. Arus Bawah: KAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006

Sabtu, 31 Juli 2010

, =>

KAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006

PLUS – MINUS PENERAPAN KEBIJAKAN BUPATI PERIODE 2004 -2009

Penelaahan team CFD ARUS BAWAH terhadap system pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2006 baik pada desain maupun implementasinya yang secara umum adalah sebagai berikut :

struktur organisasi pemerintah kabupaten majalengka ditetapkan dengan peratura daerah ( PERDA ) nomor 27 tahun 2004 tertanggal 30 juli 2004 tentang pembentukan perangkat daerah dan secretariat DPRD kabupaten majalengka yaitu Badan Legislatif daerah kabupaten majalengka yaitu DPRD yang dibantu oleh sekretariat DPRD Kabupaten majalengka selanjutnya badan eksekutif yaitu pemerintah daerah yang terdiri dari

Bupati, secretariat daerah, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah, Rumah sakit umum daerah, Satuan polisi pamong Praja, kecamatan

struktur organisasi secretariat daerah kabupaten majalengka yaitu asisten pemerintahan yang membawahi bagian tata pemerintahan, bagian hukum, bagian organisasi bagian hubungan masyarakat,

untuk asisten pembangunan membawahi bagian perekonomian bagian pengendalian program, bagian kesejahteraan rakayat bagian lingkungan hidup

adapun asisten administrasi membawahi bagian keuangan, bagian perlengkapan bagian umum bagian kepegawaian.

Untuk kebijakan pemerintah kabupaten majalengka telah memiliki kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan adanya kebijakan akuntansi dan kebijakan- kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah,

peraturan bupati nomor 42 tahu 2005 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten majalengka.


SK Bupati nomor 93 tahun 2006 tentang penunjukan bank jabar cabang majalengka sebagai bank persepsi dan pejabat yang di beri wewenang menandatangani surat- surat yang berhubungan dengan bank.

Sk Bupati majalengka nomor 33 tahun 2006 tentang penunjukan pemegang kas, pemegang barang, pembantu pemegang kas, pembantu pemegang barang dan atasan langsung pemegang kas ,atasan langsung pemegang kas dan pemegang barang dan atasan langsung pembantu pemegang kas dan pemegang barang.

SK Bupati nomor 24 tahun 2003 tentang bedahara umum daerah. Sistem dan prosedur untuk sitem perencanaan dan penganggaran, untuk sistem pengelolaan

Keuangan di pemerintah kabupaten majalengka diawali dengan perencanaan dilakukan oleh panitia anggaran yang kemudian di koordinasikan dengan tiap satuan kerja sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Setiap SKPD kemudian mengajukan anggaran sesuai pelafon yang telah ditetapkan untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari panitia anggaran. Rancangan anggaran ditetapkan oleh DPRD yang kemudian di tuangkan dalam DASK namun dalam pelaksanaannya anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD tersebut dalam beberapa hal tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dianggarkannya biaya koordinasi, konsultasi, konsolidasi pada kelompok belanja pegawai pada belanja aparatur, adanya penganggaran atas biaya bantuan keuangan yang seharusnya tidak diperkenankan, serta adanya kesalahan pos penggangagaran yang berpotensi menimbulkan kurangnya keyakinan atas nilai suatu akun yang disajikan.

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten majalengka melibatkan bagian keuangan pemerintah kabupaten majalengka yang terdiri dari subbag anggaran, subbag belanja serta subbag verifikasi dan pembukuan. Untuk pengelolaan kas dareah dilakukan oleh bendahara umum daerah yang merupakan bagian yang terpisah dari bagian keuangan pemerintah kabupaten majalengka dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah untuk pengelolaan di tiap SKPD ditunjuk pemegang kas dan pembantu pemegang kas melalui SK kepala daerah.Dalam penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten majalengka dilakukan denga mengacu pada kepmendagri nomor 29 tahun 2003 tentang pedoman pengelolaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pengelolaan APBD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan bupati nomor 42 tahun 2005 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten majalengka. Selain itu pemerintah kabupaten majalengka juga masih menggunakan beberapa system penatausahaan manual keuangan daerah.

System pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh PK di unit kerja adalah buku kas umum ( BKU ) dan buku-buku pembantu, buku tersebut berfungsi untuk mencatat transksi penerimaan maupun pengeluaran terhadap document berupa SPMBT/PK,SPJ,PPN,PPh dan uang kas. Bendahara umum daerah menyelenggarakan BKU ( BIX ) ditingkat kabupaten atas keseluruhan transaksi yang terjadi yang kemudian dicatat dalam jurnal harian atas SPM maupun STS yang terjadi.
Pencatatan akuntansi terhadap seluruh transaksi pengeluaran kas dari selurh unit kerja dilingkungan pemerintah kabupaten majalengka dilakukan oleh subbag verifikasi dan pembukuan di sekretariat daerah. Dalam hal siklus akuntansi yang mendukung tersusunnya laporan keuangan, pemerintah kabupaten majalengka belum menyelenggarakan suatu siklus akuntansi yang memadai hal ini terlihat dari belum adanya pencatatan atas jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan dan jurnal umum yang memadai. Bagian pembukuan hanya mencatat transaksi pengeluaran berdasar pencairan SPM serta transaksi penerimaan berdasarkan STS sesuai dengan kode rekening setiap SKPD pada buku besar yang kemudian dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan . Pembukuan atas transaksi transaksi pada tahun 2006 dilaksanakan secara manual ( tidak melalui system computerized ) dengan output berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penatausahaan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah kabupaten majalengka tahun anggaran 2006 dilakukan berdasarkan perhitungan kembali asset dan kewajiban daerah serta dengan menghimpun data harta dan hutang tahun berjalan yang dimiliki oleh masing – masing SKPD.
Permasalahan mengenai penatausahaan asset dan utang tersebut diatas berpotensi menimbulkan ketidak akuratan dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah kabupaten majalengka Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemerintah kabupaten majalengka dalam melakukan pengelolaan atas keuangan daerahnya belum sepenuhnya menggunakan sistem pembukuan ganda dengan dasar kas modifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Tentang pedoman pengelolaan,pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD .Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemerintah kabupaten majalengka dalam melakukan pengelolaan atas keuangan daerahnya belum sepenuhnya menggunakan sistem pembukuan ganda dengan dasar kas modifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan Kepmendagri nomor 29 tahun2002.Tentang pedomanpengelolaan,pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD System pertanggung jawaban berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pemerintah kabupaten majalengka berkewajiban menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran ,laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten majalengka telah menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2006 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA2006 sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah ( SAP ). Laporan keuangan TA 2006 yang disusun pemerintah kabupaten majalengka terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, Neraca dan catatan atas laporan keuangan……[ Bersambung edisi mendatang ]
arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah