. Arus Bawah: Problem Partai Berkuasa

Rabu, 22 Juni 2011

Problem Partai Berkuasa

Rabu, 22 June 2011

Secara sepintas kasus yang menimpa Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin terlihat sederhana.Politikus muda itu diduga terlibat kasus pidana, suap yang dilakukan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Nazar diduga banyak orang sebagai aktor penting di balik kasus penyuapan itu. Tetapi kasus itu menjadi lain karena yang menangani adalah KPK, sebuah institusi pemberantasan korupsi yang relatif sulit disentuh oleh kekuatan- kekuatan di luarnya. Kasus itu pun menjadi berita utama berhari-hari.Tidak pelak karena Nazar merupakan bendahara PD, bumbu-bumbu politik pun mewarnainya.


Amputasi Setengah Hati


Para petinggi PD mengetahui betul kasus itu akan menyeret- nyeret partai ke dalam arena perbincangan. Melihat posisi Nazar sebagai bendahara partai, secara mudah orang akan mengaitkan perilaku Nazar itu dengan upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh PD. Maka, berlakulah strategi amputasi untuk mengatasinya.


Nazar dicopot dari posisinya sebagai bendahara. Dengan demikian, kasus yang menimpa Nazar merupakan urusan pribadinya, bukan urusan partai. Hanya, strategi amputasi itu tidak berjalan mulus.Nazar sepertinya tidak rela dia diamputasi dan dikorbankan. Situasi semacam ini pula yang membuat proses pengamputasian Nazar berjalan cukup lama.


Setelah dicopot pun Nazar tetap tidak bisa menerima kenyataan. Dia melarikan diri ke Singapura dan menghindari pemeriksaan KPK sebagai saksi. Di pihak lain,tubuh PD sendiri terbelah dalam menanggapi kasus itu. Di satu sisi terdapat orang-orang yang menginginkan Nazar diamputasi cepat.


Di sisi lain terdapat orang-orang yang ingin tetap mempertahankannya.Konsekuensinya, proses penanganan kasus Nazar di tubuh PD berlangsung setengah hati. Realitas demikian tidak bisa semata-mata dijelaskan bahwa Nazar merupakan salah satu anggota faksi tertentu di PD. Kemungkinan, praktik yang melibatkan kasus Nazar itu juga melibatkan para elite PD, dan selama ini Nazar pun mengetahui praktik-praktik semacam itu yang dilakukan oleh para elite yang lain.


Dalam situasi semacam ini,Nazar bisa jadi telah menyimpan sejumlah amunisi busuk yang siap dilempar ketika dia merasa dibiarkan menghadapi sendiri atas kasus yang dialami. Sekiranya apa yang dilakukan Nazar merupakan urusannya sendiri, para elite PD bisa leluasa memisahkan diri dari Nazar.


Yang terjadi kemudian, Nazar justru diizinkan ketika hendak lari ke Singapura,meskipun dengan alasan untuk berobat. Sejumlah elite PD juga gagal melakukan penjemputan Nazar di Singapura.


Problem Kekuasaan


Kasus suap-menyuap dan praktik korupsi lain memang masih menjamur di negeri ini. Tetapi ketika kasus ini melibatkan bendahara partai yang membawa slogan antikorupsi sebagai ikonnya, menjadi sesuatu yang sangat bermasalah.


Bagaimanapun, cukup signifikannya perolehan suara PD di dalam dua kali pemilu terakhir tidak bisa dilepaskan dari tingginya harapan kepada sosok SBY untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, termasuk pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Tidaklah mengherankan kalau publik belakangan sangat kecewa terhadap kasus itu dan terhadap bagaimana PD menanganinya.


Kekecewaan ini paling tidak terlihat dari survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, yang menyebut bahwa banyak orang kecewa terhadap penanganan kasus itu.Kekecewaan ini juga berimplikasi terhadap penurunan elektabilitas PD. Untuk kali pertama dalam dua tahun terakhir elektabilitas PD di bawah partai lain.


Kalau kita cermati, di balik kisah sukses PD untuk meningkatkan perolehan suara, PD menghadapi masalah berkaitan dengan kemampuan untuk menata kader dan konsistensi perjuangan. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa PD masih belum bisa disebut sebagai partai kader.Partai ini lahir sebagai instrumen untuk mengantarkan SBY sebagai presiden.


Karena itu, tujuan pokoknya pada awalnya adalah bagaimana memperoleh dukungan melalui ikon SBY itu. Ketika ternyata PD memperoleh dukungan cukup berarti, baru terdapat upaya lebih sistematis dan serius untuk menarik kader. Masalahnya, tidak sedikit dari para kader yang ditarik itu merupakan orang-orang dan politisi pragmatis yang memiliki tujuan jangka pendek, yaitu bagaimana bisa memperoleh kekuasaan dan keuntungan.


Orangorang pragmatis demikian tidak berpikir secara serius bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Sebagai partai besar dan berkuasa, seharusnya PD menyadari realitas semacam itu. Sejarah politik di banyak negara mencatat,partai yang berkuasa bisa cepat jatuh ketika terdapat kader-kadernya yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.


Penurunan perolehan suara PDIP secara besar-besaran pada Pemilu 2004 juga tidak lepas dari adanya kader-kader partai yang melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi semacam ini,PD seharusnya lebih serius melakukan kontrol terhadap perilaku politisi semacam itu.


Peringatan


Kasus Nazaruddin telah terjadi. Begitu juga kasus-kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat yang lain. Sebuah peringatan juga sudah terlihat, yakni menurunnya tingkat elektabilitas PD. Dalam situasi semacam ini, tidak ada jalan lain, PD dituntut memiliki sikap yang tegas: mau seperti sekarang ini ataukah sesuai dengan harapan masyarakat di awal, yakni sebagai partai yang menjadi instrumen untuk memperbaiki kehidupan negara bangsa.


Ketika pilihan pertama yang dipilih, PD bisa mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh PDIP pada Pemilu 2004. Nasib semacam itu semakin mungkin terjadi kalau dikaitkan dengan fakta bahwa SBY akan turun panggung secara formal pada pemilu yang akan datang.


Kecenderungan semacam itu bisa dihindari, atau paling tidak diminimalisasi, manakala PD memilih pilihan kedua. Tetapi pilihan kedua ini membutuhkan komitmen dan langkah konkret. PD harus serius melakukan pembersihan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Para pemburu rente yang ada di dalamnya harus cepat diamputasi. Pilihan yang kedua itu tidak mudah dilakukan memang.


Ketika banyak pemburu rente itu diamputasi, PD juga akan menghadapi pertentangan internal yang tidak ringan.Hal ini tidak lepas dari realitas bahwa para pemburu rente itu bisa jadi telah menjadi bagian penting dari para pengendali keputusan di PD.●
KACUNG MARIJAN
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah