. Arus Bawah: PENIUP PELUIT DAPAT KERINGANAN

Rabu, 20 Juli 2011

PENIUP PELUIT DAPAT KERINGANAN


Lembaga penegak hukum di Indonesia sepakat memberikan perlindungan dan keringanan hukum kepada whistle blower (peniup peluit) dan pelaku kejahatan pelapor (justice collaborator).


Jika memungkinkan, mereka bisa mendapatkan penggantian identitas total. Alasannya, mereka berperan penting dalam membantu mengungkap kasus-kasus besar yang telah merugikan masyarakat.Keterangan whistle blower mempercepat kasus yang tadinya terhambat karena aparat hukum kekurangan bukti.

Lembaga-lembaga tersebut adalah Kejaksaan Agung, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung (MA), dan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK).

Kesepakatan yang mereka tanda tangani sebelum digelar Workshop Perlindungan Whistle Blower sebagai Justice Collaborator kemarin di Jakarta akan diwujudkan dalam instruksi presiden (inpres) dan surat keputusan bersama (SKB).

“Setiap informasi yang diberikan pelaku pelapor dan peniup peluit dinilai penting, khususnya untuk membantu aparat dalam mengungkap kejahatan,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Kesepakan antarlembaga penegak hukum ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No Instruksi Presiden No 9/ 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Targetnya,SKB tersebut akan rampung disusun oleh Kejagung pada Desember 2011 dan bisa efektif untuk menggenjot target pemberantasan kasus-kasus kejahatan khususnya korupsi. Hingga saat ini,LPSK mengakui perlindungan terhadap whistle blower belum memadai.

Padahal jika para peniup peluit ini mendapat perlindungan maksimal, aparat penegak hukum akan semakin mudah membongkar kejahatan. Pilihan untuk menjadi whistle blower, menurut Semendawai, mempunyai banyak konsekuensi, apalagi jika membongkar kejahatan yang pelakunya terorganisasi seperti terorisme dan narkotika.

Karena itulah perlu penanganan khusus dan penghargaan. Bentuknya pemberian keringanan hukuman semisal pemberian grasi, remisi (pembebasan bersyarat), serta keringanan hukuman dalam proses peradilan. Jika memungkinkan, whistle blower juga bisa mendapatkan pergantian identitas total.

Ketua MA Harifin Tumpa mengatakan, pihaknya akan memberikan surat edaran kepada para hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi whistle blower yang memberikan kesaksian untuk pengungkapan sebuah kasus. Saat ini surat edaran sedang disusun dan akan mulai beredar pada Agustus mendatang.

“Mengacu pada Pasal 10 UU 13/2006,whistle blower dipertimbangkan mendapat keringanan hukuman. Mereka membantu kasus yang kurang alat buktinya,”ujar dia. Sepatutnya,menurut Tumpa, orang yang bekerja sama membongkar sebuah kejahatan mendapat keringanan hukuman meskipun terlibat.

Keberadaannya, selain mengungkap membantu mengungkap kasus, juga mendorong orang lain untuk mengungkap kejahatan yang terorganisasi yang meresahkan masyarakat. Dalam dunia kriminal, keberadaan kelompok kejahatan yang terorganisasi selalu merepotkan aparat penegak hukum karena sulit untuk menemukan bukti.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, salahsatu bentuk penghargaan terhadap whistle blower atau justice collabrator adalah dengan memberikan penempatan yang diinginkan dari lembaga pemasyarakatan. Termasuk perlakukan yang berbeda dan terpisah dari narapidana lain.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyatakan, pihaknya bersama LPSK juga telah mendorong perihal perlindungan whistle blower ini dalam revisi Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Semoga ada percepatan revisi UU No 13/2006.Undang undang ini masih perlu diperkuat dengan jaminan dan pengaturan lebih efektif,” papar Denny.
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah