. Arus Bawah: DEMORALISASI KOMITMEN BERBANGSA

Senin, 04 Juli 2011

DEMORALISASI KOMITMEN BERBANGSA


Sungguh tak nyaman menyaksikan para pejabat publik dan mantan pejabat publik negeri ini saling “serang” secara terbuka melalui media. Sebagian dari mereka diduga tak hanya berbohong secara publik tetapi juga mendustai diri dan keluarganya.


Apa yang tengah terjadi di negeri ini? Seperti diketahui,di luar saling bantah yang berlangsung di antara para petinggi Partai Demokrat terkait berbagai tuduhan mantan bendahara umumnya M Nazaruddin dari Singapura, fenomena saling serang dan ancam juga berlangsung antara mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati di satu pihak serta Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar di pihak lain.

Saling serang secara publik itu terkait dugaan pemalsuan keputusan MK soal hasil Pemilu Legislatif 2009 di salah satu daerah pemilihan di Sulawesi Selatan. Saling serang dan bantah juga terjadi dilingkungan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Saling serang bermula ketika Wa Ode Nurhayati mensinyalir adanya praktik calo dan mafia anggaran yang berlangsung di kalangan pimpinan Banggar terkait penentuan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Ironisnya, Wa Ode justru dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap membuka “aib” dan melanggar kode etik DPR.

Sebelumnya saling serang yang tak elok juga berlangsung antara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji serta penggantinya Basrief Arief Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Bohongi Diri Sendiri

Berbagai fenomena tak sedap yang setiap hari diwartakan berbagai media ini jelas sangat memprihatinkan bagi bangsa kita. Betapa tidak, ketika sistem otoriter Orde Baru yang dianggap korup telah runtuh dan para pejabat publik dipilih melalui pemilihan umum yang semakin bebas dan demokratis, kualitas komitmen para penyelenggara negara justru semakin merosot.

Tanpa malu, apalagi merasa bersalah, mereka mempertontonkan arogansi kekuasaan secara terbuka di depan publik. Alih-alih mengakui kekeliruan yang dilakukan,para pejabat publik dan penyelenggara negara yang diduga korup dan menyalahgunakan kekuasaan mereka justru memanfaatkan media untuk membela diri dan berbohong secara publik.

Seakan-akan masyarakat kita yang semakin cerdas dan kian tidak percaya terhadap para petinggi negeri ini bisa dibodohi melalui pembelaan diri yang tak lebih dari pepesan kosong belaka. Juga, alih-alih mundur dari jabatan bagi mereka yang bersalah, sebagian di antaranya justru memanfaatkan popularitas publik untuk mencari “lahan” ataupun “job” baru yang dianggap aman dari jangkauan jerat hukum.

Tidak mengherankan jika fenomena pindah partai atau pindah profesi kini menjadi modus operandi baru bagi politisi dan para pejabat publik yang terjerat kasus hukum. Melalui modus demikian mereka berusaha tampil sebagai figur yang “bersih”, seakan- akan publik lupa dan percaya begitu saja. Padahal jelas, para pecundang demokrasi seperti ini sesungguhnya tengah membohongi diri mereka sendiri.

Tidak Bermoral

Barangkali itulah sekilas realitas politik yang tengah berlangsung dalam kehidupan bangsa kita dewasa ini.Yakni, fenomena ketika negara diperalat oleh mereka yang berkuasa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Partai-partai politik disalahgunakan untuk memenuhi syahwat dan keserakahan kekuasaan.Institusi parlemen yang dihasilkan melalui biaya politik amat mahal dijadikan arena transaksi untuk jualbeli proyek yang dibiayai rakyat melalui APBN. Bahkan, lebih jauh lagi, lembaga hakim sebagai benteng terakhir keadilan diperjualbelikan oleh para hakim yang tidak bermoral karena hanya memikirkan perut mereka sendiri.

Ironisnya,realitas politik seperti ini tak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan mewabah di daerah-daerah.Seperti diketahui, hanya sekitar 15–20% dana APBD yang diperuntukkan bagi perbaikan kehidupan rakyat melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi,pasar, transportasi publik).

Sebagian besar alokasi anggaran daerah justru habis untuk gaji aparat, fasilitas pejabat,mobil dan rumah dinas, pembangunan dan perawatan kantor-kantor pemda, dan sarana pendukung lainnya.

Bahkan,sudah menjadi rahasia umum sebagian besar kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih melalui pilkada berlomba- lomba menghabiskan dana APBD untuk menutupi biaya yang dikeluarkan ketika mereka berkampanye. Kepentingan rakyat dan kelangsungan serta masa depan bangsa kita memang menjadi perhatian para petinggi negeri ini.

Tetapi jangan salah, perhatian itu baru sebatas retorika di depan publik atau media, dan tentu saja di depan kamera. Dengan kata lain, komitmen terhadap nasib rakyat dan masa depan bangsa ini masih sebatas pidato yang dikemukakan secara berapi-api oleh para pejabat publik,mulai dari yang terendah hingga tertinggi.

Kerja Sama Masyarakat Sipil

Entah apa yang akan terjadi dalam rentang waktu 10–20 tahun ke depan jika tidak ada upaya serius memutus mata rantai kebobrokan moral para penyelenggara negara kita dewasa ini.Yang jelas, rakyat kita sudah lelah menyaksikan perilaku buruk para pejabat publik dan penyelenggara negara yang tak kunjung becus mengurus negeri kita.

Karena itu, sebelum krisis moral para pejabat publik dan petinggi negeri menuai bencana lebih besar bagi bangsa, kita perlu terus mengingatkan mereka yang berkuasa agar kembali ke jalan yang benar.

Dalam kaitan ini, berbagai elemen masyarakat sipil perlu konsolidasi dan saling bekerja sama untuk terus mendorong perubahan ke arah yang lebih menjanjikan bagi bangsa kita. Soalnya jelas, perubahan ke arah yang lebih baik tak akan pernah turun dari langit kekuasaan yang sudah keruh.

SYAMSUDDIN HARIS Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah