah berkomitmen untuk mengawasi aliran dana bansos terkait pencairan, sasaran, dan pertanggungjawaban dari penerima bansos. ”Kami siap melaksanakan instruksi Kejati Jabar untuk mengawasi setiap aliran dana bansos dari untuk wilayah hukum Kabupaten Bandung,Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi,” tandas Ranu beberapa waktu lalu.

Hingga kini,pihaknya telah menangani sejumlah kasus terkait dana bansos baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Cimahi, maupun berupa bantuan Gubernur Jabar (bangub). Sejumlah kasus bansos yang sudah ditangani kejari rata-rata dari Kabupaten Bandung seperti kasus dana bansos untuk Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung 2007–2008,dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan yang bersumber dari APBN, maupun dana bantuan Gubernur Jabar untuk pembelian 50 ekor sapi bagi 50 anggota KPS Sugihmukti, di Desa Loa,Kecamatan Paseh,Kabupaten Bandung,tahun 2008 lalu.

”Dari sejumlah kasus tersebut kami sudah menetapkan dan menahan tersangkanya. Sementara untuk kasus-kasus bansos lainnya, kami masih melakukan pendataan dan belum bisa diungkapkan di media,” ujar Ranu. Dia menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa aliran dana bansos ke organisasi masyarakat/LSM apakah lembaga tersebut benar-benar ada ataukah hanya fiktif.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bale Bandung DB Susanto menambahkan, pihaknya telah menahan dua mantan Ketua FKGHS Kabupaten Bandung, Iip Saripudin dan Indra Agustina, dalam dugaan penyelewengan insentif bagi guru honorer di Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2007-2008.Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Maret 2009 setelah pemeriksaan kasus tersebut dinaikkan menjadi penyidikan pada 28 Maret 2008.

Dugaan kerugian mencapai Rp1 miliar dari total bansos intensif guru sebesar Rp10,8 miliar selama dua periode dari pemotongan insentif serta kewajiban membayar iuran bagi 12.114 guru honorer dan menurun menjadi 8.554 orang pada 2008 karena pemekaran KBB. Dari penahanan kedua tersangka, hasil penyelidikan Kejari juga menetapkan seorang oknum PNS Pemkab Bandung berinisial E dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten Bandung sebagai tersangka belum lama ini.

Kejari juga menahan mantan Ketua Koperasi Peternak Sapi (KPS) Sugihmukti Adang Ruhanda yang terbukti menyelewengkan dana pengadaan kandang dan pakan sapi dari Bangub Jabar 2008 sebesar Rp550 juta. Dari total dana itu, sudah tersalurkanuntukpembelian50ekorsapi bagi 50 anggota KPS Sugihmukti, sementara sisanya Rp125 juta untuk pembuatan kandang sapi tidak tersalurkan ke para anggota KPS Sugihmukti di Desa Loa,Kecamatan Paseh,Kabupaten Bandung.

Dari Kabupaten Purwakarta, dilaporkan Kejari Purwakarta langsung merespons cepat kebijakan Kejati Jabar terkait penelusuran biaya bantuan sosial (BBS) bermasalah. Bahkan, jauh-jauh hari tim kejaksaan sudah menyelidiki dan menyidik sejumlah kasus dugaan penyelewengan dana BBS pada 2008 lalu. Kajari Purwakarta Wenny Gustiati menegaskan, dalam penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus dana BBS tidak ada istilah prioritas. Semua kasus yang sedang ditangani instansinya bakal diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

”Tidak ada istilah mana yang lebih dulu diprioritaskan.Semuanya akan diproses sampai tuntas. Meskipun SDM yang dimiliki sangat terbatas, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya,” kataWenny. Sementara itu, Kajari Majalengka Alviand Deswaldy mengaku telah membentuk tim untuk menyelidiki perkara bantuan sosial di Majalengka. Selain itu, tim tersebut sudah mulai bergerak untuk mencari tahu tentang dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial di Kabupaten Majalengka.

”Sejak ada instruksi dari Kajati Jawa Barat, saya sudah bentuk tim dan langsung menugaskan untuk mengumpulkan data dan menggali barang bukti terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial di Kabupaten Majalengka. Apakah ada penyelewengan atau tidak? kami masih melakukan penyelidikan,”paparnya Keseriusan mengusut kasus penyelewengan dana bansos juga ditunjukkan Kejari Subang. Dalam waktu dekat,Kajari Subang Yusron akan memanggil belasan yayasan penerima dana aspirasi Dewan.

Yusron menyatakan, sejak awal Mei pihaknya sudah memanggil sekitar 20 yayasan penerima dana aspirasi DPRD 2008 lalu. Namun dari sebanyak itu, hanya sembilan yayasan yang memenuhi panggilan, sementara sisanya mangkir dari panggilan.”Kami sudah panggil sekitar 20 yayasan, tapi yang sudah kami periksa baru sekitar sembilan yayasan, sementara lainnya tidak datang. Kami akan panggil ulang mereka,”ucapnya.

Sumber : seputar-indonesia.com

Read more >>

Warga Sangat Miskin di Kabupaten MajalengkaTerima Dana PKH

Bantuan program Keluarga Harapan  tahap pertama tahun 2011 untuk Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Majalengka, Rabu 9 maret 2011 sudah mulai dicairkan.

Pencairan bantuan untuk wilayah Kabupaten Majalengka dimulai sejak tanggal 9 hingga 14 Maret 2011 melalui kantor pos terdekat dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat.

dari pantauan kami ratusan warga miskin sudah mulai mengantri sejak pukul 08.00. Dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan yang kebanyakan menggunakan mobil bak terbuka mendatangi Kantor Pos dan Giro .Antrian pun tampak hingga keluar halaman Kantor Pos dan Giro yang ada di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten majalengka.

"Pengambilan dana bantuan untuk RTSM ini harus oleh orang yang bersangkutan dengan menunjukan kartu RTSM dan KTP, tidak boleh diwakilkan.Kalau memang tidak bisa mengambil sendiri akan dikoordinasikan dengan petugas pendamping dari Dinas Sosial,

Kabupaten Majalengka mendapatkan dana RSTM sebesar Rp3,5 Miliar yang diperuntukan 11.077 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Jumlah terbesar penerima bantuan keluarga harapan dari Departemen Sosial untuk RTSM adalah Kecamatan Kadipaten, yakni sebanyak 1.904 dan Kecamatan Batarujeg sebanyak 3.528. Besar bantuan dana yang diterima oleh RTSM tidaklah bervariasi mulai dari Rp50 ribu hingga Rp550 ribu per RTSM.


Sementara itu Bupati Majalengka Sutrisno mengklaim berdasarkan data statistik, masyarakat Majalengka sudah terbebas dari kemiskinan. Bahkan, pengembangan kota Jawa Barat bagian timur kedepan akan dipusatkan di Kabupaten Majalengka.


"Jika dibandingkan sebelumnya, rakyat saya masih lebih baik daripada Kabupaten Indramayu dan negara Malaysia. Karena di Kabupaten Majalengka angka warga miskin sudah mulai berkurang drastis, "kata Sutrisno saat memberikan sambutan Senin 7maret 2011malam pada acara perkenalan Kejari Majalengka baru, Nuryalamlan Cahana di Pendopo Kabupaten Majalengka,
Read more >>

Penerima Bantuan Sosial Akan Diselidiki


MAJALENGKA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah membentuk tim untuk mengkaji dan menyelidiki lembaga-lembaga yang mendapat dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Dengan demikian, bantuan itu diharapkan tidak salah sasaran. Hal itu dilakukan karena lembaga yang dinyatakan mendapat bantuan oleh pemerintah provinsi pada tahun 2009, di antaranya ada yang fiktif. Menurut Wakil Bupati Majalengka M. Karna Sobahi, Kamis (4/2), tidak dicairkannyabantuan sosial dari Pemprov Jabar untuk Kab. Majalengka senilal Rp 5,060 miliar tersebut awalnya karena sikap kehati-hatian terhadap lembaga penerima bantuan fiktif. Mal itu ternyata benar setelah dibentuk tim yang berupaya menyelidiki penerima bantuan menemukan adanya beberapa lembaga yang dinyatakan fiktif dan tidak jelas aktivitasnya sehingga dana sebesar itu akhirnya dikembalikan ke kas daerah. "Kemarin memang ada beberapa lembaga calon penerima bantuan sosial yang protes karena uangnya tidak dicairkan. Ketika itu kita hati-hati khawatir seperti yang terjadi di kabupaten lain yang terpaksa harus berurusan dengan pihak penegak hukum makanya bansos tidak kita cairkan," tuturnya.
Read more >>

Di Kabupaten Majalengka Bantuan Ternak Diduga Raib


Sembilan puluh persen bantuan ternak Program Jawa Barat tahun anggaran 2003 untuk Kab. Majalengka diduga raib. Raibnya bantuan tersebut diduga akibat dijual oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penyaluran bantuan ternak program Jabar 2003 di kabupaten majalengka semula diharapkan, dapat membantu Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat di bidang daya beli masyarakat. Namun kenyataan yang ada hal tersebut jauh dari kenyataan. Pasalnya, bantuan untuk beberapa desa berupa hewan ternak 90 persen telah hilang akibat dijual oleh beberapa oknum kuwu, ketua kelompok, dan juga melibatkan oknum dinas pertanian.

Hilangnya bantuan ternak tersebut terjadi di Desa Salado, yang mana semula desa tersebut mendapat bantuan 10 ekor sapi kini tinggal tersisa 2 ekor saja. Hilangnya ternak tersebut akibat dijual oleh oknum ketua kelompok berinisial Mh.

Kejadian yang sama juga terjadi di Desa Cibeureum, Kecamatan Talaga yang mana bantuan ternak tersebut tinggal 3 ekor saja. Kasusnya sama, ternak sapi telah dijual oleh DY sebanyak 7 ekor sapi.

Selain itu, juga terjadi di beberapa desa yang lainnya, seperti di desa Randegan Kulon yang habis terjual semua oleh Kuwunya. Hasil investigasi di lapangan, sekitar 90 persen ternak raib. Di beberapa desa yang lainnya, seperti Desa Cikondang, Desa Kertarahayu, dan Desa Ligung, Cilacap, Ciloa, Jatisawit, Kecamatan Kasokandel masih dalam pemantauan.Menurut sumber, raibnya bantuan ternak Program Jabar tersebut diduga adanya keterlibatan dari oknum Dinas Pertanian Kab. Majalengka. Sebagaimana disebutkan oleh H. Ismail, salah seorang anggota kelompok sapi asal Desa Campaga II, di kediaman Kuwu Campaga II, bahwa bantuan 10 ekor sapi untuk Desa Campaga II telah dijual oleh oknum ketua kelompok berinisial UD dan atas petunjuk dua oknum Dinas Pertanian Kab. Kuningan. (Endis/Koor)
Read more >>

Sabtu, 12 Maret 2011

NASKAH FIDATO. FK5W MENYIKAPI GITET DIPEMUKIMAN

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka beserta Jajaran yang Kami Hormati, hadirin yang Kami Mulyakan.

Puja puji syukur Kehadirat Illahi Rabbi bahwasanya dihari yang berbahagia ini kita telah di beri kenikmatan yang tiada terhingga yaitu nikmat iman,islam ,sehat sejahtera. Yang seyogyanya di dalam menjalani kehidupan ini kta semua selalu ada dalam ridho nya.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW.pada keluarganya, sohabat, para tabiin-tabiina juga bagi kita semua amiiin.

hadirin yang Kami Mulyakan.

PROTES warga Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, tentang PLN membangun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi ( GITET) serta jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di daerah mereka, saya kira perlu disikapi secara bijaksana. Pertanyaan sederhana, mungkin, apa keuntungan keberadaan GITET dan SUTET bagi warga dan apa pula dampak yang akan ditimbulkannya?
Apalagi, membangun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) itu, tidak pula sepengetahuan warga karena tidak adanya sosialisasi .Serta kepada warga sekitar, yang tinggal dekat GITET tidak pernah ada ajakan urun rembuk /musyawarah membangun Gardu IndukTegangan EkstraTinggi(GITET)-----------------------------------------

Perlu bapa –bapak ketahui bahwa dalam proses pembebasan lahan beberapa pemilik tanah ada dalam tekanan yang dilakukan oknum pejabat dengan melakukan intimidasi “ Kalau tanah tidak dijual serta tetap bertahan tanah milik anjeun bakal di galeuy jeung moal di bayar.dina dibayarna oge tangtuna bakal murah.- oge bakal disidang -------------------------------------- Akibatnya, puluhan warga Protes dengan menolak GITET . Warga cemas juga ketakutan jika benar daerah mereka dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi ( GITET),yang alasannya cukup rasional dan tentunya manusiawi karena kesehatan, keselamatan, kenyamanan, keamanan warga merasa terancam., ada sederetan bahaya serius yang mengintai bagi warga sekitar. Dari beragam kajian medis yang saya rangkum, ada imbas negatif GITET / SUTET terhadap kesehatan manusia .-------------------------------------------- -------------
Studi yang dilakukan Wertheimer dan Leeper (1979) di AS, digambarkan adanya hubungan kenaikan risiko kematian akibat kanker pada anak dengan jarak tempat tinggal yang dekat jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. ----------------------------

Bahaya elektrik pertama yang harus dihindari adalah sentuhan atau sengatan listrik. Tingkatan bahaya akibat sengat elektrik sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui tubuh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus sengat baru akan terasa jika besarnya lebih dari 1 ma atau seperseribu Ampere.
Bahaya kedua adalah panas dan daya ledak GITET / SUTET saat terjadi hubungan singkat akibat kecelakaan atau kerusakan alat. Karena tegangannya sangat tinggi, arus yang sangat besar akan mengalir jika SUTET mengalami hubungan singkat.
Bahaya lain, yaitu gejala alam seperti petir dimana hantarannya tidak bisa di prediksi , juga adanya risiko tegangan bocor yang mungkin saja terjadi. Seperti Pada 1970-an di Kanada, Amerika dan Australia , sempat heboh adanya tegangan bocor. Di sepanjang saluran transmisi terdapat konduktansi dan kapasitansi bocor. Arus mengalir melalui kapasitansi bocor dan kembali melalui tanah. --------------------------------------------------------

Dari publikasi beberapa media masa dinyatakan bahwa dalam pendistribusian arus listrik tegangan tinggi seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT = 70 - 150 kV) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET > 500 kV) dari sumber pembangkit tenaga listrik menuju ke daerah yang membutuhkan. Seringkali arus listrik yang bertegangan tinggi tersebut ditransmisikan melewati kawasan permukiman penduduk, ada yang membentang tepat di atas rumah penduduk, dan ada pula yang hanya melewati bagian samping. Dari bentuk pendistribusian ini diperkirakan bahwa transmisi arus listrik tersebut masih berada dalam daerah radiasi medan listrik yang seringkali menimbulkan masalah, antara lain diduga merupakan faktor pencetus stres yang mengancam sistem homeostasis yang berasal dari luar berupa radiasi (peluahan) medan listrik yang langsung mengenai tubuh (Yurnadi, 2000).

Dari media masa diberitakan kasus yang pernah terjadi pada tahun 1995 di Desa Singosari (Jawa Timur), Ciledug (Tangerang), Cijawara dan Kiara Condong (Bandung), dan Cisaat Cirebon (Jawa Barat) bahwa masyarakat yang bagian atas rumahnya dilalui transmisi listrik bertegangan tinggi, menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan, seperti mual, pusing, dan stres. Selain itu juga didapatkan bukti-bukti lain seperti lampu neon yang menyala dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan sumber listrik.

Apabila keadaan seperti ini berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, misalnya karena pekerjaan atau karena berada dirumah yang letaknya di bawah atau berdekatan dengan transmisi listrik bertegangan tinggi yang sedang beroperasi dan bermuatan listrik, dikhawatirkan pada suatu saat akan timbul gangguan kesehatan pada dirinya atau pada keturunannya. ---------------------------------------------------

Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka beserta Jajarannya yang Kami Hormati, hadirin yang Kami Mulyakan.--------------------------------------------

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,Menimbang :------------------------------------------------------
a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan,bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil danspiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya sertau untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik; --------------------------------------------------------------------
Selanjutnya :Mengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat(1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; -------------------------------------------------------------------------------

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGA LISTRIKAN----------------------------------------------------------- Dalam BAB II LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2 di jelaskan bahwa : ---------------------------------------------------------------

Pembangunan ketenaga listrikan berlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian lingkungan hidup ----------------

BAB IV PERENCANAAN UMUM KETENAGALISTRIKAN Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa :

(1) Pemerintah menetapkan rencana umum ketenaga listrikan secara menyeluruh dan terpadu.----------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Dalam menyusun rencana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah wajib memperhatikan pikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat. ------------------------------------------------------------------

Pasal 12

(1) Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga-listrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2), dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah Negara, bagiPemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.  
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dibebankan kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan PemegangIzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga listrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenaga listrikan Untuk Kepentingan Umum baru dapat melakukan pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.

Pasal 14

Penetapan, tata cara, danpembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ----------------------------
Pasal 18 -----------------------------------------

(1) Pemerintah melakukan pembinaan danpengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----------------------------

Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka beserta Jajarannya yang Kami Hormati, hadirin yang Kami Mulyakan.--------------------------------------------


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang---------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Jawa–Bali----------------------------

b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Jawa-Bali perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-
Bali agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa–Bali yang diatur dengan Peraturan Presiden; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; ------------------------------- ---------- 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat;

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi RTR Pulau

Pasal 3 ---------------------------------------------------------------------------------------

RTR Pulau Jawa-Bali berperan sebagai alat untuk menyinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional sebagaimana direncanakan dalam RTRWN dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah sebagaimana direncanakan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. -----------------------------------------------

BAB II RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA- BALI . Bagian Pertama. Umum

Pasal 6 ---------------------------------------------------- ----------------- --------------

(1) RTR Pulau Jawa-Bali merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.

BAB III ---------------------------------------------------------------------- -------------

STRATEGI PEMANFAATAN RUANG .Bagian Pertama . Umum ---------------------------

Pasal 10 ---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berisi:

a. strategi pengembangan struktur ruang;

b. strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang.

(2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup: -

a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman;

b. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah ---------------------------------

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Pasal 12 ------------

(1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. ------------------

(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki. -----------------------

Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 17- -----------------------------------------------------------------------------

Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: diantaranya dalam point d disebutkan :

d. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Tenaga Listrik; ---------

Pasal 23 ---------------------------------------------------------------------------------------
Strategi pengembangan sistem jaringan energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi upaya untuk: diantaranya dalam point e disebutkan 

e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik bertegangan tinggi yang diupayakan untuk menghindari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka beserta Jajarannya yang Kami Hormati, hadirin yang Kami Mulyakan.

Protes warga Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, itu, membuktikan bahwa warga sudah cerdas dengan bahaya yang akan ditimbulkan GITET/SUTET.------

Jikapun rencana membangun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi ( GITET) itu dilaksanakan juga, pejabat terkait, PLN khususnya, mesti melakukan upaya duduk bersama adakan permufakatatan dengan warga, sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang tak diinginkan dikemudian hari. ------------------------------------------------------

Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka beserta Jajarannya yang Kami Hormati, hadirin yang Kami Mulyakan----------------------------------------------------------
Sebagai penutup inilah permasalahan yang kami hadapi dimana kami dihantui rasa cemas juga takut dari bahaya yang akan di timbulkan GITET, terus terang saja kami merasa keberatan apabila GITET ada di pemukiman warga. ------------------------------------

Untuk itu kami mohon Yth Bapak BUPATI ,Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka berkenan untuk memindahkan Lokasi GITET sehingga jauh dari pemukiman Warga.

Trimakasih Wabillahi taufik walhidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Banjaransari Maret 2011

ttd

TATANG SOFYAN ISKANDAR
Mandataris FK5W
Read more >>

ADA APA ....... ? Dengan Pak Maman Camat Cikijing


Menyikapi statement Bapak Camat Cikijing yang terhormat dimuat koran Radar Kamis 10/maret/2011 juga media lain ibarat mengurai benang kusut didalam tepung kalau loncat indah hendaknya dikolam yang berair dan kalau majalengka ini di ibaratkan segelas air tolong jangan tumpahkan diluar meja tapi tumpahkan didalam meja sendiri, bila mobil mogok. bensinnya apa businya ?. bensinnya habis mari kita sama – sama belikan businya mati mari kita gantikan, gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belangnya.

Dalam naskah pidato/Dialog yang disampaikan sdr. TATANG mewakili FK5W dimana naskah tersebut dibagikan Kepada Komisi A DPRD , TAPEM kabupaten Majalengka termasuk Bapak Camat sendiri di kasih dengan isi redaksi diantaranya berbunyi “ Perlu bapa – bapak ketahui bahwa dalam proses pembebasan lahan beberapa pemilik tanah ada dalam tekanan yang dilakukan oknum pejabat dengan melakukan intimidasi “ Kalau tanah tidak dijual serta tetap bertahan tanah milik anjeun bakal di galeuy jeung moal di bayar.dina dibayarna oge tangtuna bakal murah.- oge bakal disidang “

Menurut hemat kami beliau ini harusnya menanggapi serta melakukan sanggahan ini di sampaikan pada forum dialog yang dibuka oleh Anggota Komisi A DPRD dengan warga yang pada saat itu Bapak Camat telah diberi kesempatan oleh Dewan untuk menyikapi permasalahan, serta uneg-uneg yang disampaikan Warga Namun sayang pak Camat kenapa tidak menyampaikan tanggapan apapun. Dialog ini terselenggara pada hari selasa 8 maret 2011 dalam rangka Kunjungan Komisi A DPRD majalengka ke Lokasi GITET yang ada di Desa Banjaransari.

Didalam penyampaian materi yang terangkum dalam naskah yang disampaikan oleh sodara Tatang yang mewakili FK5W itu berdasar pada fakta yang terjadi dari hasil investigasi yang bersumber dari keterangan juga pernyataan beberapa warga kepada FK5W.

Jadi salah besar kalau pak Camat menyatakan dan menuduh bahwa sdr Tatang/FK5W menyatakan ” bahwa ada oknum pejabat Pemerintah Kecamatan Cikijing yang melakukan intimidasi dan teror terhadap warga penolak GITET dan tolong jangan menduga-duga serta berasumsi bahwa kami – kami berniat mencemarkan nama baik Pemerintahan Kecamatan Cikijing “ ( silahkan baca, cermati serta simak Naskah Pidato/dialog yang kami berikan ke Pak Camat, kalau Kurang yakin tanyakan kepada anggota DPRD Komisi A apa ada kalimat/redaksi dalam naskah pidato FK5W yang berbunyi bahwa ada oknum pejabat Pemerintah Kecamatan Cikijing yang melakukan intimidasi teror terhadap warga penolak GITET ).

Kiranya hal – hal serta kejadian seperti ini bisa kita ambil hikmatnya dan jadi pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam menyikapi semua permasalahan harus pada tempatnya dan disikapi secara cermat, bijaksana,kearifan, keikhlasan, kejujuran, keterbukaan,juga didalam penyampaiannya harus dapat dimengerti teruji serta terukur. Sehingga warga tidak salah dalam menafsirkannya.

Akhir Kata lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang, baik buruk adalah negeri sendiri kami dilahirkan di kecamatan cikijing, kami respek serta menghormati pemerintahan yang bersih serta tetap menjaga Keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila juga UUD 1945. (FK5W)




Read more >>

Jumat, 11 Maret 2011

DUGAAN KORUPSI PLN Eddie Widiono di PeriksaKPK


  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek customer information system (CIS) pada 2000-2006. Saat tiba di Gedung KPK, Eddie menolak menjawab pertanyaan wartawan.
Eddie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan CIS di PLN, sejak Maret 2010 silam. Oleh KPK, Eddie dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Eddie menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai sebagai pemenang proyek pengadaan outsourcing roll out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang. KPK menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 45 miliar.
Selain kasus CIS ini, terdapat Sistem Manajemen Pelanggan (costumer management system) berbasis teknologi informasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode 2003-2007 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 170 miliar.
Selain Eddie, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Manajer Umum PT PLN Lampung Budi Harsono. Kasus Eddie itu merupakan pengembangan dari kasus Budi tersebut.
Budi saat ini sedang menjalani masa pemidanaan. Dia dijatuhi vonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis hakim yang diketuai Jupriadi menyatakan Budi terbukti terlibat penunjukan langsung proyek pengelolaan customer information system (CIS) di wilayah kerja PLN Lampung.
Selain vonis pidana penjara, majelis hakim juga menghukum agar membayar denda sebesar Rp 300 juta yang bisa diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan, jika terdakwa tidak sanggup membayarnya.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharapkan majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama delapan tahun kepada Budi. Selain itu, majelis hakim diharapkan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta.
Budi dinyatakan terlibat dalam penunjukan langsung PT Altelindo berdasarkan tanda tangannya pada nota kesepahaman bersama Direktur PT Altelindo, Georgie Kumaat. Dalam amar putusannya, hakim menilai kesalahan Budi karena menyalahgunakan wewenang jabatannya.
Majelis hakim juga menyatakan Budi telah terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun koorporasi atas perbuatannya tersebut. Dia juga terbukti turut serta dalam korupsi proyek pengadaan yang merugikan negara Rp 42,3 miliar ( ARUSBAWAH )
Read more >>

Tindak Lanjuti GITET, DPRD Komisi A Kunjungi Banjaransari

Majalengka-Menindaklanjuti pengaduan warga Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing terkait masalah pembangunan GITET PLN, Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan ke lokasi GITET tersebut, Selasa (8/3). Rombongan Komisi A dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka ini disambut Camat Cikijing, Maman Rukmana dan Muspika setempat serta perwakilan warga Masyarakat Desa Banjaransari.

Pimpinan rombongan yang juga Wakil Ketua Komisi A, Drs. Muhammad Jubaidi, usai melakukan kunjungan menuturkan kepada media ini, ada beberapa persoalan yang didapatkan Komisi A setelah melihat dan mendengar langsung di lapangan, antara lain lokasi GITET berada di tengah-tengah pemukiman warga sehingga warga merasa resah atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mereka, tidak ada koordinasi dengan pihak Muspika dalam pembangunan tersebut, tidak ada sosialisasi dari pihak PLN kepada warga terkait dampak yang ditimbulkan GITET, PLN pernah menjanjikan akan melakukan sosialisasi dan kajian amdal yang melibatkan akademisi dari ITB namun hingga kini belum dilaksanakan.

"Bahkan kami mendapatkan laporan berupa pernyataan tertulis dari warga yang tanahnya dijadikan lahan pembangunan GITET, bahwa mereka mendapat intimidasi untuk menjual tanahnya", terang politisi asal Fraksi PKB ini.

Atas temuan tersebut, kata Jubaidi, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Dinas terkait dan pihak PLN guna mencari solusi terbaik. Hal pertama yang akan ditelusuri adalah berkenaan dengan kelengkapan perijinan, antara lain ijin lokasi, IMB dan ijin gangguan. Pasalnya,  untuk dapat mengantongi ijin gangguan saja pihak PLN harus memenuhi persyaratan berupa pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar lokasi.

"Kita belum tahu apakah pihak PLN sudah memenuhi semua perijinan atau belum. makanya kita akan segera undang SKPD terkait dan pihak PLN guna mengetahui lebih lanjut dan memutuskan sikap dewan terkait hal tersebut", kata Jubaidi sambil menyesalkan ketidakhadiran pihak PLN dalam kunjungan ke lokasi tadi.
Read more >>

Kader PDIP Majalengka Cap Jempol Darah

Terkait langkah pemanggilan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarni Putri oleh KPK, pengurus, simpatisan PDIP di Kabupaten melakukan cap jempol darah di halaman Kantor DPC PDIP Majalengka, Jl.Pemuda – Kelurahan Majalengka Kulon, Majalengka, Senin (21/2) sore.

Beralaskan kain putih, sedikitnya puluhan kader dan simpatisan PDIP termasuk Sekretaris DPC PDIP Tarsono D Mardiana iktu menusuk jempolnya dengan peniti lalu mengecapkan darah yang mengalir sebagai simbol dukungan. Darah itu pun membekas dengan warna merahnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Tarsono D Mardiana mengatakan aksi membubuhkan darah ini merupakan bentuk dukungan kader PDI Perjuangan terhadap Megawati yang rencananya akan dipanggil oleh KPK terkait dugaan kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terjadi di DPR. "Ini merupakan bentuk loyalitas kami, artinya kami bukan bicara soal stuktural tapi lebih kepada personal kami dengan mbak Mega," katanya, Senin (21/2) sore.

Tarsono menambahkan, pemanggilan Megawati oleh KPK sarat akan muatan politis ketimbang hukumnya."Sangat politik, kalau memang masalah hukum kenapa KPK tidak memanggil yang mengyuapnya," katanya.

Dalam aksinya, pendukung Mega juga mengusung sejumlah spanduk. Isinya di antaranya "Presiden RI Ke-5 Ibu Hj Megawati Soekarno Putri Didzolimi", "Posko Pendaftaran Relawan Pro Mega", atau "Siap Menjadi Garda Terdepan Membela Ibu Hj Megawati Soekarno Putri."


Sebelumnya di Pendopo Majalengka, Ketua DPC PDIP Majalengka Sutrisno dalam jumpa persnya kepada wartawan menyatakan, sedikitnya 25.000 kader, simpatisan beserta organisasi sayap PDIP di Majalengka siap dikerahkan ke Jakarta untuk mengawal dan mendukung jika Megawati jadi dipanggil KPK.


Ditegaskan Sutrisno sebagai kader PDIP, seluruh jajaran pengurus baik dari DPC, PAC hingga sayap partai siap mendukung dan mengawal apbila ketua umum dipanggil KPK
Read more >>

Jalur Majalengka - Kuningan Kembali Kena Longsor

Jalur Cikijing-Kuningan , tepatnya di Blok Cipadung Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing kembali mengalami longsor, Selasa (8/3/2011), akibatnya jalur tersebut mengalami kemacetan total dan untuk sementara ditutup.
Longsoran tanah yang menutup jalan itu berasal dari tebing setinggi 50 meter, berdasarkan informasi yang dihimpun kejadian tersebut diperkirakan saat hujan deras yang mengguyur wilayah Majalengka sejak pukul 14.00 WIB.
Proses pengangkatan material yang longsor masih dilakukan pihak pemerintah setempat
Read more >>

Dewan Sesalkan PLN Terkait Pembangunan GITET

Pemred Arusbawah.com
Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka mendatangi lokasi pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di Dusun Mulya-sari, Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing.

Namun, sayang pihak-pihak terkait yang diundang, justru tidak tampak batang hidungnya di lokasi. "Kami ke lokasi pada Selasa (8/3) kemarin.

"Kami sebenarnya mengundang APJ PLN Sumedang dan Cirebon terkait pembangunan GITET yang sebelumnya pernah di demo masyarakat setempat," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka, Drs Muhamad Jubaidi.

Tapi ternyata mereka yangdiundang tidak datang. Ini sangat disesalkan. Padahal menurutnya, dewan ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan kondisi ini, pihaknya bersama dinas terkait berencana akan mendatangi langsung PLN Bandung dalam waktu dekat iniagar kasus tersebut segera diselesaikan.

Pasalnya, warga di sekitar itu sudah sangat khawatir dengan dampak dari GITET tersebut, sementara program masih terus dilaksanakan. "Kami ingin pembangunan dihentikan dulusampai masalah ini jelas," tutur Jubaidi.

Diungkapkannya, permasalahan warga yang lokasinya berdekatan dengan bangunan GITET tersebut sudah selesai. Karena warga telah mendapatkan uang ganti rugi. Namun yang menjadi inti permasalahan adalah dampak dari GITET bagi warga lain yang berada di sekitar GITET tersebut.

Hal yang mesti diperjelas, katanya adalah mengenai dampak GITET ke depan dan jaminan apa yang diberikan kepada warga sekitar. Dan konon kabar sosialisasi mengenai GITET belum pernah dilakukan. Karena yang dikhawatirkan masyarakat adalah dampak radiasi yang sangat ber-bahaya.
Read more >>

Sabtu, 05 Maret 2011

Warga Desa Banjaran Sari Keluhkan SUTET dan GITET

Majalengka - Puluhan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka mendatangi kantor DPRD Majalengka, Selasa (1/3). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aksi penolakan pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) diwilayahnya.



Berdasarkan pantuan, puluhan warga tampak membawa sejumlah poster dengan berbagai tulisan seperti "Pindahkan GITET" hanya sekitar lima menit melakukan orasi dihalaman gedung DPRD Majalengka selanjutnya mereka diterima langsung dan berdialog dengan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Surahman dan anggota komisi A di ruang rapat paripurna.


Dalam pertemuan tersebut, warga mengaku keberatan dan menolak. Pasalnya pembangunan milik PLN tersebut berada di pemukiman warga bahkan tanpa melakukan sosialisasi.


Salah seorang perwakilan warga Desa Banjaransari, Tatang Sofyan Iskandar menuturkan pihaknya meminta permasalahan GITET agar segera diselesaikan, warga tidak mengetahui sejak awal akan dibangun gardu induk listrik.


"Tanpa sosialisasi PLN tiba-tiba membangun saja proyek tersebut mestinya khan sosialisasi dulu, " tuturnya di hadapan angggota DPRD Majalengka.


Karena tidak ada sosialisasi tersebut warga pun dihantui rasa takut akan terkena radiasi jika GITET tersebut tetap dibangun.


Sementara itu menanggapi keluhan warga, Ketua DPRD Majalengka Surahman berjanji akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. DPRD pun siap memanggil PLN dan camat setempat, untuk meminta keterangan perihal rencana proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET).


"Dalam waktu dekat kita akan memanggil PLN dan Camat, mengapa proyek tersebut tidak disosialisasikan kepada warga. Kami ingin tau penjelasan mereka seperti apa, kalau masih dipindahkan sebagaimana tuntutan warga menagapa tidak, " tegas Surahman.


Setelah mendengar penjelasan Ketua DPRD Kabuapten Majalengka dan sejumlah anggota komisi A, puluhan warga Desa Banjarsari membubarkan diri dengan tertib.
Read more >>

Warga Desa Banjaran Sari Keluhkan SUTET dan GITET

Selasa, 01/03/2011 - 15:29
FITRI RUMANTRIS/"PRLM

SEJUMLAH warga Desa Banjaran memprotes pembangunan SUTET dan GITET.*

MAJALENGKA, (PRLM).- Puluhan warga Kampung Sarang Peuteuy Desa Banjaran Sari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Majalengka, Selasa (1/3).

Kedatangan mereka terkait adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) yang akan dibangun di kawasan mereka.

Warga menolak bangunan tersebut karena letaknya yang sangat berdekatan dengan pemukiman. "Kami sebagai warga sekitar tidak pernah disosialisasikan terkait bangunan tersebut. Malah sekarang pembangunan sudah mulai terlihat," kata Tatang, salah seorang warga.

Kedatangan mereka langsung disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Surahman yang berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut. Surahman mengakatan, pihaknya melalui Komisi A DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait pembangunan Sutet dan Gitet tersebut. (A-177/a-147)***
Read more >>
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah