. Arus Bawah: Transformasi Korupsi

Sabtu, 31 Juli 2010

=>

Transformasi Korupsi


Semasa rezim kleptokrasi Orde Baru berkuasa, ketika korupsi bukan lagi pekerjaan sampingan melainkan menjadi kegiatan utama pemerintahan, secara nyata patronasi politik dan bisnis telah melahirkan penguasaan sumber daya alam yang melimpah, fasilitas ekonomi negara, dan kontrak- kontrak pengadaan pemerintah jatuh ketangan segelintir orang yang berada disekitar kekuasaan.Rakyat harus membayar mahal untuk mutu pelayanan yang buruk.Perubahan pemerintahan otoriter ke demokrasi tidak secara otomatis menguragi korupsi walau sekarang kasus-kasus korupsi jauh lebih mudah diketahui umum.Kekuatan politik baru – mereka mengkleim: reformis justru belum melepaskan diri dari kultur atau perilaku korup kekuatan politik lama yang dihujat dan digantikan. Lembaga peradilan, birokrasi, dan dunia usaha masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lama dan hanya sedikit mengalami perubahan sistem.Sejauh ini agenda reformasi berupa pemberantasan korupsi hanyadiarahkan kepada perbaikan kelembagaan pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa korupsi merupakan kegagalan fundamental pemerintahan. Korupsi merupakan akibat dari kegagalan penegak hukum, sistem perlemen, system anggaran, sistem pengawasan, birokrasi, dst. Namun, agenda pemberantasan korupsi kurang memberi perhatian kepada rakyat sebagai korban utama korupsi. Dalam pembaharuan sistem hukum nasional belum ada ruang bagi masyarakat untuk menyeret koruptor ke pengadilan, baik melalui metode class action atau legal standing. Padahal, rakyat yang dirugikan oleh meluasnya korupsi sesungguhnya merupakan potensi perlawanan yang luar biasaterhadap korupsi. Akan tetapi, saat ini agenda reformasi di berbagai bidang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Investigasi Publik


Praktek korupsi tidak lagi dianggap sebagai perbuatan kriminal yang berusaha ditutup-tutupi oleh pelakunya. Pungutan liar– lebih tepatnya: pemerasan oleh aparat birokrasi – dalam pemberian pelayanan umum sudah menjadi pengetahuan umum, yang kadang kala lebih vulgar dari yang dibayangkan. Penggelembungan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari segi volume pekerjaan, biaya dan harga antara satu hingga tiga kali lipat dari standar normal, telah menjadi kezaliman. Para pejabat senantiasa memamerkan kekayaan mereka yang hampir tidak bisa di dapatkan dari pendapatan resmi mereka. Karena itu menemukan koruptor di sini bukanlah suatau yang istimewa. Tetapi menemukan pejabat yang jujurlah yang justru merupakan suatu yang istimewa. Sejauh itu realitas praktik korupsi di masyarakat hanya menjadi sumber pergunjingan atau keluhan. Mereka yang membencinya tidak mau mencatat pemerasan-pemerasan yang mereka alami atau praktek korupsi yang terjadi disekitarnya, lalu melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau membuka di depan umum. Alasannya, pasti mereka tidak cukup punya keberanian melawan koruptor yang memiliki kekuasaan, senjata, dan uang untuk melakukan apa saja. Mungkin ini adalah kondisi wajar masyarakat yang mengalami tekanan yang luar biasa diabwah pemerintahan yang otoriter, sementara terhadap pemrintahan yang baru pun mereka belum percaya. Dari sinilah sebenarnya gagasan dasar pendirian Indonesian Corruption Wacth (ICW) pada Januari 1998 – persis sebulan setelah Soeharto turun. Pada intinya, pendirian ICW ingin mendorong partisipasi masyarakat secara kolektif untuk tidak mentoleransi lagi praktek-praktek korupsi yang terjadi dilingkungan sekitarnya,sekecil apapun bentuknya. Mengubah keluh kesah menjadi perlawanan. Dalam hal ini ICW memosisikan diri sebagai kawan terpercaya dan tameng bagi pelapor yang identitasnya disembunyikan dan tidak mau mengambil resiko atas data korupsi yang dilaporkannya. ICW sekaligus memberikan perlindungan bagi mereka. Strategi yang dilakukan untuk menadapatkan informasi dari masyarakat, dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa setiap laporan akan ditindak lanjuti tuntas hingga sampai ke aparat penegak hukum, ICWjuga membangun jaringan yang luas dengan berbagai kalangan, terutama serikat pekerja di sektor perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serikat pekerja merupakan elemen penting dalam pengungkapan kasus karena mereka berkepentingan langsung dengan sehat tidaknya perusahaan tempat mereka bekerja. Akibat korupsi di dalam tubuh perusahaan sering dirasakan langsung kalangan pekerja dalam bentuk penurunan kesejahteraan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja. Individu-individu bersih di dalam birokrasi dan lembaga penegak hukum juga memberi kontribusi besar dalam pengungkapankasus-kasus korupsi. Hasil riset ICW tahun 2001 mengenai mafia peradilan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Jakarta, Medan, Makasar, Samarinda, Yogyakarta, dan Samarinda) menunjukkan betapa korupsi di pengadilan meluas dengan melibatkan hampir seluruh pelaku dilingkungan peradilan – mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir. Celakanya, korupsi dilingkungan peradilan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Pengadilan bukan lagi tempat untuk mendapatkan keadilan melainkan tempat pelelangan perkara. Yang bisa menawar dengan harga tertinggi, dialah yang menjadi pemenangnya. Dalam kondisi demikian perkara korupsi bisa ditindaklanjuti hingga menjebloskan pelakunya ke dalam penjara adalah suatu yang muskil dilakukan. Oleh karenanya, dorongan dari luar, dalam hal ini keterlibatan masyarakat yang lebih kuat dalam mengawasi kinerja peradilan, mutlak diperlukan. Secara langsung masyarakat dapat mengonrol lembaga peradilan dengan melakukan pengujian independen terahadap hasil putusan majelis hakim atas suatu perkara. Istilah populernya : eksaminasi publik. Metode eksaminasi public memang tidak akan dapat menemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi jual beli perkara. Namun setiap tindak kejahatan selalu meninggalkan bekas. Bekas-bekas itulah yang sering kali hinggap di dalam putusan. Eksaminasi Publik merupakan suatu metoda alternatif bagi mayarakat untuk mempersoalkan atau meninjau secara kritis atas putusan-putusan produk peradilan yang kontroversial, yang berdampak bagi masyarakat, dan ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption).

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk peradilan yang menyimpang baik secara materil maupun formil, dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Marah itu tidak seluruhnya diartikan sebagai bentuk kebencian tapi marah itu bisa sebagai bentuk perwujudan kasih sayang [ tatang ]
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah