. Arus Bawah: Pelembagaan Koalisi

Kamis, 21 April 2011

Pelembagaan Koalisi

Kamis, 21 April 2011
Secara teoritik maupun praktik, implementasi sistem politik demokrasi itu demikian elastis bergantung pada kebutuhan dan konteks negara masing-masing.


Elastisitas praktik demokrasi ini membuka “ruang ijtihad”guna mencari desain sistem politik yang lebih cocok (compatible) dengan realitas sosial politik suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, sistem multipartai dalam bingkai sistem presidensial dengan kekuasaan pemerintahan di tangan presiden sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 merupakan pilihan sadar para founding fathers kita. Namun, diakui bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensial dalam konteks sistem multipartai pada praktiknya kerapkali menciptakan pemerintahan yang tidak efektif dan stabil.Dan,dalam beberapa kasus kadang menimbulkan dilema kekuasaan bagi seorang presiden.

Karena itu, perlu dicari jalan keluarnya agar pemerintah yang berkuasa di masa yang akan datang mampu menjalankan program-programnya sehingga banyak berbuat untuk kepentingan rakyat. Hemat saya, ada dua jalan yang bisa ditempuh dalam rangka penguatan sistem presidensial. Yakni: (1) penyederhanaan partai politik dan atau (2) pelembagaan koalisi permanen di parlemen. Penyederhanaan partai politik bisa dilakukan melalui: (1) penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau (2) kebijakan afirmatif seperti yang terjadi pada masa Orde Baru yang menyederhanakan partai menjadi tiga. Langkah penyederhanaan partai politik melalui penerapan ambang batas parlemen telah dan tampaknya akan menjadi perdebatan sengit di parlemen.

Ada fraksi yang setuju dengan ambang batas parlemen 5% dan ada yang cukup dengan 3% atau 4%. Sementara penyederhanaan partai politik menjadi tiga (Golkar, PDI, dan PPP) dengan kekuasaan eksekutif yang personified dan centralized telah menjadi pengalaman politik kita pada Era Orde Baru yang cenderung melahirkan politik oligarki.

Koalisi

Dalam beberapa kesempatan diskusi mengemuka bahwa istilah koalisi tidak sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut.Konon, koalisi yang diatur dalam UU bahkan dipandang tidak sesuai dengan sistem tata negara Indonesia. Padahal, istilah koalisi sendiri secara hakikat termaktub dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 pada amandemen keempat: ”Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selain itu, dalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jelas-jelas menyebutkan: “Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”.

Dalam Pasal 26 ayat 2 ditegaskan lagi: “Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon”. Aturan-aturan tersebut jelas menunjuk pada makna koalisi.Karena itu,persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut sudah mencerminkan ada koalisi. Fakta adanya koalisi antarpartai- partai politik pasca- Pemilu 1999 jelas menunjukkan dinamika faktual demokrasi di Indonesia.Artinya,proses politik tersebut adalah fakta sosio-politik yang bisa dilembagakan.

Koalisi sebagai wujud relasi dan kerja sama partaipartai politik dalam menjalankan pemerintahan tidak saja di kekuasaan eksekutif, tetapi juga di legislatif. Pelembagaan praktik demokrasi ini perlu diatur sedemikian dan dilembagakan dalam sebuah mekanisme yang baku. Mekanisme baku koalisi hasil pelembagaan praktik demokrasi memungkinkan kekuasaan dapat dikelola secara efektif. Pada konteks ini,koalisi bermakna lebih dari sekadar kerja sama politik, tetapi juga menjadi energi positif bangsa dalam menyelesaikan problemproblem riil yang dialami rakyat.

Pelembagaan

Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKS, PAN,dan PKB di satu pihak dan ekspresi politik PDIP dan Partai Gerindra yang menyatakan diri sebagai partai oposisi di pihak lain adalah suatu fakta politik. Artinya, kendati kita menganut sistem presidensial, dalam proses pencalonan presiden di tengah situasi multipartai dengan perolehan suara yang tidak mutlak, diperlukan koalisi partai-partai pendukung. Jadi, penguatan koalisi melalui pelembagaan koalisi yang diatur dalam UU justru akan memperkuat sistem presidensial yang berlaku di negeri ini.

Proses koalisi ini justru berjalan secara alami berdasarkan pada kesamaan platform dan cara pandang yang sama terhadap persoalan bangsa. Pelembagaan koalisi ini bisa diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang saat ini sedang direvisi.Di dalam UU MD3 membahas dan mengatur aturan main koalisi dan mekanisme penghargaan dan sanksi. Penghargaan bagi anggota koalisi yang komitmen pada kerja sama koalisi wajib diberikan sebagai wujud insentif politik (political incentive). Sebaliknya, anggota koalisi yang bertalak di tengah jalan atau yang melanggar kesepakatan koalisi perlu diberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan. Pelembagaan koalisi ini selain compatible dengan realitas masyarakat kita yang plural, juga sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin suara-suara minoritas di parlemen.

Perlu ditegaskan di sini bahwa ikhtiar penguatan sistem presidensial yang berdimensi jangka panjang ini bermanfaat bagi pemerintahan selanjutnya dan bukan pada pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa karena kerangka waktu (time frame) yang ada kurang memungkinkan untuk diwujudkan. Namun, secara ide maupun faktual, pelembagaan koalisi itu amat mungkin (feasible) untuk direalisasikan di masa-masa mendatang.●

SAAN MUSTOPA
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah