. Arus Bawah: TELAAH - HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TEHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Jumat, 13 Agustus 2010

TELAAH - HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TEHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengalokasian, penyaluran/penerimaan,dan penyimpanan/ pembukuanSerta pelaporan/pertanggungjawaban Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kabupaten Majalengka TA 2004 mengungkapkan bahwa jumlah Dana Perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp366.783.848.220,00 sedangkan jumlah yang dicatat sebagai penerimaan Daerah dan disajikan dalam Perhitungan APBD TA 2004 adalah sebesar Rp365.599.970.873,00 sehingga terdapat selisih (permasalahan) sebesar Rp1.183.877.347,00 dengan uraian temuan sebagai berikut: Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebesar Rp1.183.877.347,00 Tidak Melalui Kas Daerah
Berdasarkan Surat Keputusan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Keputusan Biaya Pemungutan PBB (BPPBB) dari Kantor Pelayanan PBB Kuningan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menerima Bagi Hasil PBB dan BP PBB Dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2004 masing-masing sebesar Rp23.707.453.563,00 dan Rp1.183.877.347,00.
Hasil pemeriksaan atas penyaluran BP PBB dari Kantor Pelayanan PBB Kuningan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka mengungkapkan bahwa BP PBB sebesar Rp1.183.877.347,00 ternyata tidak disalurkan melalui rekening Kas Daerah pada Bank Jabar Cabang Majalengka nomor 16.00.23.020100.0, tetapi disalurkan melalui Rekening Giro No.16.00.01.000276.8 atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka. Permasalahan ini sebenarnya telah ditemukan pada pemeriksaanLaporan Keuangan Daerah TA 2003, tetapi berdasarkan surat Bupati Majalengka Nomor 700/1937/Bawasda tanggal 6 Juli 2004 yangmemerintahkan kepada Tim Anggaran Eksekutif dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah supaya menganggarkan penerimaan dan pengeluaran BP
11.PBB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belum dilaksanakan oleh mereka yang diberi perintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan :
1. Pasal 2, Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 yang antara lain menyebutkan bahwa bagian Daerah dari BP PBB disalurkan ke rekening Kas Daerah.
2. Pasal 11, Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menyatakan bahwa semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
3. Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala KP PBB yang menyatakan bahwa guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung rekening KPKN qq PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan PBB (PHP PBB) dan Biaya Pemungutan PBB (BP PBB) antara pusat dan daerah untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening Kas Daerah.
4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan APBD, Pasal 4 yang menyatakan bahwa semua pendapatan,belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalamAPBD.
Masalah ini mengakibatkan penerimaan BP PBB sebesar Rp1.183.877.347,00. tidak tercatat sebagai penerimaan Daerah dan kurang disajikan dalam Perhitungan APBD TA 2004 sebesar Rp1.183.877.347,00,
yang disebabkan oleh kebijakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang sengaja membuka rekening No. 16.00.01.000276.8 pada 12 Bank Jabar Cabang Majalengka an. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk menampung BP PBB yang melanggar ketentuan, dan Bupati Majalengka kurang melakukan pengawasan sertapengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. BPK-RI menyarankan Bupati Majalengka agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka atas kelalaiannya dan diperintahkan supaya menutup rekening Dispenda dengan No. 16.00.01.000276.8 dan bukti penutupan rekening tersebut disampaikan kepada BPK-RI serta menyampaikan rekening Kas Daerah Kabupaten Majalengka kepada Menteri Keuangan qq KP PBB untuk menerima penyaluran PHP PBB danBP PBB bagian Kabupaten Majalengka SUMBER BPK-RI
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah