. Arus Bawah: Masalah Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003

Rabu, 13 April 2011

Masalah Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003

Rabu 13 April 2011
Ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi PBB/KAK PBB (2003) bukan semata-mata tugas rutin pemerintah. Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas komitmen politik luar negeri RI untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi.


Tindak lanjut ratifikasi KAK PBB 2003 ke dalam sistem hukum nasional dari sudut UUD 1945 Indonesia masih menganut prinsip ‘non-self implementing legislation’ (Pasal 11) sekalipun dalam UU Perjanjian Internasional (2005) dianut prinsip ‘self-implementing legislation’ (Pasal 13). Tindak lanjut penting pascaratifikasi adalah implementasi ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk UU baru pengganti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pemerintah dapat memilih tiga model penafsiran hukum atas ketentuan KAK PBB 2003. Pertama, tafsir hukum secara sempit dalam arti tekstual sebagaimana bunyi rumusan ketentuan konvensi. Kedua, menggunakan model pendekatan ‘policy oriented approach’ (doktrin McDougall). Ketiga, menggunakan pendekatan liberal (liberal approach) yang lazim dipraktikkan oleh pengadilan di Amerika Serikat dan Inggris.

RUU Tipikor

RUU Tipikor 2009 mengikuti tafsir hukum dalam arti sempit sehingga kebijakan pemerintah yang telah terbentuk dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 20001 diabaikan. Sudah tentu masing-masing model pendekatan dalam penafsiran hukum tersebut memiliki konsekuensi—bukan hanya akibat dari sisi hukum, melainkan juga akan menjadi “beban politik” Indonesia ketika berhadapan dengan negara lain.

Ada prinsip hukum yang tidak boleh didegradasi oleh setiap negara dalam implementasi KAK PBB ini yaitu prinsip ‘due process of law’ dan prinsip penolakan pidana mati, pidana in absentia, dan ‘non-self incrimination’ karena ketiga prinsip tersebut merupakan ‘mandatory grounds for refusal’ dalam kerja sama internasional. Begitu pula sebaiknya diperlukan kehati-hatian memasukkan ketentuan pembuktian terbalik.

Sebagian besar negara peserta konferensi PBB Antikorupsi menolak pemberlakuan pembuktian tersebut sekalipun terhadap harta kekayaan tersangka/terdakwa tanpa penuntutan pidana.Atas dasar inilah, ketentuan pembuktian terbalik dalam KAK PBB ditetapkan bersifat ‘nonmandatory obligations’. Dalam proses penyusunan RUU Tipikor harus diingat bahwa UU Tipikor bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, melainkan juga negara lain dapat memanfaatkan UU tersebut untuk kepentingan negaranya.

Dalam praktik selama ini kepentingan Indonesia selalu dikalahkan jika berhadapan dengan negara lain dalam pemberantasan korupsi. Hal ini berlaku untuk prosedur pembuktian terbalik di mana keberhasilannya di Indonesia tidak mutatis mutandis keberhasilan menyelamatkan aset tindak pidana yang ditempatkan di negara lain. Contohnya kasus BLBI, Kasus Hendra Rahardja, dan terakhir kasus Century di Dresden.

Kearifan Pemerintah

Aplikasi KAK PBB 2003 ke dalam sistem hukum nasional memerlukan kearifan pemerintah. Pertama, apakah sikap politik pemerintah RI sudah ajek (firmed) untuk konsisten pada pilihan tafsir hukum atas KAK PBB 2003 pada salah satu dari tiga model pendekatan sebagaimana diuraikan di atas.Model pendekatan liberal semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan dengan berlindung di balik konstitusi dengan tafsir yang ketat pada prinsip ‘due process of law’ sepanjang mengangkut kepentingan negara yang bersangkutan.

Model pendekatan McDougall dalam penafsiran atas KAK PBB 2003 justru hanya dilihat dari tujuan (teleologis) yang cocok dengan kebijakan negara yang bersangkutan. Jika merujuk pada pendekatan pertama, UNCLT-1969 tentu merupakan model yang relatif lebih “aman”dibandingkan dengan dua model pendekatan terdahulu yang rentan terhadap ‘tekananan internasional’. Kecuali Pemerintah Indonesia memiliki posisi negosiasi yang kuat (strong bargaining positions) dalam kerja sama internasional terutama dalam menyelamatkan aset-aset tindak pidana korupsi terutama dari negara lain.

Kedua,ketentuan KAK PBB 2003 berlaku yurisdiksi ekstrateritorial karena korupsi merupakan tindak pidana transnasional yang memerlukan kerja sama internasional. Dalam konteks ini prinsip ‘dual criminality principle’ merupakan faktor yang sangat menentukan. Ketiga,perlu dipertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat termasuk reaksi spontan terhadap substansi RUU Tipikor yang dipandang kontroversial dan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

Keempat, KAK PBB 2003 telah menetapkan tiga strategi utama pemberantasan korupsi yaitu pencegahan,penindakan (termasuk kriminalisasi), dan pengembalian aset korupsi melalui kerja sama internasional. Ketiga strategi ini harus diperlakukan secara seimbang,konsisten, sistematis, dan berkesinambungan. Bukan saatnya lagi lebih mengedepankan efek jera hukuman semata-mata tanpa mempertimbangkan efek preventif di masa yang akan datang.

Dan bukan saatnya lagi mengedepankan hukuman sebagai satu-satunya efek jera karena perampasan aset korupsi melalui kerja sama internasional dalam KAK PBB 2003 merupakan bentuk lain dari penghukuman terhadap pelaku korupsi dan kroninya. Keberhasilan implementasi KAK PBB 2003 ke dalam penyusunan RUU Tipikor 2003 bergantung dari politik Pemerintah RI dalam menyikapi tiga model penafsiran hukum dengan segala konsekuensinya sebagaimana diuraikan di atas.●

ROMLI ATMASASMITA
Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Padjajaran
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah