. Arus Bawah: Melemahnya Komitmen Antikorupsi

Sabtu, 02 April 2011

Melemahnya Komitmen Antikorupsi

Sabtu, 02 April 2011
Sinyalemen adanya pelemahan dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mulai dirasakan banyak pihak. Sejumlah pasal di RUU Tipikor tersebut disinyalir justru lebih lemah dan kompromistis.


Hal ini menunjukkan sejauh mana komitmen elite-elite bangsa ini untuk menghapus korupsi bila dalam undang-undangnya justru lebih banyak mengun-tungkan koruptor dan perilakunya. Kenyataan ini tentu saja merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi, bahkan dikhawatirkan justru semakin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai level dan model. Hukuman yang semakin ringan dan adanya celah-celah bagi koruptor justru bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Itu perlu dipertanyakan lebih jauh karena sejauh ini komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sering kali hanya besar di ucapan dari pada tindakan. Pemberantasan korupsi lebih banyak merupakan pidato manis para pejabat, sementara korupsi sendiri terjadi dalam berbagai level dan bentuk, seolah semakin kuat menjadi budaya bangsa ini. Pemberantasan korupsi akan minim hasilnya tanpa dukungan semua kalangan.

Maka, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum.Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu bagian atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit.Tapi itulah risiko agar badan tetap sehat.

Bila kita tidak mau merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya. Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan,mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut saja.Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengantindakan korupsi,seharusnya justru berada di garda depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama- sama membasmi korupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar.

Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, serta membawa efek jera kepada para koruptor.Tanda suatu bangsa yang beradab adalah bila danadana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya dan ini merupakan cita-cita dari pendiri bangsa.

Kekuasaan berperan sangat vital.Bila tidak,justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskan dalam berbagai ketidakpuasan. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan.Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan. Masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi ini secara sungguhsungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang ber-sih bukan sekadar citra dan pencitraan.

Pemerintahan yang bersih mengandung makna yang sangat mendalam dan mendasar.Ini menyangkut substansi dan kita belum sampai pada proses inti “pemerintahan yang bersih”itu sendiri. Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta cerdas bangsa. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi, karena korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan.

Bangsa ini harus diselamatkan karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi. Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh.

Korupsi begitu dekat dengan politik.Bahkan karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku. Akibat demikianlah sudah seharusnya penanganan kasuskasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik agar ia menghasilkan keputusan hukum yang netral dan tidak memihak.

Karenanya,aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak manapun, terutama penguasa. Namun idealitas semacam di atas bukan merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Bahkan boleh dikatakan idealitas semacam itu hanyalah mimpi. Karena korupsi dilakukan di aras politik dan hukum kerap tunduk pada penguasa politik suatu zaman, maka pemihakan keadilan sering kali tidak berimbang. Intinya,mereka yang berada dan memiliki jalur atau akses kekuasaan kerap kali mendapatkan situasi menguntungkan dari proses hukum yang terjadi.

Ada yang mengatakan penegakan hukum model “belah bambu”, satu diangkat satu diinjak. Kembali pada upaya pelemahan pemberantasan korupsi, kembali harus diingatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dalam agenda ini, sebab rakyat sudah begitu muak dengan korupsi.

Kerisauan seperti ini sudah semestinya mendapatkan respons aktif pemerintah, bukan dalam bentuk pencitraan semata. Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi.Sebab korupsi hanya bisa ditangani dengan baik apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata.●

BENNY SUSETYO
Sekretaris Setara Institute
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah