. Arus Bawah: Bupati Majalengka.H.Sutrisno. SE. MSi. Ketua FKPDM. PERIODE 2010 – 2014

Sabtu, 31 Juli 2010

=>

Bupati Majalengka.H.Sutrisno. SE. MSi. Ketua FKPDM. PERIODE 2010 – 2014


Dalam memperjuangkan daerahnya, Bupati Majalengka, H Sutrisno SE MSi mendapatkan penilaian tersendiri dari para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati juga walikota se Indonesia. Atas kepiawaiannyalah beliau yang juga sebagai ekonom tidak diragukan lagi dengan segudang pengalaman baik berkarir di dunia politik juga birokrasi sehingga kiprah serta sikap tegasnya itu Bupati Majalengka, H Sutrisno SE MSi di beri kepercayaan menjadi ketua Dewan Pengurus Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) untuk masa bakti 2010-2014, dalam Musyawarah Nasional (Munas) II FKDPM di Jakarta, ungkapnya kepercayaan itu merupakan amanat yang tidak ringan .dalam MUNAS yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Menteri Keuangan.Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Arifin menjadi ketua umum FKDPM menggantikan, Ir H Alex Noerdin SH. Gubenur Sumatera Selatan MUNAS - FKDPM, diikuti gubernur dan bupati juga walikota daerah penghasil migas yang berjumlah 81 daerah, terdiri dari 18 provinsi, 55 kabupaten, dan 8 kota di Indonesia. Dijelaskan, selain mengubah dan menetapkan AD/ART FKDPM, munas juga menilai pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2005-2009, menetapkan program kerja, dan memilih pengurus baru. Masih pendapatnya bahwa keberadaan FKDPM sama halnya dengan lembaga sosial masyarakat yang tugasnya memperjuangkan hak-hak daerah penghasil migas kepada pemerintah pusat. Keberadaan FKDPM, sangat penting, sehingga pengurus harus bekerja dengan maksimal. Daerah memiliki hak untuk mendapatkan apa yang diperoleh dari sumber daya alamnya seperti migas. Untuk itu, sebagai ketua FKDPM berharap agar pemerintah pusat lebih transparan dalam hal bagi hasil migas. Dan meminta agar daerah penghasil migas mendapatkan bagi hasil lebih besar sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya “Infrastruktur rusak akibat mobilisasi kendaraan berat yang mondar-mandir saat eksplorasi migas. Tahun 2009 saja, untuk memperbaiki jalan menghabiskan anggaran Rp10 miliar. Sedangkan dana bagi hasil migas hanya Rp4 miliar,” ujarnya, transparasi merupakan keinginan semua pihak, dan selama ini pemerintah pusat kurang memberikan rasa keadilan kepada pemerintah daerah. dana bagi hasil migas yang diterima pemda bukan untuk bupati, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. selama ini dirasakan tidak transparan dalam penghitungan bagi hasil migas. Dalam hal ini tugas pengurus FKDPM harus mampu memperjuangkan itu semua, Ada beberapa rekomendasi hasil Munas FKDPM, antara lain mempertegas pemerintah pusat dan daerah melakukan transparasi bagi hasil migas yang wajar dan berkeadilan. Dalam hal Sumber Daya Alam migas, pemerintah hendaknya melibatkan langsung daerah penghasil dalam proses pepenghitungannya. Depkeu juga diminta lebih transparan dalam perhitungan bagi hasil, terutama faktor pengurang, di antaranya untuk fee BP Migas sebesar 2 persen dari penerimaan negara. “Pemerintah juga harus mampu menjamin ketersedianya gas guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah penghasil maupun sekitarnya,” Dalam munas itu, Menteri keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki utang dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil yaitu mencapai Rp4 triliun dari total utang sejak 2008 sebesar RpRp10 triliun. Selama ini pemerintah telah membayarkan Rp2 triliun tahun 2009 dan Rp2 triliun tahun 2010. Rencananya, pemerintah akan menambahkan Rp2,2 triliun dalam APBN perubahan 2010. Dalam pidatonya Menko Hatta Rajasa meminta Pemda penghasil migas melonggarkan aturan daerah guna menarik investor. Pemda harus mempermudah pembebasan tanah, dilarang mempersulit perusahaan yang ingin memasang pipa-pipa minyak. | CFD-ARUS BAWAH.|

arusbawah.com adalah sarana komunikasi Rakyat untuk menyampaikan gagasan, fikiran, kritik, saran dan usul yang disampaikan secara terbuka sehingga langsung dapat mempengaruhi opini publik sekaligus dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan. Kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan adalah pilar yg utama guna membangun kemandirian bangsa Perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan suatu perubahan bukan kita tunggu jatuh dari langit...Tapi harus digerakkan oleh tangan kita semua, karena nasib satu bangsa tidak akan pernah berobah, sebelum bangsa itu sendiri yg merobahnya...!!...Amin.. ARUS BAWAH.COM *LIHAT FAKTA BUKA WACANA*. DITERBITKAN OLEH :YAYASAN BAITUL MUAMALAH INDONESIA YBMI- Notaris H.SOEKRAWINATA.SH no 01 Tgl 03-02-1999 STTO SOSPOL. No 220/-16/BINUM/IV/1999 SKD-No 503/32-KEC/IV/1999-13 April 1999 STPS No 467/922/SPM-MJL SK PROP JABAR No.062/800/PRKS/2004 Anggota BKSLP5K No.087-11 Desmber 1999 TDP No. 10235606511 TDUP No. 00122/10-24/TDUP/V/1999 NPWP No. 1. 798. 717. 3. 426 BANK. BRI Abdul Patah Cikijing No.Rekening :1108-01-001830-50-8 a/n Tatang Sofyan Iskandar BANK BNI Cabang Pembantu Cikijing No.Rekening : 0201108064 a/n Tatang Sofyan Iskandar PENDIRI : TATANG SOFYAN ISKANDAR. PEMIMPIN PERUSAHAAN : AHMAD MUKHLIS. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ADITYA WARDHANI SOFIE PEMIMPIN UMUM/REDAKSI/PENJAB ; TATANG SOFYAN ISKANDAR WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : TOTONG SUGIHARTO DEWAN REDAKSI : ANDRIE M AMk. DADAN. T. SUGIHARTO, A. BAHTIAR ADIWIJAYA TUBAGUS RIYADI HARYONO. KUSMAYADI BURHANUDIN.SH.KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL : NANA HELIANA.TASIMPERMANA.YUDI NURYAMAN,ABDUL ROHMAN,SAFRUDIN, ERNA RATNA NINGSIH, EDI SUPRIYADI, IDUN HAMID,DANI HERMAWAN. KORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT : DADAN,KORDINATOR LIPUTAN JAWA BARAT :WAWAN ASSESOSIAWAN ,KORDINATOR WILAYAH PRIANGAN TIMUR; AGUS HERMAWAN PUTRA BIRO CIREBON INDRAMAYU:NANASURYANA.BIROKUNINGAN :WAWAN GUNAWAN BIRO MAJALENGKA : DEDY HERNAWAN, ATOY , YAYAN MULYANA, KUSTOLANI BIRO CIAMIS:DEDI RUKHMAYADI ,HERYANTO, LEPI RAHMAT FAUZI, M.HASIM BIRO : TASIK,GARUT, SUMEDANG : TOTONG KORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH : NUR ASRIPUDIN KORDINATOR WILAYAH JAWA TIMUR : TUBAGUS RIYADI HARYONO. KORDINATOR WILAYAH BALI, NTB,NTT : I GUSTI PANJI MALELA KORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN : NUR ISMAIL KORDINATOR WILAYAH SUMATERA : UJANG, KORNEL SIJABAT,JASPIS PANJAITAN. Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.untuk Reporter /wartawan media on line arusbawah.com dibekali dengan Tanda Pengenal dan surat tugas.
Bookmark and Share
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE ARUSBAWAH " LIHAT PAKTA BUKA WACANA TERIMA KASIH ANDA TELAH KUNJUNGI " KAMI KAMI SIAP MELAYANI ANDA " SEMOGA BERMANFAAT "
 

mol

Ekonomi

Serba-serbi

INTERNATIONAL

Politik

Berita Budaya

Hukum

METROPOLITAN

kosong

...

Budaya

HAM

hukum 2

PENDIDIKAN

kosong

.

Musik dan Olahraga

Sosial

POTO/VIDEO

SPORT

.

POLITIK

kosong

.

Serba-Serbi

Arus Bawah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template Modifikasi: tatang sofyan iskandar: cfdarusbawah