. Arus Bawah: Pejabat Diduga Terlibat "Mark Up" Tanah GI PLN

Senin, 11 April 2011

Pejabat Diduga Terlibat "Mark Up" Tanah GI PLN

18 Jan 2010
Pembebasan tanah untuk Gardu Induk (GI) PT PLN yang berlokasi di Kampung Bojong Sirna (Bojong Nangka). Desa/Kecamatan Tanggeung. Cianjur. Jawa Barat (Jabar), diduga berbau mark-up. Indikasi ini terlihat dari harga tanah yang nilainya jauh melambung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, dan disinyalir sejumlah oknum pejabat Kabupaten Cianjur dan mafia tanah terlibat dalam dugaan marle up pembebasan tanah tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh Pelita dari sejumlah tokoh masyarakat di sekitar lokasi pembebasan tanah, dalam proses pembebasan tanah seluas 2 hektar yang pruntukannya untuk Gardu Induk tersebut disebut-sebut uang dari hasil mark-up harga tanah dibagi-bagikan antara seama-sama oknum panitia dan beberapa oknum pejabat terkait di tubuh Pemkab Cianjur

"Jika itu benar-benar terjadi sangat merugikan keuangan negara dan melukai hati rakyat," ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat yang minta tidak disebutkan namanya. Menurut keterangan warga dan hasil penelusuran Pelita, tanah yang dibebaskan untuk GI PLN seluas dua hektar dengan harga bervariasi, yaitu berkisar antara Rp60.000 dan Rp 100.000 permeter. Total nilai ganti rugi yang dikucurkan sebesar Rp 1.2 miliar, bersumber dari APBD 2009. Sementara itu. harga tanah di sekitar lokasi yang dibebaskan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat tertinggi hanya sekitar Rp 10.000 permeter.

Sebelumnya pihak PT PLN sudah merasa ada kecocokan akan membebaskan tanah di daerah sekitar itu Rp7.000 permeter. Namun, kemudian lebih memilih lokasi lain yang lokasinya berdekatan dengan harga tinggi, yaitu Rp60.000dan RplOO.000 permeter.

Selain itu. Forum Warga Pakidulan Bersatu (FWPB). mengemukakan, rencana pembangunan GI PLN di lokasi tersebut, menilai tidak aman, karena dikhawatirkan sangat membahayakan kesehatan warga, dan meng-
ganggu aktivitas warga, karena lokasinya berdekatan dengan SMK Negeri I Tanggeung.

"Kami nilai tidak tepat, karena berdekatan dengan sekolah dan perkampungan warga, apalagi yang namanya gardu induk menyimpan tegangan setrum yang sangat besar, sebaiknya gardu induk ditempatkan di tempat yang aman, diharapkan Pemkab mempertimbangkannya kembali," ungkap Aris Munandar Ketua FWPB. Sesuai aturan?

Secara terpisah Kasubag (Kepala Sub Bagian) Pemerintahan Umum dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Pemkab Cianjur. Dendi Kristanto ketika dikonfirmasi Pelita. Sabtu (16/ 1) membantah adanya dugaan mark-up harga tanah untuk GI PLN di Tanggeng.

"Memang harganya tidak sesuai-dengan NJOP, karena selama ini pun dalam setiap pembebasan tanah tidak hanya menggunakan NJOP, tetapi berdasarkan penilaian." kilahnya.

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ini. tambah Dendi, Pemkab Cianjur mengikuti aturan main yang melibatkan pihak ketiga yaitu jasa konsultan PT Eka Karya Esa Mandiri Bandung sebagai konsultan yang melakukan penilaian harga tanah.

"Sepengetahuan saya, dalam proses pembebasan tanah warga ini taka ada masalah apalagi bila disebut ada mark-up dan yang menentukan harga tanah bukan Pemkab Cianjur melainkan pihak ketiga. Pemkab hanya melakukan proses pembebasan tanah terhadap warga di sana. Adapun soal teknis serta persetujuan lo-kasi adalah pihak PLN. DJBB," ujarnya.

Menurut Dendi. pembebasan tanah yang telah dilakukan untuk Gl PLN Tanggeung. sudah sesuai dengan prosedur, baik permohonan izinnya, maupun lokasi Gl 70 KV SUTET tanggal 14 Januari 2009 yang disampai kan serta ditandatangani General Manajer, PT PLN DJBB yang ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat.

Dijelaskan, harga tanah yang dibebaskan Pemkab Cianjur seluas dua hektar dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp45.000 permeter, dan ada yang Rp60.000 permeter untuk tanah yang berada di pinggirjalan. Dibenarkan oleh Dendi. sumber dana untuk pembebasan tanah tersebut dari APBD Kabupalen Cianjur tahun anggaran 2009 sebesar Rp 1.2 miliar,

Indikasi ini terlihat dari harga tanah yang nilainya jauh melambung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, dan disinyalir sejumlah oknum pejabat Kabupaten Cianjur dan mafia tanah terlibat dalam dugaan marle up pembebasan tanah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh Pelita dari sejumlah tokoh masyarakat di sekitar lokasi pembebasan tanah, dalam proses pembebasan tanah seluas 2 hektar yang peruntukannya untuk Gardu Induk tersebut disebut-sebut uang dari hasil mark-up harga tanah dibagi-bagikan antara seama-sama oknum panitia dan beberapa oknum pejabat terkait di tubuh Pemkab Cianjur "Jika itu benar-benar terjadi sangat merugikan keuangan negara dan melukai hati rakyat," ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat yang minta tidak disebutkan namanya. Dijelaskan, harga tanah yang dibebaskan Pemkab Cianjur seluas dua hektar dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp45.000 permeter, dan ada yang Rp60.000 permeter untuk tanah yang berada di pinggirjalan.
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah