. Arus Bawah: Telaah RUU Intelijen vs DIM Pemerintah

Jumat, 01 April 2011

Telaah RUU Intelijen vs DIM Pemerintah

Jum'at, 01 April 2011
Proses pembahasan RUU inisiatif DPR tentang Intelijen Negara kini memasuki tahapan baru.Berdasarkan agenda yang disepakati pemerintah-DPR, pembahasan RUU Intelijen Negara memasuki fase pembicaraan daftar isian masalah (DIM) yang diajukan pemerintah hingga bulan Mei mendatang.


Harapannya, draf legislasi ini bisa diketok palu pada Juli 2011. Masalahnya, RUU Intelijen yang kini dibahas masih menyisakan beragam masalah.Tulisan ini bermaksud membandingkan naskah RUU Intelijen Negara (draf per tanggal 13 Desember 2010) dengan DIM pemerintah atas RUU Intelijen Negara. Dari dua dokumen tersebut, ditemukan lima persamaan substansi.

Pertama, secara umum dokumen tersebut samasama menitikberatkan pada keberadaan sebuah lembaga koordinasi intelijen walaupun dengan menggunakan terminologi berbeda, yakni Lembaga Koordinasi Intelijen Negara atau yang disingkat dengan LKIN (RUU Intelijen) atau Badan Intelijen Negara (DIM). Sementara tugas dan operasional fungsi intelijen lain seperti intelijen pertahanan, dan intelijen justisia (kepolisian,kejaksaan, dan lembaga pemerintah nondepartemen) hanya diatur dalam 2–3 pasal saja.

Kedua, dua dokumen juga sepakat untuk memberikan kewenangan melakukan intersepsi komunikasi tanpa persetujuan pengadilan (Pasal 31 RUU Intelijen atau Pasal 14 DIM).Pemberian kewenangan ini sangat rentan disalahgunakan demi kepentingan politik penguasa dan berpotensi melanggar HAM karena tidak ada mekanisme rigid yang dapat mengontrol penggunaan kewenangan tersebut.

Munculnya pasal ini juga menunjukkan DPR dan pemerintah sengaja mengabaikan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya penyadapan diatur dalam undang-undang. Ketiga, dalam hal operasionalisasi fungsi intelijen,dua dokumen ini tidak menyebutkan secara rinci pembagian wilayah kerja fungsi intelijen dalam negeri, luar negeri, pertahanan, kepolisian,kejaksaan,dan lembaga pemerintah lain.

Padahal, pembagian wilayah kerja dari fungsi intelijen ini amat penting agar tidak ada duplikasi aktivitas yang dilakukan oleh institusi intelijen yang berbeda. Keempat, ketiadaan jaminan perlindungan terhadap hak warga negara, terutama yang hak-haknya dirampas. Kedua dokumen ini sama-sama tidak membuka pintu bagi warga negara untuk meminta rehabilitasi maupun mengajukan keberatan atas adanya pelanggaran privasi.

Persamaan terakhir, kedua naskah tidak mengaitkan pasal yang dibahas dengan produk legislasi yang sudah ada.Dalam RUU Intelijen, pasal yang menyangkut kerahasiaan tidak disebutkan merujuk pada UU Kebebasan Informasi Publik (UU KIP). Lebih parah lagi dalam DIM, selain tidak merujuk UU yang ada, pasal yang mengatur perihal rahasia intelijen (Pasal 29–30) bersifat multitafsir.

Diktum tersebut menyatakan rahasia intelijen tidak bisa dibuka bila mengancam keamanan nasional (Pasal 29 ayat 3).Padahal hingga kini, kita belum mempunyai UU Keamanan Nasional. Lebih lanjut, upaya komparasi DIM dengan RUU Intelijen Negara akan menemukan beberapa perbedaan signifikan.Pertama, DIM memberikan kewenangan khusus bagi intelijen BIN untuk dapat melakukan pemeriksaan intensif 7x24 jam di mana hal ini tidak ditemukan di RUU Intelijen Negara.

Jika kemudian pasal ini lolos, pemberian kewenangan ini sangat berpotensi disalahgunakan (abuse of power) oleh penguasa. Kedua, DIM memasukkan klausul agar rahasia intelijen dapat dikategorikan sebagai rahasia negara dengan masa retensi yang tidak jelas. Lain halnya dengan RUU Intelijen Negara yang lebih “maju” dengan membagi informasi intelijen dalam dua kategori, yaitu kategori rahasia dengan memiliki masa retensi 20 tahun dan kategori yang dapat diakses publik.

Ketidakcocokan ini memang bukan berarti secara prinsipil berbeda karena keduanya terbukti sama-sama tidak merujuk pada UU KIP.Dan bukan tidak mungkin akan ada kompromi perihal masa retensi rahasia intelijen ini. Meski demikian, adanya panduan berapa lama masa retensi dan bagaimana mekanisme penentuannya menjadi penting untuk diatur sebagai bukti akuntabilitas dari intelijen itu sendiri.

Perbedaan terakhir yang bisa dilihat dari penyandingan dua dokumen ini adalah masalah pengawasan intelijen. Dari sisi RUU Intelijen,DPR berhak mengawasi kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran intelijen dan bisa membentuk panitia kerja intelijen.Sebaliknya, pemerintah tidak setuju adanya panja intelijen dan memilih mekanisme rapat dengar pendapat komisi. Jika klausul itu dihilangkan, sudah tentu semakin melemahkan pengawasan terhadap tindak tanduk intelijen.

Apalagi selama ini pengawasan melalui rapat dengar pendapat juga tidak memuaskan.Karena itu,Koalisi Advokasi RUU Intelijen mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat pengawasan berlapis. Pengawasan tidak hanya dilakukan parlemen, tetapi juga ada keterlibatan dari organisasi intelijen itu sendiri, presiden dan elemen masyarakat sipil. Baik RUU Intelijen Negara maupun DIM pemerintah samasama memberikan peluang penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan politik penguasa.

Tanpa aturan main yang ketat dan jelas, siapa pun partai politik berkuasa akan dapat dengan mudah menggunakan intelijen untuk kepentingan politik. Dan ini tentu akan sangat membahayakan baik demokrasi maupun penghormatan atas hak warga negara. Sebaiknya pembahasan RUU Intelijen Negara ini tidak dipaksakan untuk disahkan pada Juli mendatang.

Draf produk legislasi ini masih belum memberi jaminan perlindungan atas “seluruh tumpah darah Indonesia” seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Definisi ancaman hanya mengatur keamanan NKRI, bangsa, dan kepentingan nasional. Karena itu, mendahulukan RUU Keamanan Nasional lebih mendesak ketimbang memaksakan RUU Intelijen Negara. Dengan begitu, langkah penataan sistem keamanan nasional akan lebih terarah dan jauh dari kesan tambal sulam.●

ANTON ALIABBAS
Direktur Program The Ridep Institut,
Anggota Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah