. Arus Bawah: KPK-Masyarakat Harus Dilibatkan

Sabtu, 02 April 2011

KPK-Masyarakat Harus Dilibatkan

Sabtu, 02 April 2011
JAKARTA – Pemerintah diminta melibatkan KPK dan elemen masyarakat yang konsen dalam pemberantasan korupsi, untuk membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor).


Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, saat dihubungi Seputar Indonesia kemarin. Menurut dia, seluruh lembaga hukum terkait dan stakeholder harus dilibatkan dalam pembahasan draf RUU tersebut. Hal ini agar mereka (masyarakat) mengetahui apa saja penambahan dan pengurangan RUU itu yang saat ini digodok di Kementerian Hukum dan HAM. “Seharusnya mereka (lembaga dan stakeholder) dilibatkan dalam pembahasan.

Ini sangat penting agar mereka juga mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah,” kata Saldi. Diberitakan sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan setidaknya ada sembilan kelemahan dalam revisi UU Tipikor. Sejumlah pasal yang direvisi justru membuat UU Tipikor menjadi lemah dan kompromis dibandingkan UU No 31/ 1999 dan UU No 20/2001 yang sudah ada,di antaranya penghapusan hukuman mati dan potensi kriminalisasi bagi pelapor kasus korupsi, termasuk soal kewenangan penuntutan KPK yang terancam dihilangkan.

Banyaknya kelemahan dalam draf RUU Tipikor versi pemerintah itu, membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyerukan agar pemerintah,dalam hal ini Kemenkumham, mengkaji kembali draf RUU tersebut. Atas desakan itu, pemerintah pun akhirnya menarik kembali draf RUU itu yang sudah disodorkan ke Sekretariat Negara. Saldi menambahkan, penarikan draf RUU Tipikor dari Setneg sudah tepat karena banyaknya kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki kembali.

Diharapkan, dengan melibatkan sejumlah lembaga hukum dan stakeholder terkait, bisa melengkapi sejumlah poin yang dianggap kurang berpihak dalam pemberantasan korupsi. “Akan banyak masukan kepada pemerintah,”kata dia. Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyatakan pemerintah responsif terhadap sejumlah kritikan dari masyarakat tentang draf RUU tersebut, yang pasal-pasalnya dianggap banyak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dia berharap dalam kajian selanjutnya pemerintah tidak melakukannya sendiri, tetapi melibatkan masyarakat dan lembaga penegak hukum yang memiliki semangat pemberantasan korupsi. Pemerintah, lanjut dia, harus memberikan ruang kepada masyarakat supaya tercipta kesamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat tentang undang-undang apa yang sebenarnya diinginkan untuk pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK pun berharap agar pemerintah mengajak komisi itu dalam pembahasan draf RUU Tipikor.

Sementara itu,Jaksa Agung Basrief Arief juga mendukung perbaikan draf RUU Tipikor agar segera disinkronisasikan dengan pihak-pihak yang kompeten, termasuk sejumlah lembagadan stakeholder terkait,terutama yang berhubungan dengan kewenangan penuntutan KPK yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami berharap agar RUU ini bisa diselesaikan, tapi saya harap agar dipikirkan matangmatang.

Saya juga belum bertemu dengan Menkumham,tapi akan mengupayakan pertemuan itu,”kata Basrief di Kejagung kemarin. Dalam kesempatan itu, Basrief menyoroti soal kewenangan penuntutan KPK yang tidak terlalu spesifik dibahas dalam draf RUU Tipikor.“Secara pribadi, saya katakan bahwa sesuai undang-undang, Kejagung diberikan tugas sepenuhnya melakukan penuntutan. Jaksa adalah seorang yang bertindak sebagai penuntut umum.

Sepanjang yang sekarang berlaku di KPK itu, tetap jaksanya berasal dari kami,”tegas Basrief. Ketua MA Harifin A Tumpa menilai, semangat dalam masyarakat dan pemerintah membuktikan bahwa korupsi memang menjadi musuh bersama. ”Kita berharap semua ketentuan itu (di UU Tipikor) menyokong pemberantasan tindak pidana korupsi,”kata Harifin di Gedung MA kemarin. Namun demikian,terkait isi UU Tipikor yang menjadi kontroversi,MA enggan berkomentar. m purwadi/kholil
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah