. Arus Bawah: Gedung DPR untuk Apa dan Siapa?

Senin, 25 April 2011

Gedung DPR untuk Apa dan Siapa?

Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai kontroversi. Reaksi publik pun sebagian besar tidak menghendaki DPR memaksakan diri dengan membangun gedung super mewah di tengah kesulitan dan kemiskinan yang melilit masyarakat. Tak pelak reaksi penolakan pun bergema di mana-mana. DPR sepertinya sudah kehilangan nurani dan kepekaan terhadap masalah-masalah berkembang di masyarakat sehingga tetap memaksakan diri membangun gedung tersebut.

Apalagi dari usulan anggaran yang disetujui pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 1,164 triliun. Angka yang amat fantastis di tengah keterpurukan masyarakat. Dana itu akan digunakan untuk membangun gedung berlantai 36 dengan faslitas ruang rapat maupun fasilitas penunjang lainnya dengan luas bangunan 156.680 meter persegi. Setiap anggota DPR akan mendapatkan fasilitas sebuah ruangan seluas 111,1 meter persegi senilai Rp 7,2 juta per meter persegi.

Itu artinya biaya pembangunan ruangan untuk setiap anggota DPR mencapai Rp 800 juta. Total 600 ruangan akan dibangun, termasuk untuk lima staf ahli DPR dan satu sekretaris. Banyak kalangan menilai biaya pembangunan gedung sebesar Rp 7,2 juta per meter persegi dinilai terlalu mahal untuk gedung milik pemerintah.

Berdasarkan Harga Satuan Tertinggi (HST) dari Bappenas yang dipublikasikan pada 2008, harga gedung bertingkat untuk kawasan DKI kategori A Rp 1,406 juta per meter persegi, kategori B Rp 1,256 juta per meter persegi dan kategoti C Rp 942.000 per meter persegi. Dari gambaran harga gedung tersebut bisa dibayangkan bahwa gedung baru DPR yang dibangun dengan biaya Rp 7,2 juta per meter persegi bakal super mewah untuk ukuran gedung milik pemerintah (Sinar Harapan, 26/3). Padahal, di luar gedung tersebut, rakyat masih menderita. Dengan alasan tidak nyaman para anggota DPR memaksakan kehendak membangun gedung baru tersebut. Yang menjadi pertanyaan apakah karena alasan berkantor di ruang yang tidak nyaman itu kemudian anggota DPR kita dikenal lembek dalam program legislasi, dan karena ruangan yang sempit menyebabkan produktivitas mereka amat rendah? Yang memprihatinkan kualitas dan kuantitas UU, bahkan hasil kerja DPR juga kerap berujung di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Data memperlihatkan sejak 2003, MK menerima 247 permohonan uji materi UU. Banyaknya UU yang diuji materi ini menjadikan kita bertanya-tanya tentang kerja keras anggota DPR menjalankan fungsi legislasi. Kita masih ingat, menjelang masa akhir DPR 2004-2009, wakil rakyat kita menyelesaikan sembilan UU dalam waktu tiga hari. Sebuah "prestasi" yang luar biasa di menit-menit terakhir. Mentalitas menyelesaikan pekerjaan pada menit terakhir seperti itu sangat berpotensi menghasilkan UU yang tidak lengkap, lemah, dan bisa diterobos di MK.

Nafsu besar memaksakan diri membangun gedung DPR baru menggambaran fungsi pengawasan yang paling kencang diteriakkan anggota DPR, juga lebih nyaring terdengar sebagai teriakan politik atas dasar kepentingan partainya dengan cara saling menjegal partai lain. Fungsi pengawasan lebih terlihat sebagai pertarungan politik yang terbungkus dengan pengawasan. Ini artinya DPR begitu getol melakukan pengawasan ketika ada maunya. (Jurnal Nasional, 29/3).

Dalam skandal Bank Century DPR begitu ngotot membentuk panitia khusus karena ada maunya. Begitu pun dalam kasus mafia pajak. Namun ketika sesama koleganya dijebloskan ke penjara dalam skandal pemilihan deputy senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom, banyak anggota DPR justru melakukan pembelaan dan menyalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada perkembangannya, kekuatan pengawasan legislatif terhadap eksekutif kembali melemah, faktanya adalah banyaknya hak interpelasi dan hak angket yang dilakukan DPR terhadap pemerintah yang kandas di jalan, dalam arti pengawasan yang dilakukan tersebut terhenti tanpa ada tindak lanjut oleh pemerintah atas rekomendasi-rekomendasi dari pelaksanaaan interpelasi dan angket yang dilakukan DPR. Sebagai contoh, interplasi terhadap lumpur lapindo, angket BBM dan yang terakhir adalah angket terhadap kasus Bank Century.

Yang jelas dengan pembangunan gedung super mewah ini menyebabkan DPR seperti kehilangan legitimasi kontrolnya kepada eksekutif. Di satu sisi mereka mengharapkan eksekutif melakukan kontrol anggaran dan penghematan, namun pada saat yang sama justru mereka sendiri yang melakukan pemborosan anggaran. DPR dapat saja kehilangan legitimasi dan kepercayaan ketika terus memaksakan kehendak dan tidak berpihak kepada rakyat yang belakangan ini terlanda begitu banyak masalah.

Fungsi DPR adalah pengawasan politik dan bukan pekerja kantoran sehingga tidak logis kalau membangun gedung mewah untuk berkantor apalagi dengan fasilitas seperti kolam renang. Menurut George R. Tery (1985), pengawasan legislatif adalah determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja eksekutif dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam mengevaluasi, mengoreksi suatu pekerjaan agar tercapai maksud dan tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan. (*)


Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi

Penulis: alumnus pasca sarjana Undip, Semarang
Sumber foto: AOL Image Search
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah